Presiden Prabowo Subianto Menghadiri Pertemuan dengan Tokoh Ulama dan Pimpinan Organisasi Islam

Pertemuan yang berlangsung di Istana Presiden Jakarta, Kamis (5 Maret) ini, menjadi ajang dialog mengenai dinamika geopolitik global, terutama permasalahan konflik di Timur Tengah yang semakin rumit. Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan langkah diplomasi Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), yang baru saja diumumkan. Hadir dalam diskusi ini beberapa tokoh penting, seperti Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf.

Proses Pengambilan Keputusan Keterlibatan dalam Forum BoP

Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui komunikasi intensif dengan pemimpin negara-negara di wilayah Timur Tengah. “Beliau menegaskan bahwa partisipasi dalam BoP melalui proses yang panjang, dengan beberapa pemimpin negara wilayah Teluk telah sepakat untuk melibatkan Indonesia,” jelasnya. Ia menambahkan, Presiden memilih pendekatan diplomatik yang bertujuan memperkuat posisi negara-negara kawasan dalam mengatasi konflik.

Diplomasi dari Dalam dan Prinsip Konstitusi Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan strategi “struggle from within” sebagai upaya menyelesaikan konflik. Menurut Muhadjir, langkah ini tetap berlandaskan prinsip konstitusi Indonesia dan komitmen terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. “Setelah sekian lama kita berada di luar, kini kita berjuang dari dalam. Dan insya Allah, langkah yang diambil sesuai koridor konstitusi serta tujuan awal pembentukan dua negara yang damai,” ujarnya.

Komitmen Pemerintah terhadap Kemerdekaan Palestina

Muhadjir menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Maka, ke depan kita harus terus berupaya, meski ada risiko dan konsekuensi, untuk memastikan Palestina merdeka. Tujuan BoP secara tegas tercantum dalam perjanjian 20 poin, khususnya poin 19 dan 20,” tambahnya. Ia menilai perjanjian ini menjadi dasar untuk mendorong kehadiran Indonesia dalam mengarahkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Respon terhadap Kritik dan Strategi Diplomasi

Nusron Wahid menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai kritik mengenai partisipasi Indonesia dalam BoP. “Meski ada saran atau pendapat yang berbeda, pemerintah tidak menolak kritik. Kita mendengarkan dan mencermati situasi, tetapi akan membuktikan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian,” tuturnya. Pandangan serupa juga disampaikan Yahya Cholil Staquf, yang menilai forum tersebut bisa menjadi alat untuk menekan eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

“Kalau perlu, Indonesia bisa menyarankan agenda BoP dijeda hingga ada pembicaraan untuk mendinginkan perang antara Amerika dan Iran. Forum ini berpotensi mendorong deeskalasi dan perdamaian lebih luas di kawasan,” ujar Yahya Cholil Staquf.