Kuasa hukum Yaqut nilai persidangan sebagai arena pembuktian kasus kuota haji
Pemandanganindah.com – Kuasa hukum Yaqut nilai persidangan menjadi momen krusial dalam menguji seluruh tuduhan yang menimpa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mellisa Anggraini, pengacara yang mewakili kliennya, menegaskan bahwa proses persidangan akan menjadi titik balik penting untuk membuktikan ketidakbersalahan Yaqut terkait dugaan korupsi kuota haji. Ia menyatakan bahwa seluruh konstruksi dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diuji secara transparan di hadapan pengadilan negeri.
“Justru di persidangan nanti seluruh konstruksi dakwaan akan diuji secara terbuka berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Mellisa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pengacara tersebut menjelaskan bahwa pihaknya meyakini masih terdapat beberapa aspek hukum yang memerlukan pengujian lebih mendalam. Aspek-aspek tersebut mencakup penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, serta korelasi antara kebijakan yang diambil oleh Yaqut dengan kerugian yang diklaim oleh KPK. Menurut Mellisa, terdapat persoalan mendasar mengenai karakter kuota haji tambahan yang merupakan alokasi dari pemerintah Arab Saudi. Selain itu, status dana jamaah haji juga menjadi pertimbangan penting karena secara hukum bukan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Timeline Penyidikan dan Penetapan Tersangka
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk periode tahun 2023-2024 pada tanggal 9 Agustus 2025. Proses penyidikan ini kemudian berlanjut hingga pada 9 Januari 2026, ketika KPK menetapkan Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz yang lebih dikenal dengan nama Gus Alex, sebagai tersangka. Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur sebagai pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri.
Pada 24 Februari 2026, KPK menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar dalam perkara ini. Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, sedangkan Ishfah ditahan lima hari kemudian. Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, keputusan tersebut berubah dan Yaqut kembali ditempatkan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026.
Perkembangan Terbaru dan Langkah Selanjutnya
Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK juga menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026. Keduanya adalah Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Asrul Aziz Taba. Kedua tersangka ini kemudian ditahan pada 8 Juni 2026.
Pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan masa penahanan Yaqut ke Rumah Sakit Polri setelah yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaannya. KPK kembali menahan Yaqut pada 9 Juli 2026. Selanjutnya, pada 14 Juli 2026, KPK mengumumkan bahwa berkas perkara Yaqut dan tiga tersangka lainnya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Kemudian, JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan para tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Juli 2026.
“Dalam perkara ini juga terdapat persoalan mendasar mengenai karakter kuota haji tambahan yang merupakan alokasi dari pemerintah Arab Saudi serta status dana jamaah haji yang secara hukum bukan merupakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujarnya.
Oleh sebab itu, Mellisa menyatakan bahwa tim kuasa hukum siap menghadapi dakwaan KPK di persidangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menguraikan dan membuktikan segala hal secara komprehensif di hadapan majelis hakim. Mellisa juga mengajak semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada pengadilan untuk memeriksa kasus kuota haji secara objektif, independen, dan berdasarkan hukum yang berlaku.
“Tentu akan kami uraikan dan buktikan secara komprehensif di hadapan majelis hakim,” ujar Mellisa.
Frequently Asked Questions
Berapa jumlah tersangka dalam kasus kuota haji? Saat ini terdapat lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), Ismail Adham, Asrul Aziz Taba, dan Fuad Hasan Masyhur.
Berapa potensi kerugian negara dalam perkara ini? Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima KPK pada 24 Februari 2026, potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Kapan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan? JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan para tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Juli 2026.
Apa yang menjadi fokus pembelaan kuasa hukum Yaqut? Kuasa hukum Yaqut nilai persidangan sebagai momen untuk membuktikan bahwa kuota haji tambahan merupakan alokasi dari pemerintah Arab Saudi dan dana jamaah haji bukan bagian dari APBN.
