Pengamat: Insentif sebagai Langkah Strategis dalam Pengembangan Kendaraan Listrik

Jakarta – Seorang pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang lebih menyeluruh dalam mendorong pengembangan kendaraan listrik (EV) di tengah tekanan harga energi global. Ia menekankan bahwa insentif untuk EV tetap menjadi faktor kunci dalam strategi transisi energi, karena kendaraan listrik menawarkan efisiensi biaya yang signifikan saat dioperasikan.

“Keunggulan biaya ini membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi masyarakat dan negara. Apalagi sekarang lebih praktis karena bisa diisi daya di rumah,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan, subsidi energi terus meningkat secara konsisten sejak 2020, mulai dari Rp95,7 triliun hingga mencapai Rp159,6 triliun pada 2023, khususnya untuk BBM dan LPG. Pada 2024, angka tersebut melonjak ke Rp203,4 triliun, lalu pada 2025 total subsidi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun. Sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp210,06 triliun.

Agus mengingatkan bahwa kebijakan transisi energi harus dilakukan secara holistik, agar pengembangan EV tidak hanya menambah jumlah kendaraan, tetapi benar-benar mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ia menyarankan penyempurnaan skema insentif, seperti mengaitkan pembelian EV dengan mekanisme tukar tambah mobil konvensional.

Kebijakan Transisi Energi yang Komprehensif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tingginya konsumsi energi, terutama dari sumber fosil, mendorong pemerintah semakin serius mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia menyebutkan upaya ini dilakukan melalui penguatan industri, penyediaan infrastruktur pendukung, serta pemberian insentif untuk memperluas adopsi kendaraan listrik secara terintegrasi.

Dalam pernyataannya, Bahlil mengatakan bahwa insentif merupakan bagian penting dari program transisi energi, yang bertujuan memperkuat kemandirian energi. Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan berbagai kemudahan serta insentif untuk memastikan pelaksanaan program tersebut sejalan dengan target yang telah ditetapkan.