Wamendagri: Jangan agunkan sertipikat tanah tanpa pertimbangan ekonomi

Wamendagri Ingatkan Penerima Sertipikat Tanah Gratis di Banjar: Jangan Terburu-buru Mengagunkan ke Bank

Pemandanganindah.com – Puluhan keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menerima sertipikat hak milik (SHM) tanah secara gratis pada Rabu melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Acara penyerahan dokumen tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus untuk menyampaikan pesan tegas: kepemilikan tanah yang baru sah secara hukum tidak boleh langsung dikonversi menjadi jaminan kredit tanpa perhitungan ekonomi yang matang.

Peringatan Soal Produktivitas Ekonomi

Wiyagus menekankan bahwa sertipikat yang kini dipegang warga bukan sekadar selembar kertas pembuktian hak, melainkan aset produktif yang harus dikelola dengan kesadaran penuh. Ia mengingatkan agar penerima tidak tergiur kebutuhan ekonomi sesaat lalu menyerahkan aset tersebut sebagai agunan ke lembaga perbankan tanpa memperhitungkan apakah tanah itu masih mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi pemiliknya.

“Jangan hanya dengan alasan ekonomi, kemudian diagunkan ke bank tanpa memperhitungkan aspek produktivitasnya dari segi ekonomi.”

Pesan ini relevan mengingat banyak keluarga berpenghasilan rendah yang selama bertahun-tahun tinggal di atas lahan tanpa kepastian hukum. Kini, dengan adanya SHM, mereka memiliki hak yang diakui negara. Namun, tanpa literasi keuangan yang memadai, godaan untuk menukar aset jangka panjang dengan likuiditas jangka pendek bisa menggerus kemampuan ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang. Tanah yang sudah diagunkan dan kemudian gagal dicicil berisiko berpindah tangan, sehingga manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati lintas generasi justru hilang dalam satu siklus kredit.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Mendukung Produktivitas

Wiyagus juga menyoroti peran pemerintah daerah sebagai penjamin lingkungan yang memungkinkan aset tanah berfungsi secara produktif. Ia menegaskan bahwa kepemilikan legalitas tanah harus diiringi oleh ketersediaan infrastruktur dasar: akses jalan yang layak, pasokan air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya di wilayah Kabupaten Banjar.

“Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan aset tersebut didukung lingkungan yang sehat dengan membuka akses infrastruktur, air bersih, dan jalan bagi masyarakat penerima sertipikat di Kabupaten Banjar.”

Konteks ini penting karena sertipikat tanah tanpa aksesibilitas fisik yang memadai sulit diolah, dipasarkan, atau dikembangkan menjadi sumber penghidupan. Tanpa jalan yang menghubungkan permukiman ke pusat ekonomi lokal, nilai produktif tanah tetap tertahan. Tanpa air bersih, aktivitas pertanian skala rumah tangga atau usaha kecil tidak dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, legalitas dokumen saja tidak cukup; ekosistem pendukung harus hadir secara simultan agar manfaat ekonomi benar-benar terealisasi.

PTSL: Latar Belakang dan Signifikansi

Program PTSL merupakan instrumen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya sertipikasi ditanggung negara sehingga mereka memperoleh kepastian hukum tanpa beban finansial. Dalam konteks Kabupaten Banjar, penyerahan SHM gratis ini menjadi bagian dari upaya mengurangi konflik agraria, mencegah sengketa batas lahan, serta membuka ruang bagi warga untuk mengakses layanan publik dan potensi ekonomi yang sebelumnya terkunci oleh ketidakpastian status hukum.

Keberadaan sertipikat juga memberi warga posisi tawar yang lebih kuat dalam interaksi dengan lembaga keuangan, pemerintah, maupun pihak swasta. Namun, kekuatan hukum itu hanya bermakna positif apabila diiringi pemahaman bahwa aset tersebut adalah fondasi jangka panjang, bukan komoditas likuiditas instan.

Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan

Wiyagus menutup pesannya dengan menegaskan komitmen kolaboratif lintas lembaga. Ia menyatakan bahwa pengawalan manfaat ekonomi dari sertipikat tanah tidak bisa ditangani satu pihak saja, melainkan memerlukan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, Badan Pertanahan Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Sinergi akan terus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, Badan Pertanahan Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal agar aset-aset tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.”

Kerangka koordinasi ini mencakup aspek regulasi, penyediaan infrastruktur, pendampingan ekonomi, hingga edukasi keuangan bagi penerima sertipikat. Tanpa pendekatan terpadu, sertipikat berisiko menjadi dokumen formalitas yang tidak pernah menyentuh dimensi produktivitas yang menjadi tujuan awalnya.

Implikasi bagi Warga Banjar

Bagi keluarga-keluarga di Kabupaten Banjar yang baru menerima SHM, pesan Wamendagri membawa konsekuensi praktis: sebelum mengambil keputusan finansial apa pun terkait tanah tersebut, warga disarankan berkonsultasi dengan perangkat desa, lembaga keuangan yang transparan, atau pendamping ekonomi lokal. Pertimbangan yang perlu ditimbang antara lain apakah tanah masih memiliki fungsi produktif bagi rumah tangga, apakah kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi melalui jalur lain yang tidak mengorbankan aset jangka panjang, serta apakah kondisi infrastruktur di sekitar lahan sudah memadai untuk pengembangan ekonomi.

Langkah ini sejalan dengan semangat program PTSL sendiri: memberikan kepastian hukum sekaligus membuka jalan bagi kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar transaksi satu kali yang menguras modal produktif generasi berikutnya.