Pemprov DKI Terus Mendorong Perpustakaan sebagai Ruang Pembentuk Pola Berpikir Kritis

Di Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI berupaya memperkuat peran perpustakaan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memupuk kreativitas, serta menghasilkan kebijaksanaan. Menurut Kepala Dispusip DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, transformasi perpustakaan ini dijalankan dengan cara memperkuat keterampilan pegawai, memanfaatkan teknologi digital, dan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa, Djoko mengatakan bahwa perpustakaan yang berkualitas merupakan dasar masyarakat yang memiliki pengetahuan. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang cerdas adalah kunci menuju peradaban Indonesia yang maju. Oleh karena itu, pengembangan perpustakaan masa depan tidak hanya fokus pada bangunan atau koleksi, tetapi lebih pada pembentukan ekosistem pengetahuan yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada masa depan.

“Perpustakaan masa kini harus menjadi pusat pengetahuan yang menggabungkan informasi, teknologi, dan interaksi manusia. Tempat ini tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga membangun hubungan antara data dan makna, mengubah informasi menjadi pengetahuan, serta melahirkan kebijaksanaan di tengah masyarakat,” jelas Djoko.

Djoko menambahkan, peran pustakawan semakin penting dalam konteks ini. Mereka diharapkan sebagai kurator makna, pengelola koleksi, dan fasilitator pembelajaran, serta pelaku literasi dan pengarah pengetahuan. Untuk memenuhi tugas ini, pustakawan harus mampu memahami buku-buku yang dimiliki, menguasai data teknologi, dan memperhatikan pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.

Dalam konteks ini, keberhasilan perpustakaan tidak hanya bergantung pada jumlah koleksi, tetapi juga pada kompetensi tenaga kerja di dalamnya. Djoko menyoroti bahwa Indonesia memiliki lebih dari 219 ribu perpustakaan, yang menjadi potensi besar dalam memajukan bangsa. Namun, kualitas perpustakaan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

SKKNI, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, menjadi fondasi penting dalam menjadikan profesi pustakawan lebih profesional. Djoko menyebut SKKNI memastikan tenaga perpustakaan memiliki kemampuan yang relevan, terukur, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.