Kabupaten Sorong Usulkan Percepatan Operasional 30 Dapur MBG 3T

New Policy – Kabupaten Sorong, yang berlokasi di Papua Barat Daya, sedang berupaya untuk mempercepat pengoperasian 30 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Tujuan utamanya adalah agar masyarakat di daerah pedesaan dapat segera merasakan manfaat dari program pemerintah tersebut. Wakil Bupati Sorong, H. Sutejo, mengungkapkan bahwa daerah ini memiliki jumlah dapur MBG 3T yang paling banyak di provinsi tersebut. Namun, hingga saat ini masih sebagian besar dari jumlah tersebut belum berjalan secara optimal.

Permintaan dari Masyarakat Wilayah 3T

Dalam sebuah wawancara di Aimas, Senin, Sutejo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program ini. Menurutnya, masyarakat di kampung-kampung terus menanyakan kapan mereka bisa memperoleh manfaat dari MBG. Permintaan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi di tengah kebutuhan akan nutrisi yang lebih terpenuhi. “Dapur-dapur ini harus segera dioperasikan agar masyarakat tidak merasa khawatir lagi,” kata Sutejo. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat lokal sangat kritis dalam menjamin keberhasilan program ini.

“Kami berharap pemerintah provinsi dapat menjembatani komunikasi dengan BGN agar dapur-dapur MBG di wilayah 3T segera beroperasi,” ujarnya.

Sutejo juga menyebutkan bahwa masyarakat wilayah 3T berbeda dengan kelompok penerima manfaat di perkotaan. Di kota, masyarakat lebih cenderung menyampaikan keluhan mengenai variasi menu makanan. Namun, di daerah pedesaan, warga justru sangat menantikan pelaksanaan program ini. Karena itu, pemerintah kabupaten meminta peran aktif dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran.

Manfaat Ekonomi dan Gizi

Menurut Sutejo, pengoperasian dapur MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi bagi anak-anak dan kelompok lain, tetapi juga mampu mendorong perekonomian masyarakat di tingkat desa. Ia menjelaskan, program ini bisa menciptakan peluang kerja, terutama untuk warga lokal yang terlibat dalam proses pengadaan bahan makanan dan distribusi. Selain itu, penggunaan hasil pertanian lokal dalam kegiatan ini juga diperkirakan dapat meningkatkan ketersediaan produk pertanian di pasar setempat.

Sutejo menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program ini sangat berperan. Setiap kali ia melakukan kunjungan ke kampung-kampung, banyak pertanyaan yang diajukan oleh warga, kepala kampung, hingga kepala distrik. Pertanyaan tersebut berfokus pada kepastian pengoperasian dapur MBG dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. “Masyarakat sangat berharap program ini bisa segera dimulai, karena mereka menganggap ini sebagai langkah penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Proses Administrasi dan Kolaborasi

Pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadi penghubung dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan peran ini, pihak provinsi diharapkan dapat mempercepat tahapan administrasi, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Sutejo mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan dari tingkat provinsi untuk memastikan semua dapur bisa beroperasi secara simultan.

Menurut Sutejo, program ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang masih kesulitan mengakses makanan bergizi. Dengan pengoperasian dapur MBG di wilayah 3T, distribusi bahan makanan menjadi lebih efisien, sehingga mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas makanan yang sampai ke rumah tangga. Selain itu, program ini juga bisa menjadi sarana pembelajaran tentang nutrisi dan pola makan sehat, terutama untuk anak-anak yang lebih rentan terhadap gizi buruk.

Wabup Sorong menegaskan bahwa percepatan operasional ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia berharap, dengan adanya pengoperasian dapur MBG, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat langsung, tetapi juga bisa mengembangkan inisiatif lokal untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. “Program ini harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya sekadar kebijakan pemerintah,” kata Sutejo.

Potensi Tantangan

Sutejo mengakui bahwa pemerintah daerah juga siap mengantisipasi berbagai tantangan, terutama terkait pasokan pangan. Ia menjelaskan, meski jumlah dapur MBG di Sorong cukup besar, pihaknya masih perlu memastikan ketersediaan bahan makanan yang cukup dan berkualitas. Dengan adanya kelebihan dalam permintaan, pemerintah kabupaten akan mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi kekurangan pasokan yang bisa mengganggu kelancaran program.

Dalam upayanya mempercepat pengoperasian, Pemerintah Kabupaten Sorong juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi lokal, petani, dan pedagang kecil. Upaya ini diharapkan bisa membangun jaringan yang lebih kuat antara pemerintah dengan masyarakat. “Kolaborasi ini sangat penting agar program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Sutejo menambahkan bahwa pengoperasian dapur MBG akan menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap, program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga menjadi stimulus bagi pembangunan daerah secara menyeluruh. “Dapur MBG harus menjadi katalis untuk perubahan positif di tingkat kampung,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Sutejo menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten terus berupaya memastikan semua dapur MBG bisa beroperasi sesuai rencana. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan percepatan operasional, ia yakin manfaat program akan lebih cepat dirasakan oleh warga yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.