Titiek Soeharto: Diskusi Otonomisasi Bulog Masih Berlangsung

Komisi IV DPR Terus Membahas Rencana Perubahan Status Bulog

Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyatakan bahwa pembahasan mengenai rencana pengubahan Perum Bulog menjadi lembaga otonom masih berlangsung di Komisi IV bersama pihak pemerintah. “Masih, masih (pembahasan),” ujarnya kepada media setelah rapat kerja dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta BUMN pangan lainnya di Jakarta, Selasa.

“Kita masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah sebelum melanjutkan proses lebih lanjut,” tambah Titiek.

Ia menegaskan bahwa keputusan akhir belum diumumkan dan proses ini masih dalam fase awal. Saat ditanya tentang kemajuan diskusi, Titiek kembali menyampaikan bahwa pihak DPR masih menantikan arah kebijakan yang diinginkan pemerintah sebelum melakukan analisis lebih dalam.

Revisi UU Pangan Masih dalam Proses

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa prosedur perubahan status Bulog menjadi lembaga otonom merupakan wewenang DPR RI melalui revisi UU pangan. “Saat ini, revisi tersebut sedang dalam tahap penyusunan,” katanya di Jakarta, Rabu (21/1).

“Komisi VI juga mendukung percepatan penyusunan UU tersebut agar kelembagaan Bulog bisa stabil ke depan,” tambah Rizal.

Direktur Utama menyebutkan, setelah UU pangan disahkan, Bulog akan secara otomatis berganti menjadi badan otonom sesuai aturan baru yang mengatur fungsi serta struktur kelembagaan pangan nasional.

Persiapan untuk Swasembada Pangan 2027

Bulog akan mengelola sembilan bahan pokok jika nanti berstatus badan otonom, dengan tujuan memperkuat pasokan, harga yang terjangkau, dan ketahanan pangan nasional. Manajemen akan mencakup beras, jagung, serta komoditas lain seperti minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, dan bahan pokok penting lainnya.

Rencana transformasi ini pertama kali diumumkan saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan status otonom, Bulog tidak lagi perlu mempertimbangkan aspek keuntungan secara komersial, tetapi fokus pada fungsi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan. Transformasi tersebut diharapkan bisa berjalan cepat guna mendukung pencapaian swasembada pangan pada 2027.