Prabowo perkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan

Presiden Prabowo Perintahkan Penguatan Alas Menanggapi Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan

Pemandanganindah.com – Langit Sumatera Selatan yang kerap diselimuti kabut asap pada musim kemarau kini menjadi perhatian langsung dari puncak pemerintahan. Pada Senin, 24 Agustus, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palembang, ibu kota provinsi tersebut. Dalam forum itu, ia menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk memadamkan titik-titik api yang terus bermunculan di wilayah rawan karhutla di provinsi itu, sekaligus memerintahkan percepatan pengiriman pompa air berkapasitas besar serta unit alat berat ke lapangan.

Instruksi Operasional dari Pusat

Langkah yang diberikan Prabowo bukan sekadar pernyataan simbolik. Penambahan pompa air dan alat berat merupakan intervensi teknis yang ditujukan untuk mempercepat pemadaman di area yang sulit dijangkau oleh armada pemadam konvensional. Di kawasan gambut, api sering menjalar di bawah permukaan tanah dan tidak terlihat dari atas, sehingga dibutuhkan peralatan mekanis untuk menggali parit pembatas serta memompa air secara masif ke titik-titik yang masih menyala. Instruksi tersebut menandakan bahwa pemerintah menilai eskalasi kebakaran di Sumatera Selatan telah melewati ambang yang memerlukan dukungan logistik lebih besar dari kapasitas daerah.

Rapat yang digelar di Palembang menempatkan presiden secara langsung di tengah operasi lapangan, bukan sekadar menerima laporan dari jarak jauh. Kehadiran kepala negara di lokasi menunjukkan bahwa penanganan karhutla kali ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, bukan sekadar urusan teknis daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga—mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga TNI dan Polri—diharapkan berjalan lebih cepat setelah arahan tersebut.

Sumatera Selatan: Episentrum Kebakaran Lahan

Sumatera Selatan secara konsisten tercatat sebagai salah satu provinsi dengan beban kebakaran lahan tertinggi di Indonesia. Provinsi ini menyimpan hamparan lahan gambut tropis yang luas, terutama di bagian timur dan selatan, yang menyimpan cadangan karbon organik dalam jumlah sangat besar. Ketika gambut mengering akibat musim kemarau panjang atau drainase untuk perkebunan, bahan organik tersebut menjadi sangat mudah terbakar. Sekali api menyala di lapisan gambut, pemadamannya jauh lebih sulit dibandingkan kebakaran di tanah mineral biasa.

Periode Agustus, yang bertepatan dengan puncak musim kering di sebagian besar wilayah Sumatra, merupakan waktu ketika risiko kebakaran melonjak. Suhu udara yang tinggi, kelembapan relatif yang turun di bawah 40 persen, serta angin kering dari benua Asia menciptakan kondisi ideal bagi percikan kecil untuk berkembang menjadi kobaran yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pola El Niño memperpanjang musim kering dan memperburuk frekuensi kejadian karhutla di provinsi ini.

Dampak yang Melampaui Batas Provinsi

Kebakaran di Sumatera Selatan tidak hanya menjadi persoalan lokal. Asap yang dihasilkan dari pembakaran gambut mengandung partikel halus PM2.5 dan gas sulfur dioksida yang dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Kota-kota di pesisir timur Sumatra, termasuk Palembang dan Banyuasin, kerap mengalami penurunan kualitas udara hingga kategori tidak sehat. Pada tahun-tahun sebelumnya, kabut asap dari Sumatra juga sempat mengganggu penerbangan di bandara-bandara regional dan memengaruhi aktivitas ekonomi di sektor perkebunan serta perikanan.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut, kebakaran lahan berarti ancaman kesehatan jangka pendek—mulai dari infeksi saluran pernapasan hingga gangguan mata—serta kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas pertanian dan perikanan. Anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis menjadi kelompok paling rentan ketika indeks kualitas udara merosot tajam.

Dimensi Kebijakan dan Akuntabilitas

Penanganan karhutla di Indonesia telah menjadi isu berulang sejak era reformasi. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan dan pemadaman, namun efektivitasnya sering terkendala oleh keterlambatan respons, keterbatasan peralatan di tingkat kabupaten, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Instruksi Prabowo untuk menambah pompa dan alat berat secara langsung menyentuh salah satu titik lemah utama: ketersediaan peralatan berat di lapangan pada fase awal kebakaran.

Keputusan untuk menggelar rapat di Palembang, bukan di Jakarta, juga mengirimkan sinyal bahwa pemerintah ingin mempercepat rantai komando. Jarak antara pusat keputusan dan titik api sering menjadi faktor penentu apakah kebakaran dapat dipadamkan dalam hitungan jam atau justru meluas selama berminggu-minggu. Dengan menempatkan kepemimpinan tertinggi di lokasi, waktu respons diharapkan dapat dipangkas secara signifikan.

Menatap Musim Kemarau Berikutnya

Penanganan darurat dengan pompa dan alat berat merupakan langkah yang tepat untuk kondisi saat ini, namun keberlanjutan pengendalian karhutla di Sumatera Selatan menuntut lebih dari sekadar respons reaktif. Pemulihan fungsi hidrologi gambut, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, serta penguatan kapasitas pemantauan satelit dan drone di tingkat daerah merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan. Tanpa intervensi struktural tersebut, setiap musim kemarau akan kembali menguji ketahanan infrastruktur pemadam dan kesehatan masyarakat di provinsi ini.

Langkah yang diambil pada 24 Agustus menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen politik diterjemahkan menjadi aksi operasional di lapangan. Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini akan menentukan apakah Sumatera Selatan dapat keluar dari siklus tahunan kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa dekade, atau apakah musim kemarau berikutnya akan kembali menghadirkan kabut yang sama di atas langit Palembang dan sekitarnya.