Anggota DPR Dorong Tunjangan bagi Petugas Imigrasi di Perbatasan

Jakarta – Sibarani, anggota Komisi XIII DPR RI, menyarankan pemberian insentif dan peningkatan fasilitas bagi petugas imigrasi di daerah perbatasan. Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan keimigrasian merupakan bagian kritis dalam menjaga kedaulatan negara dan menjaga kepastian hukum. Menurutnya, tantangan yang dihadapi petugas di wilayah perbatasan cukup berat, sehingga dukungan dari pemerintah harus ditingkatkan.

“Oleh karena itu, Komisi XIII menilai bahwa peningkatan fasilitas dan insentif bagi petugas di daerah perbatasan wajib menjadi fokus utama,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat menjadi ajang Sibarani menyampaikan wacana tersebut. Dalam kunjungan itu, ia menyoroti bahwa lonjakan jumlah orang yang melintas belum diimbangi oleh kemampuan pengawasan di lapangan, khususnya di area perbatasan yang memiliki kondisi geografis sulit.

“Kemudian, dia menyebutkan bahwa peningkatan arus orang belum diimbangi oleh kapasitas pengawasan di lapangan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki kondisi geografis sulit,” lanjutnya.

Kondisi geografis Kalimantan Barat, yang berbatasan darat dengan Malaysia mencapai lebih dari 1.000 km, dianggap sebagai penghalang utama. Petugas harus berjibaku menghadapi medan perjalanan berbatu, jalur lumpur, hutan, serta sungai untuk menjangkau titik-titik pengawasan. “Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” terang Sibarani.

Selain tantangan fisik, keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah titik perbatasan, seperti listrik, air bersih, dan komunikasi, juga memengaruhi efektivitas tugas petugas. “Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” tambahnya.

Sibarani menyarankan perbaikan dukungan terhadap petugas imigrasi, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja serta perlindungan risiko kerja. “Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, sehingga dukungan negara harus seimbang dengan risiko yang mereka terima,” tuturnya.