IDPRO dorong penguatan energi hijau dukung pertumbuhan data center Indonesia

Industri Pusat Data Indonesia Menuju Era AI: IDPRO Tuntut Kesiapan Energi Bersih dan Kedaulatan Digital

Pemandanganindah.com – Lonjakan permintaan komputasi berbasis kecerdasan buatan (AI) tengah mengubah lanskap infrastruktur digital Indonesia secara fundamental. Di balik pertumbuhan tersebut, kebutuhan akan pasokan listrik yang masif dan berkelanjutan menjadi tantangan utama yang tidak bisa diabaikan. Menyadari urgensi ini, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) secara terbuka menyerukan penguatan ekosistem energi hijau sebagai prasyarat mutlak bagi ekspansi industri pusat data di tanah air.

Komitmen Net-Zero dan Sertifikat Energi Terbarukan

Dalam pernyataan yang disampaikan di sela acara IEE Series – Energy Week 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Chairman IDPRO Hendra Suryakusuma mengungkapkan bahwa mayoritas anggota organisasi telah mengambil langkah konkret menuju target emisi nol bersih.

“Lebih dari 50 persen anggota IDPRO sudah memiliki komitmen net-zero emission pada 2030,” ujar Hendra.

Mekanisme yang selama ini menopang komitmen tersebut antara lain berupa pemanfaatan renewable energy certificate (REC), yaitu instrumen pasar yang memungkinkan operator pusat data mengaitkan konsumsi listrik mereka dengan pembangkitan energi terbarukan. Meskipun REC bukan pengganti langsung dari instalasi pembangkit baru, instrumen ini menjadi jembatan transisi sementara sambil infrastruktur energi bersih dibangun secara fisik. Ke depan, Hendra menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor — mencakup pemerintah, PLN, operator data center, serta pelaku industri energi terbarukan — harus diperkuat agar akses terhadap listrik bersih dapat diperluas secara signifikan, mengingat beban daya yang ditanggung pusat data berbasis AI terus meroket.

Gelombang Investasi Neocloud Global

Perkembangan teknologi AI tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga menarik minat investor infrastruktur komputasi skala besar. Sejumlah pemain neocloud global kini masuk ke pasar Indonesia dengan kebutuhan kapasitas yang mencapai ratusan megawatt. Angka tersebut bukan sekadar statistik; ia mencerminkan kebutuhan akan lahan, jaringan transmisi, dan pasokan daya yang belum sepenuhnya tersedia di banyak lokasi. Kesiapan infrastruktur listrik dan energi terbarukan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu menangkap peluang investasi ini atau justru kehilangan momentum kepada yurisdiksi lain yang lebih siap.

Ekspansi Regional dan Interkonektivitas

IDPRO juga mengidentifikasi potensi pengembangan pusat data di berbagai wilayah Indonesia di luar koridor Jawa-Bali. Potensi energi terbarukan yang tersebar di luar pulau-pulau utama — mulai dari panas bumi di Sumatera dan Sulawesi, hingga tenaga surya di Nusa Tenggara — membuka peluang dekonsentrasi beban komputasi. Namun, realisasi skenario ini menuntut penguatan interkonektivitas jaringan transmisi, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, serta desain insentif fiskal yang kompetitif agar investor memiliki kepastian regulasi.

Skala Ekonomi: Dari 10 Juta Dolar per Megawatt hingga 11 Gigawatt

Dimensi ekonomi pembangunan pusat data tidak kecil. Setiap megawatt kapasitas komputasi membutuhkan investasi sekitar 10 juta dolar AS, mencakup konstruksi gedung, sistem pendingin, perangkat jaringan, serta instalasi listrik. Dengan proyeksi kapasitas industri nasional yang dapat mencapai 11 gigawatt dalam rentang tiga hingga lima tahun ke depan, total nilai investasi yang diproyeksikan mencapai ratusan miliar dolar. Skala ini menempatkan sektor pusat data sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan penciptaan lapangan kerja teknis tingkat tinggi.

Kedaulatan Data dan Keamanan Siber

Di luar dimensi infrastruktur dan energi, Hendra Suryakusuma menyoroti aspek kedaulatan digital. Indonesia merupakan salah satu pengguna platform digital terbesar di dunia, namun sebagian besar server yang memproses dan menyimpan data tersebut masih berlokasi di luar negeri.

“Indonesia merupakan salah satu pengguna platform digital terbesar di dunia, tetapi sebagian besar server yang melayani kebutuhan tersebut masih berada di luar negeri,” kata Hendra.

Kondisi ini menimbulkan kerentanan strategis: ketergantungan pada infrastruktur komputasi asing berarti data warga negara, termasuk data strategis nasional, transit melalui yurisdiksi hukum yang berbeda. Penguatan kebijakan penempatan data strategis di dalam negeri, diperkuat dengan sistem keamanan siber yang robust, dinilai dapat berjalan paralel dengan agenda transformasi digital nasional yang sedang didorong pemerintah. Dengan kata lain, pembangunan pusat data domestik bukan sekadar soal efisiensi biaya, melainkan soal kedaulatan atas informasi sendiri.

Implikasi dan Jalan ke Depan

Perpaduan antara kebutuhan energi bersih, ekspansi kapasitas komputasi, dan penguatan kedaulatan digital menciptakan momentum kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Jika pemerintah berhasil menyelaraskan regulasi energi, penyederhanaan investasi, dan kerangka perlindungan data dalam satu kerangka koheren, industri pusat data berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Sebaliknya, keterlambatan dalam menyediakan listrik bersih dan kepastian hukum berisiko mendorong investor mencari alternatif di kawasan Asia Tenggara yang lebih siap. Waktu, dalam konteks ini, bukan lagi kemewahan — melainkan variabel penentu.