Asosiasi pelayaran desak PBB tolak penerapan biaya lintas di Hormuz

Delapan Asosiasi Pelayaran Global Tolak Pungutan Biaya Lintas di Selat Hormuz

Pemandanganindah.com – Selat Hormuz, arteri vital perdagangan energi dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, menghadapi potensi perubahan mendasar dalam sistem navigasi internasionalnya. Delapan asosiasi pelayaran internasional terkemuka telah menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana penerapan biaya wajib atau pungutan layanan bagi kapal-kapal yang melintasi perairan strategis tersebut. Langkah ini dinilai dapat mengganggu kebebasan bernavigasi yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade dan berpotensi merugikan perekonomian global.

Surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres serta Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO) Arsenio Dominguez menyampaikan kekhawatiran mendalam para pelaku industri maritim. Dokumen tersebut dikirim pada hari Senin tanggal 3 Agustus dan dipublikasikan secara resmi oleh International Chamber of Shipping pada hari Rabu tanggal 5 Agustus. Para penandatangan menekankan bahwa kebijakan baru ini bukan sekadar penambahan biaya operasional, melainkan penyimpangan signifikan dari praktik internasional yang telah mapan.

Penerapan biaya wajib untuk transit, atau pungutan layanan yang pada hakikatnya merupakan biaya tol meskipun tidak disebut demikian, bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz akan menjadi penyimpangan signifikan dari praktik internasional yang telah lama berlaku.

Kekhawatiran utama para asosiasi pelayaran terletak pada potensi preseden yang dapat dibentuk. Jika diterapkan di Hormuz, kebijakan serupa berpotensi diadopsi di jalur pelayaran internasional lainnya. Hal ini dapat melemahkan kerangka hukum internasional yang selama ini mengatur hak lintas transit bagi seluruh negara. Selain itu, tambahan biaya angkutan laut diperkirakan akan berdampak langsung pada rantai pasok global, memicu kenaikan biaya pengiriman dan harga energi, serta memperbesar tekanan inflasi di berbagai negara.

Para pihak yang menandatangani surat tersebut mencakup organisasi-organisasi berpengaruh dalam industri maritim dunia. Di antaranya adalah Asian Shipowners’ Association, Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Cruise Lines International Association, European Shipowners, International Chamber of Shipping, International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO), International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), dan World Shipping Council. Kelompok ini juga menegaskan bahwa keselamatan pelaut dan kebebasan bernavigasi tidak boleh dikorbankan dalam proses negosiasi mengenai keamanan kawasan maupun penyelesaian konflik.

Konteks Perjanjian Iran-Oman

Surat tersebut muncul dalam konteks perkembangan terbaru antara Iran dan Oman. Kedua negara mencapai kesepahaman awal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus mengenai hampir seluruh isu yang berkaitan dengan pengaturan masa depan Selat Hormuz. Kesepakatan ini mencakup penetapan lokasi jalur masuk dan keluar bagi lalu lintas maritim, sebagaimana diinformasikan oleh kantor berita pemerintah Iran, IRNA.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa kesepakatan akhir “hampir rampung.” Namun, ia menegaskan bahwa kesepahaman itu “tidak berarti pembukaan penuh Selat Hormuz.” Menurut Gharibabadi, kesepahaman tersebut lebih merupakan “model baru yang berbeda dari praktik yang telah berlangsung selama 60 tahun terakhir.” Model baru ini berpotensi memperkenalkan mekanisme pembayaran atau pungutan yang sebelumnya tidak ada dalam sistem navigasi bebas.

Posisi IMO dan Implikasi Global

Dewan IMO pada bulan Juli telah menyatakan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz harus tetap bebas dari biaya tol maupun pungutan lainnya sesuai dengan hukum internasional. Dewan IMO juga menegaskan bahwa setiap pengaturan yang disepakati oleh negara-negara pesisir di kawasan tersebut harus menjamin kelancaran lalu lintas serta akses transit yang bebas dari diskriminasi dan hambatan bagi seluruh kapal melalui skema pemisahan lalu lintas yang diakui secara internasional.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan pasar global. Sekitar 20 hingga 30 persen pasokan minyak dunia mengalir melalui perairan sempit ini. Karena itu, setiap gangguan terhadap lalu lintas komersial di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap pasokan energi dan perdagangan internasional. Kenaikan biaya transit dapat berdampak langsung pada harga bahan bakar dan komoditas energi di pasar global, yang pada akhirnya mempengaruhi konsumen di berbagai negara.

Para asosiasi pelayaran juga menyoroti aspek keamanan maritim dalam konteks negosiasi ini. Mereka menekankan bahwa keselamatan pelaut dan kebebasan bernavigasi tidak boleh dikorbankan dalam proses negosiasi mengenai keamanan kawasan maupun penyelesaian konflik. Hal ini penting mengingat Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga wilayah yang sering menjadi perhatian dalam dinamika geopolitik regional.

Reaksi dari komunitas maritim internasional ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga prinsip-prinsip navigasi bebas dalam sistem perdagangan global. Dengan dunia yang semakin bergantung pada rantai pasok internasional, setiap perubahan dalam mekanisme transit melalui jalur strategis seperti Hormuz dapat memiliki efek domino yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi global.