Menkum tunggu DPR terkait penggantian nama RUU Perampasan Aset

Debat Nomenklatur RUU Perampasan Aset Masih Berlanjut di DPR

Pemandanganindah.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kemungkinan perubahan nama Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Langkah ini diambil karena inisiatif penggantian nomenklatur tersebut berasal langsung dari lembaga legislatif yang telah memasukkan RUU tersebut ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas.

Menurut Menkum, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan nama tersebut. Pemerintah pusat akan bersiap menyusun Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM bersama DPR jika usulan penggantian nama resmi diajukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek hukum dan terminologi dapat dibahas secara komprehensif sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang.

Akar Usulan Perubahan Nama dari Rapat Dengar Pendapat

Usulan penggantian nama RUU Perampasan Aset muncul sebagai hasil masukan dari para ahli hukum dan pakar di bidang ini selama pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI yang memiliki kewenangan dalam urusan hukum dan perundang-undangan.

Pada hari Selasa tanggal empat Agustus, Komisi III menggelar pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh penting dalam dunia hukum Indonesia. Di antara para tamu undangan adalah Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia, Firman Wijaya, serta Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Yeheskiel Minggus Tiranda.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yeheskiel menyampaikan pandangannya bahwa penamaan RUU harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial. Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara konsep perampasan aset dengan pemulihan aset yang sering kali membingungkan masyarakat dan bahkan sebagian praktisi hukum.

Penamaan RUU dimaksud perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Istilah perampasan lebih tegas secara makna, sementara pemulihan memiliki nuansa yang lebih restoratif.

Implikasi Hukum dari Pilihan Terminologi

Pemilihan kata dalam undang-undang memiliki dampak signifikan terhadap implementasi dan persepsi publik. Prof. Yeheskiel menekankan bahwa istilah perampasan cenderung berkonotasi represif karena memberikan kesan bahwa negara mengambil hak milik secara sepihak. Sebaliknya, istilah pemulihan lebih humanis karena menyiratkan proses pengembalian atau perbaikan yang melibatkan berbagai pihak.

Perbedaan konotasi ini bukan sekadar masalah semantik, melainkan mencerminkan filosofi hukum yang ingin dibangun. RUU yang menggunakan istilah perampasan akan memberikan kewenangan lebih luas kepada negara untuk mengambil aset-aset yang terkait dengan tindak pidana. Sementara itu, pendekatan pemulihan lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan keadilan restoratif.

Komisi III DPR RI saat ini masih melakukan kajian mendalam terhadap berbagai usulan penggantian nama yang telah masuk. Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa dalam dinamika pembahasan di lembaganya, muncul berbagai alternatif nama yang layak dipertimbangkan.

Ada ide apakah perampasan aset ini bisa dijadikan judul atau ada nama lain. Banyak pihak yang memberikan masukan namanya bukan perampasan aset, diberikan saran peralihan aset.

Konteks Legislasi dan Implikasi Nasional

RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Dengan adanya mekanisme perampasan aset, negara memiliki alat hukum untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh melalui jalur tidak sah. Proses ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Prolegnas sendiri merupakan dokumen strategis yang mengatur prioritas legislasi selama satu periode pemerintahan. RUU yang telah masuk dalam prolegnas memiliki peluang lebih besar untuk dibahas dan disahkan karena mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa isu perampasan aset dianggap mendesak dan relevan dengan kebutuhan hukum nasional saat ini.

Para ahli hukum juga menyoroti bahwa kejelasan terminologi dalam RUU akan memudahkan implementasi di tingkat eksekutif dan yudikatif. Pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya memerlukan kepastian hukum yang jelas mengenai cakupan dan mekanisme perampasan aset yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Perdebatan nomenklatur ini juga mencerminkan dinamika demokrasi hukum di Indonesia, di mana berbagai kepentingan dan perspektif dapat dikemukakan melalui mekanisme legislatif yang terbuka. Hasil akhir dari proses ini akan menentukan arah kebijakan hukum Indonesia dalam hal pengelolaan aset negara dan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana.