Menkop Kawal Perkembangan Koperasi Ponpes Demi Kemandirian Ekonomi

Menkop kawal perkembangan koperasi ponpes demi – Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Dalam acara Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) yang berlangsung di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen untuk mendukung pertumbuhan koperasi pondok pesantren. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan ini memiliki potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi, terutama melalui pengembangan koperasi yang berperan sebagai penyangga ekonomi lokal.

Potensi Koperasi dalam Pendidikan Keagamaan

Ferry menekankan bahwa ponpes memiliki kekuatan unik sebagai aset berharga karena berakar pada nilai-nilai historis yang kuat. “Kemandirian ekonomi dalam ponpes sangat penting, sebab mereka bisa menjadi pusat penggerak perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa koperasi ponpes berperan krusial dalam mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan membangun sistem ekonomi yang lebih kuat.

“Pondok pesantren memiliki kekuatan yang merupakan aset luar biasa karena terdapat nilai historis panjang, oleh karenanya kemandirian ekonomi di pondok pesantren begitu penting, salah satunya adalah dengan berkembangnya koperasi pondok pesantren,” kata Ferry.

Dalam upaya mendorong inisiatif ini, Kementerian Koperasi siap memberikan bantuan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ferry mengingatkan bahwa setiap ponpes yang telah memiliki koperasi harus memastikan transparansi dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. “Dengan pengelolaan yang baik, koperasi bisa menjadi penggerak utama perekonomian pondok pesantren,” tambahnya.

Ekosistem Koperasi yang Terpadu

Mengenai strategi pengembangan koperasi, Ferry menyampaikan bahwa MPDI telah mendirikan koperasi sekunder yang bertujuan sebagai pengumpul produk dari ponpes. Koperasi ini nantinya akan menjadi mitra untuk memasarkan barang melalui koperasi premier yang dioperasikan oleh ponpes. “Koperasi sekunder ini bisa berperan sebagai pihak ketiga yang memperkuat rantai pasok produk dari ponpes,” jelasnya.

“Jadi memang perlu dibangun ekosistem yang baik, karena saya meyakini kekuatan potensi koperasi pondok pesantren,” katanya.

Ferry juga menyoroti bahwa produk dari koperasi premier di bawah MPDI dapat menjadi penyuplai bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah wadah yang bisa digunakan untuk memperluas pasar produk ponpes,” tuturnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini memungkinkan ponpes tidak hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat luas.

Pengembangan yang Masih Lambat

Sementara itu, Ketua Umum MPDI, KH Ayi Abdul Rosyid, mengakui bahwa meskipun ada beberapa ponpes yang telah membangun koperasi, perkembangannya masih belum optimal. Menurut data yang disampaikan, MPDI mengelola lebih dari 300 pondok pesantren di seluruh Indonesia, namun hanya sekitar 10 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar 30 ponpes, yang memiliki koperasi. “Ini menunjukkan bahwa ada ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut,” katanya.

“Kami mendorong pesantren supaya memiliki produk untuk dikolaborasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tuturnya.

ROSYID menjelaskan bahwa MPDI sedang berupaya meningkatkan tata kelola dan memperkuat kapasitas koperasi ponpes. “Koperasi yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan kemandirian dan produktivitasnya,” ujarnya. Ia menambahkan, MPDI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan program ini, terutama dalam hal peningkatan akses pasar dan penyaluran dana yang tepat.

Strategi Kolaborasi dan Harapan Masa Depan

Kolaborasi antara koperasi ponpes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jaringan distribusi. Ferry menyatakan bahwa program ini bertujuan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga ponpes bisa menjadi bagian dari ekosistem perekonomian nasional. “Dengan peningkatan produk dan pemasaran yang terstruktur, koperasi ponpes bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai mitra yang membantu mengakses pasar lebih luas, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Ferry menyampaikan bahwa lembaga ini bisa menjadi perantara dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh koperasi ponpes. “Melalui mekanisme ini, barang dari ponpes tidak hanya dipakai di lingkungan internal, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar,” katanya.

Ayi Abdul Rosyid menyetujui rencana ini dan menegaskan bahwa MPDI terus berupaya mendorong inisiatif serupa di berbagai ponpes. “Koperasi ponpes bukan hanya menjadi tempat penyimpanan barang, tetapi juga sebagai wadah pengelolaan usaha yang berkelanjutan,” jelasnya. Ia berharap dengan adanya kerja sama ini, koperasi bisa menjadi solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh lembaga pendidikan keagamaan.

Mengenai peran pemerintah, Ferry menuturkan bahwa Kementerian Koperasi akan terus berkomunikasi dengan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang mendukung. “Kolaborasi antar instansi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan koperasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ada potensi besar untuk memperluas kegiatan usaha ponpes, terutama dalam sektor pertanian, kerajinan, dan layanan jasa.

Dalam pandangan Ayi Abdul Rosyid, ada tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya pengetahuan teknis dan kurangnya akses modal. “Beberapa ponpes masih memerlukan bantuan pendampingan dalam pembuatan koperasi,” kata pengasuh pesantren yang juga dikenal sebagai ulama besar ini. Meski demikian, ia yakin dengan dukungan dari pemerintah dan MPDI, koperasi ponpes bisa berkembang lebih pesat.

Perkembangan koperasi ponpes tidak hanya bermanfaat bagi pesantren itu sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Ferry menyebutkan bahwa model ini bisa dijadikan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. “Ponpes berpotensi menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal, sebab mereka memiliki sumber daya manusia dan akses ke masyarakat yang luas,” katanya.

Kementerian Koperasi juga memberikan perhatian khusus pada penguatan pengelolaan koperasi ponpes, termasuk pelatihan pengurus dan penerapan standar operasional yang baik. “Selain pembiayaan, pemerintah juga ingin menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas koperasi,” jelas Ferry. Ia berharap program ini bisa menghasilkan model koperasi yang berkelanjutan dan menjadi contoh nasional.

Dengan langkah-langkah yang diambil, koperasi ponpes diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Ferry menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa peningkatan koperasi ponpes adalah bagian dari upaya membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan inklusif.