Rektor hingga pejabat Unsoed ditahan KPK, kasus OTT ungkap dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru

OTT KPK di Unsoed: Rektor dan Empat Pejabat Lain Ditahan, Rp749 Juta Disita dari Kasus Penerimaan Mahasiswa Baru

Pemandanganindah.com – Operasi senyap yang berlangsung pada Kamis (20/8) dini hari mengubah wajah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dalam semalam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelandang lima orang tersangka sekaligus menyita uang tunai sebesar Rp650 juta serta saldo rekening bank senilai Rp99 juta. Total nilai yang diamankan mencapai Rp749 juta, dan seluruhnya diduga merupakan hasil dari praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025–2026.

Penangkapan tersebut bukan tindakan reaktif terhadap laporan masyarakat, melainkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dirancang untuk menangkap pelaku di tengah transaksi. Fakta bahwa KPK memilih waktu dini hari menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu telah memantau pergerakan para pihak selama beberapa waktu sebelum akhirnya bergerak.

Siapa yang Ditahan dan Apa yang Disita

Daftar tersangka yang dirilis KPK mencakup pejabat teras kampus hingga pihak di luar lingkungan universitas. Berikut rincian nama dan posisi masing-masing:

Akhmad Sodiq, yang menjabat Rektor Unsoed, menjadi figur paling menonjol dalam operasi ini. Ia didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, dua pejabat yang secara langsung mengurusi jalur masuk mahasiswa baru. Dari pihak swasta, KPK menahan Dian Mulia Wardhana dan Adi Wiharto. Nama keenam yang turut diamankan adalah Mulyono, keponakan langsung Akhmad Sodiq, yang diduga terlibat dalam mekanisme distribusi kuota atau informasi internal.

Uang tunai Rp650 juta ditemukan dalam bentuk fisik saat operasi berlangsung, sementara Rp99 juta lainnya tersimpan dalam rekening bank yang telah diblokir. Kedua jumlah itu, menurut KPK, merupakan indikasi kuat adanya aliran dana yang tidak sah terkait proses seleksi mahasiswa baru.

Mekanisme Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri selama ini menjadi salah satu titik rawan praktik suap dan jual-beli kuota. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang berbasis nilai akademik, ruang manipulasi tetap terbuka pada jalur-jalur tertentu: jalur prestasi, jalur mandiri, atau jalur afirmasi. Dalam kasus Unsoed, dugaan korupsi ini menyangkut tahun ajaran 2025–2026, yang berarti proses seleksi yang seharusnya berlangsung transparan justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri secara pribadi maupun kelompok.

Keterlibatan pejabat setingkat rektor dan wakil rektor menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan sekadar tindakan individual di tingkat bawah, melainkan kemungkinan telah terstruktur di level pengambilan keputusan tertinggi kampus. Kehadiran pihak swasta dalam daftar tersangka mengindikasikan adanya jaringan di luar institusi yang berperan sebagai perantara atau pengumpul dana dari calon mahasiswa atau keluarga mereka.

Unsoed dalam Konteks Pendidikan Jawa Tengah

Universitas Jenderal Soedirman, yang berkedudukan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di pulau Jawa. Dengan ribuan mahasiswa aktif dan program studi yang tersebar di berbagai fakultas, Unsoed memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pendidikan tinggi di wilayah tengah Jawa. Penangkapan rektor beserta jajaran pimpinan kampus tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan civitas akademika, orang tua mahasiswa, dan masyarakat Banyumas yang selama ini memandang Unsoed sebagai institusi kebanggaan daerah.

Secara prosedural, ketika seorang rektor ditahan KPK, tugas-tugas harian universitas tidak serta-merta terhenti. Wakil rektor atau pejabat lain yang belum terseret kasus biasanya akan menjalankan fungsi sementara hingga Senat Universitas menunjuk pelaksana tugas. Namun, dalam situasi di mana beberapa wakil rektor turut menjadi tersangka, mekanisme suksesi internal kampus menghadapi tantangan tersendiri.

Langkah Prosedural Selanjutnya

Setelah OTT, KPK memiliki waktu 21 hari untuk menyusun berkas perkara dan melimpahkannya ke kejaksaan. Selama masa penyidikan, para tersangka dapat ditahan hingga 20 hari dan dapat diperpanjang. Uang tunai dan saldo rekening yang disita akan menjadi barang bukti utama di persidangan, sementara KPK kemungkinan akan menelusuri aliran dana lebih lanjut untuk memastikan apakah nilai Rp749 juta merupakan bagian kecil dari total kerugian yang lebih besar.

Bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas proses seleksi mahasiswa baru bukan sekadar slogan di brosur penerimaan. Ketika pejabat tertinggi kampus terseret operasi antikorupsi, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri akan teruji. Pertanyaan yang kini menggantung di ruang-ruang kelas dan ruang-ruang keluarga di Purwokerto sederhana: apakah jalur masuk yang selama ini dianggap adil benar-benar bebas dari transaksi gelap?

Proses hukum akan menjawab sebagian pertanyaan itu. Namun, dampak sosial dan institusional dari penangkapan ini telah terasa sejak Sabtu (22/8) dini hari, ketika Akhmad Sodiq dan empat rekannya berjalan menuju mobil tahanan di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, di bawah sorot kamera dan tatapan publik yang menuntut keadilan.