MUI sebut label “no pork no lard” tak serta-merta jamin kehalalan menu

Label “No Pork No Lard” Bukan Garansi Halal: MUI Tekankan Pentingnya Sertifikasi Resmi

Pemandanganindah.com – Restoran-restoran di Indonesia kerap memajang stiker atau plang bertuliskan “no pork, no lard” di area kasir maupun menu. Bagi sebagian konsumen Muslim, tulisan semacam itu menjadi sinyal awal bahwa hidangan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Namun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengingatkan bahwa deklarasi sepihak semacam itu tidak otomatis menjadikan sebuah menu halal secara syar’i. Penjelasan tersebut ia sampaikan di Jakarta pada hari Rabu, seraya menekankan bahwa kehalalan makanan ditentukan oleh rangkaian proses yang jauh lebih luas daripada sekadar ketiadaan unsur babi.

Deklarasi Sepihak Bukan Dasar Hukum Kehalalan

Asrorun Niam menjelaskan bahwa keterangan “no pork, no lard” pada dasarnya merupakan pernyataan satu arah dari pihak pelaku usaha. Tidak ada mekanisme verifikasi independen yang menyertai tulisan tersebut. Akibatnya, konsumen yang mengandalkan label itu sebagai satu-satunya indikator kehalalan berisiko mengambil kesimpulan yang keliru.

“Yang no pork, no lard itu lebih bersifat deklaratif secara sepihak dari pelaku usaha. Tetapi, tidak serta-merta menu yang tidak ada pork dan tidak ada lard, kemudian bisa dijustifikasi sebagai menu halal.”

Pernyataan ini sejalan dengan kerangka regulasi sertifikasi halal di Indonesia, yang mewajibkan produk pangan melewati proses audit oleh lembaga berwenang sebelum boleh mencantumkan klaim halal. Tanpa tahapan pemeriksaan tersebut, klaim kehalalan yang dicetak di kemasan atau menu tidak memiliki kekuatan hukum maupun keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kehalalan Menyangkut Seluruh Rantai Produksi

Menurut Asrorun Niam, status halal suatu hidangan tidak berhenti pada pertanyaan apakah bahan bakunya mengandung babi atau turunannya. Faktor-faktor lain turut menentukan: asal-usul bahan mentah, cara penyembelihan hewan, metode pengolahan, hingga bahan tambahan yang dicampurkan selama proses memasak. Dengan kata lain, satu komponen saja yang melanggar ketentuan syar’i sudah cukup untuk menggugurkan kehalalan seluruh hidangan.

Ia memberikan ilustrasi konkret terkait daging sapi. Secara bahan, daging sapi (beef) bukan berasal dari babi, sehingga secara naluriah konsumen mungkin menganggapnya aman. Namun, jika proses penyembelihan sapi tersebut tidak mengikuti tata cara syar’i—misalnya tidak dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tidak menghadap kiblat, atau tidak menggunakan pisau tajam yang tidak melukai hewan secara berlebihan—maka daging itu berstatus haram meskipun tidak mengandung sedikit pun unsur babi.

“Kalau proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syar’i, sungguh pun di situ no pork, dagingnya sudah jelas beef, tetapi beef-nya tidak disembelih secara syar’i menjadi haram, dan tidak boleh dikonsumsi bagi Muslim.”

Kasus Hasil Laut: Bahan Halal, Pengolahan Bisa Mengubah Status

Prinsip serupa berlaku pada produk perikanan. Ikan dan udang secara bawaan termasuk makanan yang halal menurut mayoritas ulama. Akan tetapi, proses pengolahan dapat mengubah status tersebut secara fundamental. Asrorun Niam mencontohkan hidangan seafood yang dimasak dengan penambahan arak atau minuman beralkohol sebagai bahan bumbu. Dalam kondisi demikian, meskipun bahan utamanya ikan yang halal, hidangan akhir menjadi haram karena tercampur unsur yang diharamkan.

“Misalnya menunya seafood, sudah jelas halal ikannya, tetapi diolah secara tidak halal. Di situ ditambahkan arak, misalnya, dalam proses memasaknya.”

Contoh ini menunjukkan bahwa konsumen tidak dapat menilai kehalalan suatu hidangan hanya dari nama bahan utamanya. Komposisi lengkap bumbu, teknik memasak, dan peralatan yang digunakan semuanya menjadi bagian dari penilaian syar’i.

Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha

Asrorun Niam juga mengingatkan bahwa pencantuman informasi halal yang tidak sesuai dengan kondisi riil produk dapat berujung pada konsekuensi hukum. Dalam kerangka Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah berlaku di Indonesia, pelaku usaha yang mengklaim produknya halal tanpa melalui proses sertifikasi resmi berisiko menghadapi sanksi administratif hingga pidana. Konsumen yang merasa dirugikan oleh klaim palsu juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

Kondisi ini semakin relevan mengingat jumlah penduduk Muslim Indonesia yang sangat besar dan kesadaran konsumen terhadap label halal yang terus meningkat. Restoran, katering, industri makanan olahan, hingga produsen bumbu dapur semuanya berada dalam lingkup regulasi sertifikasi halal. Ketidakpatuhan bukan sekadar masalah keagamaan, melainkan juga persoalan perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Panggilan untuk Menyertifikasi Secara Resmi

Di akhir penjelasannya, Asrorun Niam mendorong seluruh pelaku usaha di sektor pangan untuk segera menempuh proses sertifikasi halal melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Langkah ini bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan nyata bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan setiap hidangan yang mereka santap sesuai dengan ketentuan agama.

“Sehingga, tidak cukup hanya sekadar deklarasi sepihak, dinyatakan no pork, no lard, terus dituliskan halal, tetapi tidak melalui proses pemeriksaan (sertifikasi halal).”

Bagi konsumen, pesan praktisnya jelas: label “no pork, no lard” boleh menjadi informasi tambahan, tetapi bukan pengganti sertifikat halal resmi. Keputusan untuk mengonsumsi suatu hidangan sebaiknya didasarkan pada keberadaan nomor registrasi sertifikasi halal yang dapat diverifikasi, bukan pada tulisan sepihak yang dicetak di menu atau dinding restoran.