Indonesia desak langkah nyata OKI hadapi Israel

Indonesia Tuntut Aksi Konkret dari OKI: Kecaman Saja Tidak Cukup

Pemandanganindah.com – Peran Indonesia di panggup diplomasi multilateral kembali menjadi sorotan ketika Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyampaikan pesan tegas kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi. Dalam forum tingkat menteri yang berlangsung Kamis (27/8), Anis menekankan bahwa organisasi yang menaungi 57 negara anggota Muslim itu tidak boleh lagi berhenti pada level retorika. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah mekanisme penegakan yang nyata dan berkelanjutan.

“OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan, melainkan melalui aksi nyata dan berkelanjutan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Anis saat mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 OKI (KTM-LB). Kehadiran Indonesia di forum ini bukan sekadar formalitas diplomatik; ia merupakan wujud amanat konstitusi yang mewajibkan negara berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia, terutama di tengah eskalasi konflik yang dampaknya kini dirasakan lintas benua.

Keberatan yang Melampaui Batas Wilayah

Anis menggambarkan situasi di kawasan Timur Tengah sebagai sangat kritis. Perang regional yang berkepanjangan telah menciptakan efek domino: krisis kemanusiaan, gangguan rantai pasok energi, dan tekanan ekonomi yang merambat jauh melampaui perbatasan negara-negara Teluk maupun Levant. Bagi Indonesia, yang populasi Muslimnya terbesar di dunia, kondisi ini bukan sekadar isu geopolitik asing, melainkan persoalan yang menyentuh langsung stabilitas kawasan Asia Tenggara dan keseimbangan global.

Dalam forum Jeddah, delegasi Indonesia kembali menyoroti pola kekerasan sistematis yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Tiga isu utama yang diangkat mencakup perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, aneksasi de facto atas tanah Palestina, serta pembunuhan massal warga sipil. Anis menilai bahwa Israel justru memanfaatkan terpecahnya perhatian OKI untuk melanjutkan praktik-praktik tersebut tanpa konsekuensi berarti.

Demandasi Akuntabilitas dan Kategorisasi Terorisme

Lebih jauh, Anis mendorong agar OKI memaksimalkan seluruh instrumen dan mekanisme yang dimilikinya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatan yang dilakukan. Salah satu poin spesifik yang disuarakan adalah pengkategorian tindakan kekerasan oleh pemukim ilegal sebagai aksi terorisme, bukan sekadar insiden keamanan. Langkah ini, jika diadopsi secara kolektif oleh 57 negara anggota, akan mengubah kerangka hukum dan narasi internasional yang selama ini menguntungkan pihak yang melakukan kekerasan.

Konteksnya penting: selama beberapa dekade, OKI kerap dikritik karena pernyataan persnya lebih banyak berupa ungkapan keprihatinan tanpa tindak lanjut terukur. Desakan Indonesia di Jeddah ini sejalan dengan posisi konsisten Jakarta yang menempatkan hak-hak Palestina sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri, sekaligus menegaskan bahwa solidaritas verbal tanpa mekanisme penegakan hanya memperpanjang penderitaan warga sipil.

Pemimpin Baru OKI: Ismail Ould Cheikh Ahmed

Di samping agenda Palestina, KTM-LB juga menyetujui pemilihan Ismail Ould Cheikh Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026–2031. Ahmed, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri Mauritania, akan menggantikan Hissein Brahim Taha dari Chad. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan membawa dinamika baru dalam koordinasi kebijakan organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan akuntabilitas yang selama ini menjadi titik lemah OKI.

Diplomasi Bilateral di Sela Forum

Di sela-sela agenda konferensi, Anis Matta juga memanfaatkan momentum pertemuan untuk melakukan serangkaian konsultasi bilateral. Ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sudan, Palestina, dan Qatar, serta Wakil Menteri Luar Negeri Turki dan Somalia. Pembahasan mencakup penguatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan, sekaligus koordinasi posisi atas isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk stabilitas kawasan Afrika Timur, keamanan Selat Hormuz, dan tata kelola multilateral.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum seperti KTM-LB menegaskan bahwa Jakarta tidak memosisikan diri sebagai pengamat pasif dalam konflik Timur Tengah. Dengan populasi Muslim lebih dari 240 juta jiwa dan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia memandang bahwa perdamaian di Palestina bukan hanya hak rakyat Palestina, melainkan prasyarat bagi stabilitas ekonomi dan keamanan yang lebih luas. Desakan agar OKI bergerak dari kata ke aksi, sebagaimana disampaikan Anis di Jeddah, menjadi pengingat bahwa wibawa organisasi internasional dibangun bukan dari jumlah negara anggotanya, melainkan dari keberanian mengambil langkah konkret ketika prinsip-prinsip hukum internasional diinjak.