Ulama Lebak Serukan Damai Timur Tengah Permanen

Karang Taruna Rangkasbitung

Di Kabupaten Lebak, Banten, tokoh ulama berpengaruh KH Hasan Basri menyuarakan keinginan untuk berakhirnya perang di Timur Tengah secara permanen demi kemaslahatan seluruh bangsa di dunia. Ia juga menekankan pentingnya Indonesia terus memegang teguh prinsip politik nonblok dalam menghadapi perubahan geopolitik di kawasan tersebut.

“Perang di Timur Tengah harus segera berakhir karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan suku, bangsa, bahasa, namun tetap wajib bersatu dan menghindari konflik,” ujarnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Ciheulang Rangkasbitung ini, dalam pernyataan resmi di Lebak, Ahad, mengkritik tindakan Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap merugikan warga Iran dan Palestina. Ia menyoroti bahwa korban kejahatan kemanusiaan dalam agresi militer terhadap Iran terutama melibatkan anak-anak dan perempuan.

“Kami melihat pembunuhan itu sangat kejam, seperti menargetkan sekolah, permukiman penduduk, serta tempat tinggal, rumah sakit, dan lokasi lainnya hingga ratusan ribu anak dan wanita terbunuh akibat hujan bom,” tambah KH Hasan Basri.

PBB, menurut ulama berpengaruh dari Banten, diharapkan turun tangan dan mengambil langkah tegas karena militer Israel-Amerika secara jelas melanggar prinsip kemanusiaan dalam operasi militer terhadap Iran. Terkait kasus Gaza, ia menyebut Israel melakukan genosida dengan membunuh puluhan ribu penduduk Palestina, termasuk dari kalangan perempuan, orang tua, dan anak-anak.

“Tindakan rezim Zionis itu layak disebut kejahatan perang, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu wajib diadili sebagai pelaku perang,” katanya.

KH Hasan Basri juga mengkritik Presiden AS Donald Trump yang terlibat dalam koalisi dengan Israel, terutama karena menyerang wilayah Iran dengan bom. “Kami mengutuk Israel dan Presiden AS Donald Trump, serta menuntut segera dihentikannya perang tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, ulama tersebut meminta Pemerintah Indonesia tetap berada di luar lingkaran Dewan Perdamaian (BoP) yang dipimpin Trump. Hal itu telah ditegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena AS dan Israel di BoP diduga melakukan pelanggaran berat, menurutnya.