KPK dalami pemberian Blueray Cargo kepada pegawai Bea Cukai

KPK Memperdalam Penyelidikan Kasus Suap dari Blueray Cargo kepada Pejabat Bea Cukai

Pemandanganindah.com – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan pemberian uang dari perusahaan logistik PT Blueray Cargo kepada sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus diperluas. Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah tersebut memanggil Iskandar HP Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch yang juga bertindak sebagai kuasa nonlitigasi Blueray Cargo, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Pendalaman terhadap IS dilakukan dengan fokus pada dugaan pemberian yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Ditjen Bea Cukai. Selain itu, KPK juga memeriksa Iskandar Sitorus untuk mendalami transaksi keuangan Blueray Cargo secara lebih komprehensif. Proses pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap jaringan pemberian uang yang melibatkan perusahaan logistik tersebut dengan pejabat fungsional di instansi bea cukai.

Proses Pemeriksaan dan Keterangan Saksi

Pada kesempatan berbeda, Iskandar Sitorus mengaku diperiksa KPK terkait dugaan aliran uang dari Blueray Cargo kepada Pejabat Fungsional Bea Cukai Madya pada Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Ia juga mengklaim diperiksa KPK terkait dugaan pemberian kepada Dedi Congor melalui ajudannya yang berinisial A.

Tadi pertanyaan-pertanyaan penyidik kasus Bea Cukai itu tajam sekali, katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Keterangan dari IS ini menjadi penting karena ia memiliki posisi strategis sebagai kuasa nonlitigasi Blueray Cargo. Perannya dalam menangani berbagai urusan hukum perusahaan memberikan akses terhadap informasi mengenai transaksi keuangan dan hubungan bisnis antara Blueray Cargo dengan pejabat bea cukai. Kehadirannya sebagai saksi diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemberian uang yang diduga terjadi.

Riwayat Kasus dan Perkembangan Tersangka

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 4 Februari 2026. Operasi ini berhasil menangkap pelaku dalam keadaan basah, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh KPK. KPK mulanya menetapkan enam tersangka pada 5 Februari 2026.

Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026 yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Kemudian, pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

KPK kemudian menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka pada 26 Februari 2026. Penetapan tersangka tambahan ini menunjukkan bahwa penyelidikan KPK tidak berhenti pada enam tersangka awal, melainkan terus berkembang seiring dengan temuan-temuan baru dalam proses pemeriksaan.

Ekspansi Kasus dan Identifikasi Tersangka Baru

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan kasus tersebut dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik). KPK menetapkan seorang tersangka yang identitasnya belum dapat disampaikan kepada publik pada salah satu sprindik tersebut, sedangkan satunya lagi masih menggunakan sprindik umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan.

Sehari setelahnya, KPK mengonfirmasi pernyataan John Field bahwa seorang tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda. Identifikasi ini menjadi perkembangan penting dalam kasus karena menunjukkan keterlibatan pejabat bea cukai dari tingkat kantor wilayah dalam dugaan pemberian uang dari Blueray Cargo.

Implikasi dan Signifikansi Kasus

Kasus ini memiliki implikasi signifikan terhadap integritas sistem bea cukai Indonesia. PT Blueray Cargo merupakan perusahaan logistik yang bergerak dalam bidang pengiriman dan penanganan kargo. Keterlibatan perusahaan ini dalam dugaan pemberian uang kepada pejabat bea cukai menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen impor.

Pejabat-pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari berbagai level dalam struktur organisasi bea cukai, mulai dari tingkat kantor wilayah hingga seksi intelijen. Hal ini mengindikasikan bahwa dugaan pemberian uang tidak hanya melibatkan satu individu atau satu unit kerja, melainkan mungkin mencakup jaringan yang lebih luas di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Peran Indonesia Audit Watch dalam kasus ini juga menarik perhatian karena organisasi tersebut dikenal aktif memantau transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kehadiran IS sebagai saksi yang diperiksa KPK memberikan dimensi tambahan dalam proses penyelidikan, mengingat posisinya sebagai pengawas independen yang memiliki akses terhadap informasi keuangan perusahaan.

Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan kejelasan mengenai besaran dan mekanisme pemberian uang dari Blueray Cargo kepada pejabat bea cukai. Hasil penyelidikan ini tidak hanya akan menentukan nasib para tersangka, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk reformasi sistem bea cukai yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.