Kemenhaj Evaluasi Usulan Tambahan Biaya Haji dari Dua Maskapai

Jakarta – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan pemerintah sedang mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran terkait rencana penyesuaian biaya haji yang diajukan oleh Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja Nasional Kemenhaj di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu malam. Menurutnya, harga avtur yang meningkat akibat situasi perang masih menjadi faktor utama dalam penyesuaian tarif tersebut.

“Kemarin usulan yang diajukan oleh Garuda maupun Saudia (avtur) masih di atas harga 100 sen dolar AS per liter. Tapi dengan adanya gencatan senjata harga akan turun maka kami akan sesuaikan kembali,” ujar Irfan Yusuf.

Sebelum konflik pecah, biaya penerbangan per jamaah berada di sekitar Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga minyak yang signifikan akibat perang menyebabkan maskapai mengusulkan tambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per orang diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta, yaitu kenaikan sebesar 39,85 persen. Jika terjadi rerouting untuk menghindari wilayah konflik, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta, naik sekitar 51,48 persen.

Maskapai Garuda Indonesia menawarkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara Saudia Airlines mengusulkan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang. Irfan menegaskan bahwa pemerintah tidak langsung menerima usulan tersebut tanpa evaluasi mendalam.

“Tentu saja kami tidak langsung serta-merta menerima usulan harga yang diusulkan oleh mereka. Kita akan hitung ulang, kita komunikasikan dan kita akan juga koordinasi dengan teman-teman dari Komisi VIII juga tentang hal ini,” katanya.

Dalam hal sumber pendanaan tambahan, Irfan menyebut opsi bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ia menambahkan bahwa Presiden menekankan agar biaya tidak dibebankan kepada jamaah.

“Bisa APBN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas, Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Artinya tentu pemerintah akan mencarikan alternatif lain di luar (biaya yang dibayarkan) jamaah,” kata Gus Irfan.