MPR: Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan rakyat

Pangan Menyerap Hampir Tiga Perempat Pengeluaran Rumah Tangga, MPR Desak Percepatan Kemandirian

Pemandanganindah.com – MPR – Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Maret 2026 memperlihatkan realitas yang sulit diabaikan: sekitar 74,70 persen dari total belanja rumah tangga Indonesia terserap oleh kebutuhan pangan. Artinya, dari setiap seratus rupiah yang dihabiskan keluarga Indonesia, lebih dari tujuh puluh empat rupiah langsung lenyap untuk mengisi perut. Sisanya—yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan—menyusut drastis. Kondisi ini bukan sekadar statistik makro; ia menggambarkan tekanan harian jutaan kepala keluarga yang hidup di ambang kerentanan pangan.

Tekanan itulah yang menjadi titik berangkat pernyataan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, ketika membuka sebuah forum diskusi daring pada Rabu. Acara bertajuk “Strategi Indonesia Sejahtera: Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Pangan Mandiri” ini diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari legislatif, eksekutif, akademisi, hingga pelaku ekonomi kerakyatan.

Potensi Ekonomi dan Kewajiban Bersama

Rerie menekankan bahwa struktur perekonomian nasional sesungguhnya menyimpan kapasitas pertumbuhan yang memadai untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga. Namun, kapasitas itu tidak akan otomatis terwujud tanpa langkah kolektif yang terarah.

“Sejatinya perekonomian kita memiliki potensi untuk bertumbuh sehingga negara mampu mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Namun, tantangan yang ada harus dapat diatasi secara bersama-sama untuk merealisasikan potensi tersebut.”

Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie juga menyoroti dimensi distribusi: keterjangkauan harga dan kelancaran rantai pasok kebutuhan pokok harus diperkuat secara simultan. Tanpa kedua pilar itu, pertumbuhan angka PDB tidak akan pernah diterjemahkan menjadi kesejahteraan riil di tingkat rumah tangga.

Krisis Iklim dan Beban Ganda Petani

Dari sisi kebijakan pembangunan, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto memaparkan bahwa pemerintah sedang menyusun langkah mitigasi terhadap dampak krisis iklim yang kian nyata di lapangan. Dua persoalan utama yang diidentifikasi adalah kelangkaan air untuk irigasi dan perpanjangan waktu kerja petani di lahan. Kombinasi keduanya tidak hanya menurunkan hasil panen per hektare, tetapi juga menekan produktivitas tenaga kerja pertanian secara langsung.

Jarot menegaskan bahwa respons kebijakan tersebut telah diintegrasikan ke dalam arah pembangunan nasional. Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit mengamanatkan negara untuk menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara agar dapat hidup sehat dan aktif. Implementasi amanat undang-undang itu, kata Jarot, menuntut penguatan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada kemandirian pangan, bukan sebaliknya.

Transformasi Hulu-Hilir dan Peran Riset

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menambahkan bahwa kemandirian pangan tidak bisa dicapai dengan intervensi parsial. Diperlukan transformasi menyeluruh yang menyentuh hulu (input produksi dan riset benih), tengah (proses budidaya dan pascapanen), hingga hilir (distribusi dan pengolahan). Dalam kerangka itu, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan di sektor pertanian menjadi kunci strategis untuk menghadapi tantangan produktivitas di dekade mendatang.

Ekonomi Koperasi: Lima Tahun sebagai Ambang Dampak

Perspektif dari akar rumput disampaikan Stefanus Masiun, Ketua Pengurus Credit Union Keling Kumang. Berbekal pengalaman mengelola koperasi, ia mengungkapkan bahwa efek nyata ekonomi kerakyatan dalam konteks koperasi baru terasa setelah sekitar lima tahun berjalan. Pada tahun-tahun awal, anggota umumnya masih berfokus memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Barulah setelah melewati fase kelima, anggota mulai memperluas usaha ke sektor lain.

“Membangun ekonomi kerakyatan merupakan pekerjaan rumah yang besar. Ekonomi rakyat bisa tumbuh asalkan mendapatkan good place, good system, dan juga good ecosystem yang mendukung.”

Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa intervensi kebijakan tidak boleh bersifat instan. Lingkungan regulasi, infrastruktur pasar, dan ekosistem pendampingan harus tersedia secara simultan agar koperasi dan usaha mikro memiliki ruang manuver yang sehat.

UMKM, Demografi Gen Z, dan Kesenjangan Pendanaan

Peneliti INDEF Nur Komaria menyoroti bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional masih jauh dari potensi maksimalnya. Sekitar 97,3 persen UMKM terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara akses terhadap lembaga keuangan formal tetap terbatas bagi mayoritas pelaku usaha di luar Jawa. Kesenjangan geografis dan struktural ini memperlebar disparitas pertumbuhan antarwilayah.

Di sisi lain, Nur melihat peluang besar dari pergeseran demografi. Generasi Z, dengan literasi digital yang tinggi, membuka ruang bagi UMKM untuk beradaptasi ke ekonomi digital—mulai dari pemasaran daring hingga logistik berbasis teknologi. Namun, adaptasi tersebut memerlukan sistem pendanaan alternatif yang tidak bergantung sepenuhnya pada perbankan konvensional, misalnya melalui instrumen keuangan syariah, crowdfunding, atau skema guarantee pemerintah.

Ukur Ketahanan Pangan dari Meja Makan, Bukan Gudang

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menutup rangkaian pandangan dengan kerangka pengukuran yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak boleh direduksi menjadi sekadar indikator stok di gudang negara. Yang lebih bermakna adalah keterjangkauan harga di tingkat konsumen, stabilitas harga yang terkendali, serta tren pendapatan rakyat yang bergerak naik.

“Pangan tersedia, produsen bertumbuh, dan masyarakat sejahtera.”

Tiga frasa itu merangkum esensi kebijakan pangan yang berorientasi pada manusia, bukan pada angka agregat. Selama lebih dari tiga perempat pengeluaran rumah tangga masih tersita oleh kebutuhan makan, setiap kebijakan yang tidak menyentuh langsung daya beli dan akses pangan akan tetap menjadi wacana belaka. Tantangan yang diidentifikasi—mulai dari krisis iklim, kesenjangan pendanaan, hingga keterbatasan riset—memerlukan respons lintas sektor yang terkoordinasi, bukan pendekatan sektoral yang terfragmentasi.