Mendagri Imbau Pemda Tidak Lagi Rekrut Tenaga Honorer Baru

Main Agenda – Jakarta, Rabu – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para gubernur dan bupati untuk tidak melanjutkan perekrutan tenaga honorer baru. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin lalu. Tito menekankan bahwa kebijakan pemberhentian rekrutmen tenaga honorer merupakan langkah penting untuk mengurangi beban belanja pegawai dan mencegah risiko yang bisa terjadi di masa depan.

Moratorium dan Efek Biaya

Tito mengungkapkan bahwa penghentian rekrutmen tenaga honorer baru telah dimoratorium. “Kami berharap seluruh kepala daerah dapat bersikap tegas dan tidak menambah jumlah tenaga honorer lagi,” ujarnya dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, penambahan anggota tenaga honorer bisa berdampak signifikan pada anggaran belanja pegawai daerah, yang sebelumnya sudah cukup besar.

“Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.

Tito juga menyebutkan bahwa tenaga honorer di bidang administratif seringkali kurang kompeten. “Banyak dari mereka tidak memiliki kapabilitas yang memadai, bahkan ada yang tergabung dari tim sukses atau pejabat sebelumnya,” lanjutnya. Ia menjelaskan bahwa hal ini menciptakan beban tambahan bagi pemerintah daerah, terutama karena para tenaga honorer cenderung hanya bekerja selama beberapa jam sehari.

Kebutuhan Penyesuaian Kebijakan

Kebijakan moratorium ini dianggap Tito sebagai solusi untuk menghindari penumpukan tenaga honorer yang terus meningkat. “Dengan penambahan tenaga honorer yang terus-menerus, akhirnya memaksa kita untuk memberikan kepastian status bagi mereka agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai perjanjian kerja (PPPK),” ujarnya. Tito berharap daerah dapat fokus pada peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada, alih-alih memperbanyak jumlah tenaga kontrak.

“Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu,” katanya.

Menurut Tito, penggunaan tenaga honorer yang berlebihan bisa memperparah masalah anggaran daerah. “Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang pada pukul 08.00 dan pulang pada pukul 10.00, jadi beban,” tambahnya.

Langkah Legislatif untuk Kebijakan

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa larangan rekrutmen tenaga honorer telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Larangan ini bukan hanya arahan, tetapi juga mandatori yang harus dipatuhi oleh seluruh pemda,” ujarnya usai rapat. Rifqi menyampaikan bahwa dalam revisi UU ASN, mereka akan mengusulkan adanya sanksi tegas bagi pejabat yang masih melakukan perekrutan tenaga honorer.

“Bahkan di revisi Undang-Undang ASN ke depan, kami akan mengusulkan harus ada sanksi kepada pejabat yang kemudian melakukan rekrutmen,” kata Rifqi, ditemui usai rapat.

Rifqi menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi. “Yang dibutuhkan saat ini adalah peningkatan kualitas pegawai tetap, baik PNS maupun PPPK, agar mampu memenuhi tuntutan tugas pemerintahan secara efisien,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar tidak terjadi pengalihan dana ke sektor lain yang lebih vital.

Risiko Anggaran yang Meningkat

Rifqi juga memperingatkan bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlalu besar untuk belanja pegawai bisa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan. “Di beberapa kabupaten/kota, angka belanja pegawai mencapai lebih dari 60-70 persen dari total APBD, sehingga pembangunan seringkali terabaikan,” ujarnya. Hal ini menurutnya bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama karena pengeluaran untuk jaminan sosial atau infrastruktur semakin terbatas.

“Di beberapa kabupaten/kota, ada belanja pegawainya itu lebih dari 60–70 persen sehingga ruang fiskal untuk pembangunannya sangat kecil. Kita tidak boleh zalim kepada masyarakat. Jangan sampai APBD itu kemudian justru tidak dihadirkan untuk pembangunan, tetapi untuk belanja pegawai,” ucapnya.

Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dalam wawancara terpisah, Rifqi menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai pemerintah. “Kita harus memastikan bahwa PNS dan PPPK memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara maksimal,” katanya. Ia menilai kebijakan moratorium tenaga honorer akan membantu mengurangi risiko penggunaan sumber daya yang tidak efektif.

Tito juga menegaskan bahwa tenaga kerja yang sudah direkrut tidak perlu langsung diberhentikan. “Pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai, terutama yang sudah bekerja dan memenuhi kriteria,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa jumlah perekrutan baru harus dikurangi agar tidak mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Peran Pemda dalam Kebijakan

Rifqi menyoroti peran pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan ini. “Kepala daerah harus menjadi pengambil keputusan yang bijak, karena keputusan mereka akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” kata legislator yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri itu. Ia menambahkan bahwa kebijakan meritokrasi harus dilakukan secara konsisten agar setiap posisi diisi oleh orang yang paling layak.

Di sisi lain, Tito menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan hanya mengenai perekrutan, tetapi juga pengelolaan pegawai yang sudah ada. “Pemda harus memastikan bahwa setiap pegawai, baik PNS maupun honorer, memiliki peran yang jelas dan kontribusi nyata,” ujarnya. Ia menekankan bahwa efisiensi birokrasi bisa dicapai dengan memperbaiki kinerja pegawai, bukan dengan menambah jumlah tenaga kontrak.

Harapan untuk Kebijakan yang Berkelanjutan

Dalam kesimpulan, Tito dan Rifqi sepakat bahwa kebijakan penghentian rekrutmen tenaga honorer harus menjadi bagian dari transformasi pemerintahan daerah. “