KPK Buka Potensi Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Pekalongan

Penyidikan Terus Berjalan, Pemantauan Aset Bupati Non-Aktif Menjadi Fokus Utama

KPK buka potensi tersangka baru kasus – Badan Pemeriksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengungkapkan adanya kemungkinan penambahan tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menimpa Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi ini muncul setelah pelaksanaan tugas (plt) direktur penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (2/6). KPK menegaskan bahwa investigasi masih terus berlangsung, termasuk menelusuri aset yang dimiliki oleh Bupati Non-aktif Pekalongan Fadia Arafiq, yang telah ditahan sejak 4 Maret 2026.

“Kami sedang menyelidiki aset milik Fadia dan keluarganya serta akan mengambil langkah lanjutan jika terdapat bukti keterkaitan,” ujar Taufik Husein dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah media.

Kasus ini terkait dengan skandal korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah dalam pengadaan barang dan jasa selama masa jabatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada indikasi bahwa penyaluran dana publik dilakukan dengan cara tidak transparan, termasuk pengalihan dana ke pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Taufik Husein menekankan bahwa KPK tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dalam rangka menguatkan penyelidikan lebih lanjut.

KPK menegaskan bahwa investigasi terhadap Fadia Arafiq dan timnya masih dalam tahap intensif. Selain menelusuri aset pribadi, lembaga anti-korupsi ini juga memeriksa transaksi keuangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah menemukan beberapa bukti permisalan yang menunjukkan adanya kerja sama antara pejabat daerah dan pihak swasta dalam menyalurkan dana secara tidak sah. Namun, proses penyelidikan memerlukan waktu tambahan untuk memastikan semua bukti telah terkumpul secara lengkap.

Dalam konferensi pers, Taufik Husein juga menjelaskan bahwa KPK tengah memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepolisian, untuk melacak dana yang berpotensi terindikasi korupsi. Menurutnya, penyelidikan ini tidak hanya fokus pada tindakan yang dilakukan oleh Fadia Arafiq, tetapi juga mencakup rekan-rekan kerjanya, termasuk para pejabat di lingkaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Pekalongan. “Kami memastikan tidak ada pihak yang terlewat dari investigasi,” tambah Taufik Husein.

Kasus korupsi di Pemkab Pekalongan ini menjadi salah satu dari sekian banyak penyelidikan yang sedang dijalankan oleh KPK. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menangani beberapa kasus korupsi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Fadia Arafiq, yang ditahan sejak 4 Maret 2026, merupakan salah satu dari pejabat yang dikaitkan dengan skandal ini. Menurut laporan, ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana yang mencapai ratusan miliar rupiah dalam pengadaan barang dan jasa.

Taufik Husein menjelaskan bahwa proses penelusuran aset dilakukan secara sistematis. Tim penyidik KPK mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, dokumen perjanjian, dan bukti transaksi yang tercatat. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening bank dan kegiatan keuangan keluarga Fadia Arafiq. “Aset yang diperiksa mencakup properti, kendaraan, serta investasi yang mungkin terkait langsung atau tidak langsung dengan kasus ini,” kata Taufik Husein.

Dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut, KPK berharap dapat menemukan bukti kuat yang bisa digunakan untuk menetapkan tersangka baru. Pemantauan aset juga menjadi alat untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, terutama jika terdapat indikasi dana yang dialihkan melalui rekening pribadi atau perusahaan tertentu. Menurut Taufik Husein, langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk memastikan keadilan dalam kasus korupsi.

KPK menekankan bahwa pembukaan potensi tersangka baru bukanlah indikasi bahwa kasus ini sudah selesai. Justru, hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pengembangan. “Penambahan tersangka bisa terjadi jika terdapat bukti baru yang mengungkapkan keterlibatan pihak lain,” jelas Taufik Husein. Ia menambahkan bahwa proses ini membutuhkan waktu beberapa bulan untuk memastikan semua aspek telah dianalisis secara menyeluruh.

Dalam konferensi pers, Taufik Husein juga menyebutkan bahwa KPK sedang mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Setelah menyelidiki seluruh aspek terkait, lembaga anti-korupsi ini akan menetapkan status tersangka secara resmi. Langkah ini dilakukan dengan mengacu pada standar prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pengumpulan bukti yang memadai dan kesesuaian dengan UU Pemberantasan Korupsi. “Kami tidak ingin menetapkan tersangka secara terburu-buru. Semua harus didasarkan pada fakta yang terbukti,” katanya.

Menurut informasi yang dihimpun, kasus korupsi di Pemkab Pekalongan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ada dugaan bahwa para pejabat memanfaatkan kesempatan dalam proses tender untuk menetapkan kontraktor yang memiliki koneksi dengan mereka. Selain itu, dana dari beberapa proyek diduga dialihkan ke rekening pribadi untuk kebutuhan personal, seperti pembelian properti atau kendaraan mewah.

Taufik Husein menjelaskan bahwa KPK terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengadaan. Dalam beberapa kasus, ada indikasi bahwa kontrak-kontrak tersebut ditandatangani dengan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya. “Kami sedang mencari bukti yang bisa menjelaskan bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan dialirkan,” kata Taufik Husein.

Kasus ini juga menjadi sorotan publik, terutama setelah Fadia Arafiq ditahan. Beberapa warga Pekalongan mengkritik tindakan KPK karena dinilai telah menunjukkan keseriusan dalam mengungkap korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Sementara itu, ada pihak yang mendukung keputusan tersebut, karena dianggap sebagai langkah penting untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.