SPK serahkan kesimpulan uji materiil UU Guru dan Dosen ke MK

SPK dan Mitra Hukum Serahkan Kesimpulan Uji Materiil UU Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi

Pemandanganindah.com – Proses hukum yang menyangkut kesejahteraan para pendidik di Indonesia telah mencapai tahap krusial. Serikat Pekerja Kampus (SPK), didampingi oleh Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) serta Constitutional and Administrative Law Society (CALS), secara resmi menyerahkan kesimpulan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis. Langkah ini menandai dimulainya fase akhir dalam persidangan gugatan yang telah berlangsung cukup lama.

Rizman Afian Azhiim, pengurus SPK yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara nomor 272/PUU-XXIII/2025, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen kesimpulan ini merupakan indikator bahwa proses pemeriksaan telah mendekati penyelesaian. Ia menekankan bahwa harapan terbesar adalah adanya kepastian hukum mengenai hak-hak finansial para pendidik. Selama lebih dari dua dekade, isu apakah guru dan dosen berhak menerima penghasilan di atas upah minimum telah menjadi polemik yang tidak kunjung tuntas.

“Harapan kami adalah Undang-Undang Guru dan Dosen ini sudah 20 tahun lebih menghadirkan polemik apakah pendidik berhak untuk memiliki atau mendapat upah di atas upah minimum. Ini sudah jadi polemik lebih dari 20 tahun,” ujar Rizman saat ditemui di Gedung MK pada Kamis petang.

Dalam kesimpulannya, SPK meminta agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut guna mengakhiri ketidakpastian yang dialami para pendidik. Rizman berharap tidak ada lagi guru maupun dosen yang menerima gaji pokok di bawah standar upah minimum yang berlaku. Ketidakadilan ini dianggap sebagai beban berat yang menghambat profesionalisme dan dedikasi para pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Argumen Hukum dan Pembuktian Fakta Persidangan

Violla Reininda, kuasa hukum pemohon, menguraikan bahwa kesimpulan yang diserahkan berisi rangkaian pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ia menegaskan bahwa Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari UU Guru dan Dosen yang diuji materinya merupakan kerangka hukum yang gagal memberikan perlindungan optimal terhadap kesejahteraan guru dan dosen. Menurut Violla, selama ini dosen tidak mendapatkan jaminan berupa safety net atau upah minimum yang jelas sebagai parameter penghasilan yang seharusnya diterima.

“Bahkan nominal gaji pokok ataupun take home pay yang dihadirkan dan juga dikumpulkan oleh kami para pemohon dari SPK dan juga banyak dosen kampus dan juga dosen-dosen yang berpartisipasi itu banyak yang masih di bawah upah minimun,” kata Violla.

Data yang dikumpulkan oleh para pemohon menunjukkan bahwa sebagian besar dosen masih menerima penghasilan di bawah upah minimum. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian kontrak kerja dan variasi kompensasi yang tidak konsisten antar institusi pendidikan.

Dukungan Pakar Hukum Tata Negara

Kehadiran Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mewakili CALS dalam proses ini. Ia menyatakan bahwa permohonan ini tidak hanya menyangkut masalah gaji, tetapi menyentuh prinsip-prinsip dasar konstitusi yang lebih fundamental. Kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik, menurut Denny, dapat dengan mudah dikooptasi atau diintervensi apabila para dosen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara independen.

“Bahwasanya dosen, guru itu punya kemampuan ekonomi yang mengkhawatirkan, tidak jarang di bawah UMR, tidak jarang kontrak dan lain-lain. Ini adalah pelanggaran dasar konstitusi,” jelas Denny.

Denny juga menyoroti hubungan antara kesejahteraan pendidik dengan kualitas pendidikan nasional. Ia menjelaskan bahwa jika aspek kesejahteraan guru dan dosen diabaikan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip constitutional mandatory dan mandatory expenditure yang menjadi dua pilar utama dalam penyusunan anggaran pendidikan. Komponen gaji guru harus dilihat sebagai bagian integral dari anggaran pendidikan yang harus dinilai secara konstitusional, manusiawi, dan berkeadilan.

Perwakilan Asosiasi Dosen Indonesia

Juliana Wahid, perwakilan Asosiasi Dosen Indonesia, menyampaikan harapan para dosen di seluruh nusantara agar permohonan ini dikabulkan. Ia menekankan bahwa keputusan MK akan berdampak langsung pada kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan yang berkualitas harus dirancang dari pendidik dan lingkungan kampus yang kondusif.

“Karena tonggak pendidikan itu dirancang dari pendidik, dan dari lingkungan kampus,” tegas Juliana.

Riwayat Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Perkara nomor 272/PUU-XXIII/2025 telah memulai persidangan pendahuluan pada 13 Januari 2026. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sebanyak 13 kali persidangan, dengan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2026. Agenda terakhir tersebut melibatkan keterangan dari Universitas HKBP Nommenses Medan, Universitas Katolik De La Salle Manado, Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Abulyatama Aceh.

Selain itu, pada sidang sebelumnya tanggal 21 Juli 2026, MK mendengarkan keterangan dari lima universitas terkemuka, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin. Kehadiran berbagai institusi pendidikan ini menunjukkan betapa luasnya dampak kasus ini terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (13/1), para pemohon menyatakan bahwa pengujian pasal-pasal yang dimohonkan didasarkan pada kekhawatiran akan kompensasi dan apresiasi yang tidak sebanding dengan pengabdian, beban kerja, dan kualifikasi yang diberikan kepada dosen dan tenaga pendidikan. Pemohon juga merujuk pada prinsip kemanusiaan yang telah ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 pada 11 September 2024 sebagai landasan hukum untuk menghargai pengabdian dosen.