Meeting Results: Kemkomdigi Dorong Tambahan Frekuensi untuk 6G

Strategi Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

Meeting Results – Jakarta kembali menjadi pusat perhatian dalam diskusi strategis mengenai masa depan infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Dalam sebuah forum resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), penilaian mendalam disampaikan terkait kebutuhan mendesak akan penambahan spektrum frekuensi baru. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial untuk mendukung pengembangan teknologi jaringan seluler generasi keenam atau yang lebih dikenal dengan sebutan 6G di Indonesia.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Adis Alifiawan, menjadi narasumber utama dalam diskusi tersebut. Meeting Results yang dihadiri oleh perwakilan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) ini berlangsung di Jakarta pada hari Kamis. Dalam paparannya yang komprehensif, Adis menguraikan secara rinci kondisi terkini kapasitas spektrum yang tersedia bagi operator telekomunikasi di tanah air.

Proyeksi Kebutuhan Spektrum untuk Era 6G

Setelah melalui proses lelang pita frekuensi yang melibatkan band 700 MHz dan 2,6 GHz, kapasitas spektrum seluler nasional diperkirakan mencapai angka sekitar 712 MHz. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya frekuensi yang ada. Namun, berdasarkan proyeksi kebutuhan untuk implementasi jaringan 6G pada masa mendatang, angka tersebut diprediksi akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan riil yang diperlukan.

Adis Alifiawan menekankan bahwa spektrum frekuensi yang tersedia saat ini belum memadai untuk digunakan mengembangkan jaringan 6G secara optimal. Pernyataan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis dalam mengalokasikan sumber daya baru. Meeting Results juga menyoroti bahwa tanpa penambahan frekuensi, implementasi teknologi 6G berpotensi menghadapi kendala signifikan dalam hal kapasitas dan kinerja jaringan.

“Artinya kita harus mengeluarkan frekuensi baru. Kalau pakai frekuensi existing (yang sudah ada), tidak cukup, tidak proper (memadai),” kata Adis Alifiawan dengan tegas.

Evaluasi Band Frekuensi dan Standar Operator

Berdasarkan analisis teknis yang dilakukan, setiap operator telekomunikasi diperkirakan membutuhkan sekitar 200 MHz spektrum frekuensi untuk dapat mengoperasikan layanan 6G secara optimal. Angka ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan apakah alokasi frekuensi saat ini sudah mencukupi atau masih perlu ditingkatkan. Meeting Results mengungkap bahwa sementara itu, pita frekuensi terbesar yang saat ini tersedia melalui proses lelang hanya menyediakan sekitar 190 MHz, yang berarti masih terdapat defisit sekitar 10 MHz per operator.

Adis menambahkan bahwa pita frekuensi kategori mid-band dinilai menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan karena mampu memberikan keseimbangan antara kapasitas jaringan dan cakupan layanan. Kategori ini menawarkan solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bandwidth tinggi tanpa mengorbankan jangkauan sinyal. Namun, Kemenkomdigi hingga kini masih mengkaji berbagai alternatif pemanfaatan spektrum, termasuk pita kategori upper (tinggi) 6 GHz yang menjadi salah satu kandidat spektrum untuk layanan 6G dalam pembahasan internasional menjelang World Radiocommunication Conference (WRC) 2027.

Dialog Stakeholder untuk Kebijakan Inklusif

Adis mengatakan pemerintah masih membuka ruang dialog dengan pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan terkait pemanfaatan spektrum agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal. Proses tersebut penting untuk memastikan kebijakan spektrum yang disusun selaras dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta kepentingan masyarakat luas. Meeting Results menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami berharap ada masukan pandangan dan masukan pertimbangan terutama dari sisi public value (manfaat untuk publik),” ujar Adis.

Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap berbagai kepentingan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat dihasilkan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola spektrum frekuensi untuk mendukung transformasi digital nasional. Meeting Results ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi 6G di kawasan Asia Tenggara.