Pemkot Jakbar dan kepolisian tindak lanjuti akuisisi sepihak aset DKI

Penertiban Ulang Lahan Aset Pemprov DKI di Kembangan Utara Dimasifkan Setelah Oknum Ahli Waris Klaim Kepemilikan

Pemandanganindah.com – Pemerintah Kota Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di wilayahnya, termasuk sebidang tanah di RW 03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, yang belakangan menjadi sorotan akibat dugaan penguasaan sepihak oleh pihak yang mengaku ahli waris. Langkah penertiban ulang dijadwalkan dalam waktu dekat, seiring penguatan koordinasi dengan Polres Jakarta Barat guna memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang Sengketa Lahan

Bidang tanah yang menjadi pokok persoalan tersebut semula dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yakni taman dan sarana bermain bagi warga sekitar. Plang penanda aset Pemda DKI Jakarta terpasang di lokasi, menandakan status kepemilikan yang jelas. Namun, sejumlah pihak yang mengidentifikasi diri sebagai ahli waris mulai mengklaim hak atas lahan tersebut tanpa dasar hukum yang dapat diverifikasi. Mereka kemudian melakukan pengurukan area taman menggunakan material puing-puing bangunan. Dalam waktu singkat setelah pengurukan selesai, beberapa struktur bangunan bermunculan di atas lahan yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas publik.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga RT 007 RW 03 Kembangan Utara, mengingat hilangnya akses terhadap ruang publik yang selama ini menjadi tempat rekreasi dan interaksi sosial masyarakat setempat. Ketidakpastian status lahan juga membuka potensi konflik horizontal antarwarga apabila klaim kepemilikan tidak segera diselesaikan melalui mekanisme resmi.

Mekanisme Pengaduan dan Respons Pemerintah

Pengaduan resmi disampaikan oleh Ketua RW 03 Kembangan Utara, Junadi, dalam forum silaturahmi Forkopimko Kota Jakarta Barat yang digelar di Balai Warga RW 10 Meruya Utara. Forum tersebut merupakan wadah rutin koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian di tingkat kecamatan, yang berfungsi sebagai kanal aspirasi masyarakat sekaligus forum pengambilan keputusan lintas instansi.

Merespons pengaduan tersebut, Sekretaris Kota Jakarta Barat Imron Sjahrin menyatakan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi secara intensif dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan akuisisi sepihak. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, penertiban bangunan di lokasi tersebut sudah pernah dilaksanakan, dan Kepala Suku Dinas Tata Hutang (Sudin Tamhut) telah menyampaikan laporan resmi kepada Polres Jakarta Barat.

“Tahun 2025 lalu, di lokasi itu sudah dilakukan penertiban bangunan, dan sudah dilakukan pelaporan oleh Kepala Sudin Tamhut kepada Polres Jakarta Barat,” ujar Imron Sjahrin di Jakarta, Rabu.

Imron menambahkan bahwa tim gabungan dari Pemkot Jakbar beserta jajaran terkait akan kembali melakukan pengecekan kondisi di lapangan. Tujuannya memastikan bahwa tindakan hukum yang telah digulirkan tidak terhenti di tengah jalan, serta bahwa setiap tahapan penegakan terhadap aset daerah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Koordinasi dengan Polres Jakarta Barat akan diperkuat agar tidak ada celah administratif yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghambat proses.

“Dalam waktu dekat ini, kami rapatkan lagi untuk melakukan penertiban ulang. Intinya, kita tetap pertahankan aset Pemda, Pak RW diminta bantu untuk menjaga bila sudah ditertibkan,” kata Imron.

Implikasi dan Konteks Pengelolaan Aset Daerah

Kasus di Kembangan Utara bukan fenomena tunggal. Di berbagai kelurahan di Jakarta, aset milik pemprov yang berupa lahan kosong, taman, atau bangunan fasilitas publik kerap menjadi sasaran klaim sepihak, baik oleh individu yang mengaku ahli waris maupun oleh pihak swasta yang memanfaatkan celah administrasi. Tantangan utamanya terletak pada verifikasi dokumen kepemilikan, terutama pada lahan-lahan yang telah lama tidak difungsikan secara aktif sehingga tanda-tanda fisik kepemilikan negara pudar atau diabaikan.

Peran Forkopimko dalam konteks ini menjadi krusial. Melalui forum silaturahmi yang rutin digelar di tingkat kecamatan, pemerintah daerah memperoleh informasi langsung dari lapisan paling bawah—ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat—tentang dinamika lahan di wilayahnya. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi langkah operasional: pengecekan lapangan, pelaporan ke kepolisian, hingga eksekusi penertiban apabila ditemukan pelanggaran.

Keterlibatan Ketua RW dalam proses pascapenertiban, sebagaimana diinstruksikan Imron, juga mencerminkan pendekatan preventif. Dengan melibatkan tokoh lokal sebagai penjaga kondisi lahan setelah bangunan liar dibongkar, pemerintah berharap dapat mencegah pengulangan okupasi sepihak yang sering terjadi dalam hitungan hari setelah tim penertiban meninggalkan lokasi.

Posisi Warga dan Harapan ke Depan

Junadi, selaku Ketua RW 03 Kembangan Utara, menyampaikan keresahan warganya secara gamblang dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan dari taman menjadi bangunan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang, tetapi juga menggerus hak warga atas ruang publik.

“Semula lahan itu diperuntukkan taman dan sarana bermain, di situ ada plang aset Pemda DKI Jakarta. Tapi ada oknum ahli waris yang mengaku-ngaku memiliki lahan itu. Mereka menguruk areal taman dengan puing-puing. Tak lama diuruk, muncul sejumlah bangunan. Ini sangat meresahkan warga,” ujarnya.

Warga kini menanti pelaksanaan penertiban ulang yang dijanjikan pemerintah kota. Keberhasilan langkah tersebut tidak hanya akan mengembalikan fungsi lahan sebagai fasilitas publik, tetapi juga mengirimkan sinyal tegas bahwa aset milik negara di Jakarta tidak dapat diklaim secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Bagi ribuan kelurahan lain di ibu kota, kasus Kembangan Utara menjadi pengingat bahwa pengawasan berlapis—dari tingkat RT hingga kepolisian—tetap menjadi benteng utama dalam melindungi kepentingan publik dari penguasaan liar atas tanah negara.