Prabowo terima laporan soal pembangunan Kampung Haji di Mekkah

Prabowo Terima Pembaruan Pembangunan Kampung Haji dan Restrukturisasi BUMN

Pemandanganindah.com – Presiden Prabowo Subianto menerima paparan komprehensif dari Rosan Perkasa Roeslani, yang menduduki posisi ganda sebagai CEO Danantara serta Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan tersebut mencakup kemajuan signifikan dalam pembangunan Kampung Haji di kota suci Mekkah dan Madinah, Arab Saudi, serta berbagai inisiatif strategis lainnya yang sedang digarap oleh pemerintah.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus. Dalam sesi tersebut, Rosan menguraikan bahwa tahapan konstruksi Kampung Haji telah mencapai fase krusial, yaitu pemilihan arsitek dan penyusunan ilustrasi visual kawasan tersebut. Presiden Prabowo secara khusus meminta pembaruan informasi mengenai perkembangan ini.

Kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update, jelas Rosan saat menjawab pertanyaan wartawan setelah menyelesaikan laporannya.

Sebelum hadir di Istana, Rosan baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke tiga kota penting di Arab Saudi, yaitu Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Selama perjalanan tersebut, ia melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi kementerian investasi setempat serta penasihat Raja. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai potensi kerja sama bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Salah satu poin menarik yang disampaikan adalah adanya tawaran kepada Danantara untuk memiliki porsi kepemilikan di bandara Madinah. Tawaran ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur transportasi melalui skema kemitraan strategis. Rosan menegaskan bahwa pihaknya masih terus menjajaki peluang tersebut dan berkomunikasi intensif dengan Mada International Holdings atau Mada Group, entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan bandara di kota tersebut.

Restrukturisasi BUMN dan Pengurangan Lapisan Birokrasi

Selain membahas proyek di Arab Saudi, Rosan juga melaporkan perkembangan terbaru terkait perbaikan sistem kerja di badan usaha milik negara. Salah satu arahan utama dari Presiden Prabowo adalah pengurangan lapisan birokrasi, khususnya pada perusahaan-perusahaan BUMN berskala besar seperti Pertamina dan PLN. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi operasional secara keseluruhan.

Perampingan struktur telah berhasil dilakukan pada 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan tata kelola BUMN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan zaman. Selain itu, berbagai proyek hilirisasi yang sedang berjalan juga mendapat perhatian khusus dalam laporan tersebut.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan bulan lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penghematan anggaran negara dapat mencapai Rp50 triliun. Jumlah ini berasal dari penutupan, merger, dan konsolidasi 250 BUMN. Penghematan tersebut terutama bersumber dari biaya rutin atau overhead cost yang dapat dipangkas secara signifikan. Negara tidak lagi perlu membayar gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, serta berbagai pengeluaran operasional lainnya dari 250 BUMN yang telah digabungkan.

Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja diikuti di BUMN-BUMN lainnya, urai Rosan.

Sebagai langkah lanjutan, Presiden menargetkan jumlah BUMN yang tersisa maksimal 350 unit hingga akhir tahun 2026. Angka ini merupakan penurunan drastis dari jumlah awal sebanyak 1.077 BUMN. Target ambisius ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menciptakan ekosistem BUMN yang lebih efisien dan kompetitif di tingkat regional maupun global.

Menanggapi komitmen tersebut, Prabowo Subianto secara langsung menegaskan bahwa Danantara telah menyanggupi untuk mendukung pencapaian target ini. Dukungan dari Danantara, sebagai badan pengelola kekayaan negara, diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Danantara, dan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia optimis dapat meningkatkan daya saing ekonomi melalui reformasi struktural yang berkelanjutan.

Pembangunan Kampung Haji di Mekkah dan Madinah sendiri memiliki makna strategis bagi umat Muslim Indonesia. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi jamaah haji, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Melalui keterlibatan Danantara, proyek ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi kedua negara.

Sementara itu, peluang kepemilikan saham di bandara Madinah membuka pintu bagi investasi Indonesia di sektor infrastruktur transportasi internasional. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk diversifikasi aset dan meningkatkan peran Indonesia dalam ekonomi global. Dengan berbagai inisiatif yang sedang digarap, Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan dengan fondasi yang lebih kuat dan sistem yang lebih terintegrasi.