Mentan-Komnas Perempuan sinergi lindungi perempuan sektor pertanian

Perempuan Sektor Pertanian Mendapat Perlindungan Lebih Kuat Lewat Kolaborasi Kementan-Komnas Perempuan

Pemandanganindah.com – Kolaborasi strategis antara Kementerian Pertanian dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah resmi diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Kesepakatan ini menandai komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memastikan hak-hak perempuan di sektor pertanian terlindungi secara komprehensif.

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menekankan bahwa partisipasi perempuan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pembangunan pertanian. Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak boleh hanya bersifat simbolis, melainkan harus nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program. Pendekatan holistik ini diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

“Jadi kuncinya adalah di dalam perencanaan perempuan dilibatkan, di dalam pelaksanaan perempuan dilibatkan, di dalam pemantauan dan evaluasi perempuan juga dilibatkan,” ujar Maria Ulfah Anshor usai penandatanganan nota kesepahaman pemenuhan hak perempuan serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan di Jakarta, Kamis.

Resolusi Polemik Pernyataan Mentan Amran

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menyelesaikan polemik yang muncul beberapa hari sebelumnya. Komnas Perempuan telah melakukan klarifikasi langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan kontroversi. Setelah proses klarifikasi, kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada lagi hal yang perlu diperdebatkan.

“Hari ini adalah kami sudah mengkonfirmasi, mengklarifikasi terkait dengan pernyataan beliau dan alhamdulillah clear, sudah tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan,” jelasnya.

Mantan Ketua Komnas Perempuan ini menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki mandat konstitusional untuk memantau upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, langkah klarifikasi langsung menjadi keharusan untuk memastikan informasi yang berkembang akurat dan tidak menyesatkan.

Komitmen Kementan terhadap Pengarusutamaan Gender

Hasil pertemuan menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pelaksanaan programnya. Prinsip ini menjadi bagian dari pedoman kerja Komnas Perempuan dalam menilai是否存在 ketimpangan gender di lembaga negara, baik dalam desain program maupun implementasinya di lapangan.

Komnas Perempuan juga memperoleh informasi bahwa Kementan telah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam struktur organisasi dan pelaksanaan program. Sejumlah posisi strategis, termasuk kepala bagian di lingkungan Kementan, kini diisi oleh perempuan. Hal ini mencerminkan komitmen nyata dalam menciptakan kesetaraan gender di tingkat manajerial.

Sebelumnya, kedua lembaga telah memiliki nota kesepahaman terkait upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi ini akan diperkuat melalui mekanisme pemantauan bersama dan koordinasi program yang lebih terintegrasi.

Klarifikasi Kasus Pegawai Mengandung

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas menegaskan bahwa sejak awal ia tidak memiliki niat untuk mendiskriminasi perempuan maupun kelompok tertentu. Amran mengaku langsung menghubungi Ketua Komnas Perempuan setelah melihat pemberitaan mengenai persoalan tersebut.

“Tadi malam begitu kami lihat berita, kami baru selesai sholat Isya, tiba-tiba kami cari nomor telepon beliau, langsung telepon. Ini sensitif, sensitif sekali,” kata Amran.

Persoalan yang menjadi sumber polemik bermula dari upaya pemerintah merespons keluhan peternak ayam terkait harga telur. Pemerintah kemudian mengundang peternak ayam dari seluruh Indonesia, pengusaha, hingga pelaku usaha besar untuk mencari akar persoalan. Dalam penelusuran tersebut, salah satu masalah yang ditemukan adalah belum optimalnya penyerapan telur peternak oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis, khususnya di Surabaya.

“Di Surabaya, kenapa harga turun? Salah satu faktor penyebabnya adalah MBG yang SPPG ini tidak membeli telur dari peternak dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujar Amran.

Dalam konteks penanganan persoalan tersebut, muncul pembicaraan mengenai seorang pegawai yang tengah mengandung dan memiliki tugas dengan mobilitas tinggi. Mentan menjelaskan bahwa tawaran agar yang bersangkutan bekerja di Kementan bukan dimaksudkan sebagai hukuman maupun diskriminasi.

“Jadi bukan dihukum. Saya dengan spontan, tolong cari yang kuat. Tapi terserah laki atau perempuan. Jadi tidak ada masalah di situ. Membuktikan bahwa saya tidak ada diskriminasi, kami mau dia di sini berkantor,” tegasnya.

Prinsip Meritokrasi dalam Sektor Pertanian

Amran juga menegaskan bahwa Kementan menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurutnya, penilaian dan kesempatan kerja diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, maupun asal daerah. Prinsip ini menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan.

“Di pertanian meritokrasi. Kami tidak melihat siapa mereka. Dari suku mana, dari agama mana, dari mana. Gender, tidak ada. Yang penting kinerja,” ujarnya.

Pertemuan dengan Komnas Perempuan menjadi momentum penting untuk mengubah polemik menjadi kolaborasi yang menghasilkan aksi nyata. Kedua belah pihak sepakat untuk terus mencari kebaikan dan tumbuh bersama dalam mewujudkan pertanian yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi jutaan perempuan yang bekerja di sektor pertanian Indonesia. Dengan perlindungan yang lebih kuat dan partisipasi yang lebih luas, perempuan akan semakin berdaya dalam berkontribusi terhadap pembangunan pertanian nasional.