DKI Jakarta Akan Terapkan WFH Satu Hari per Minggu, Tapi Bukan Hari Rabu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu, sesuai arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Menurut Pramono, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI Jakarta, hari Rabu tidak akan dipilih sebagai hari pelaksanaan WFH. Alasannya karena hari tersebut memiliki peran penting dalam menunjang operasional transportasi umum.

Penyesuaian dengan Kebijakan Pusat

Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat terkait kebijakan ini. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa hari WFH tidak akan jatuh pada hari Rabu.

“Kami akan menyesuaikan dengan arahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Pramono saat diwawancara di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3/2026).

Langkah tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan fleksibilitas kerja dengan efisiensi penggunaan transportasi massal. Pemprov DKI saat ini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto sebelum merilis rincian teknis kebijakan.

Kebijakan ini akan dimulai setelah libur Idul Fitri 2026. Tujuannya adalah mengurangi aktivitas mobilisasi pegawai negeri sipil (ASN) dan mengajak sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja yang lebih efektif.

DPRD Jakarta mengingatkan bahwa adopsi WFH satu hari per minggu perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap layanan publik. Pemprov DKI menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu fungsi pelayanan masyarakat.

Persiapan dan Implementasi

Pemerintah DKI Jakarta sedang melakukan koordinasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah regulasi pusat dirilis.

“Kalau pemerintah pusat sudah menentukan, kami akan memilih hari lain selain Rabu,” tegas Pramono.

Kebijakan satu hari WFH dipercaya mampu berkontribusi dalam mengurangi konsumsi BBM secara nasional. Namun, pihaknya juga memastikan bahwa ketersediaan fasilitas publik tetap terpenuhi selama masa implementasi.