Yusril: Promosi miras dikaitkan hafal Al Quran bisa diproses hukum

Yusril: Kontes Minuman Keras dan Hafalan Al Quran Perlu Penyelesaian Hukum yang Adil

Pemandanganindah.com – Yusril – Perdebatan mengenai konten promosi minuman beralkohol yang dikaitkan dengan tantangan hafalan Al Quran kini memasuki ranah hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa kasus tersebut layak diproses secara hukum. Pernyataan ini disampaikan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan laporan terkait polemik tersebut.

Menurut Yusril, penodaan agama saat ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Kedua pasal ini menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus yang menyangkut penghinaan terhadap agama. Yusril berharap kepolisian dapat menyelami maksud dari kedua pasal tersebut dengan saksama.

“Saya berharap polisi mencoba dengan saksama menyelami maksud Pasal 300 dan 301 KUHP baru itu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan hukum ini sehingga dapat ditegakkan dengan adil,” ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Analisis Hukum dan Pendekatan Restoratif

Yusril menjelaskan bahwa konten promosi minuman keras yang sempat viral belakangan memang tidak bisa secara langsung dikatakan sebagai penodaan agama atau penghasutan untuk menodai agama tertentu. Kendati demikian, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas, menyinggung, serta membangun kemarahan umat Islam. Maka dari itu, dengan adanya pelaporan polemik tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yusril berharap kepolisian bisa menafsirkan berbagai norma yang ada dalam KUHP Nasional dengan tepat dan adil lantaran pasal 300 dan 301 beleid itu tidak mencakup seutuhnya terkait aturan penodaan agama.

Dengan demikian, diharapkan terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar apabila pihak yang membuat konten melakukannya secara tidak sengaja bisa meminta maaf dan masyarakat yang melaporkan bisa ditampung rasa ketidakpuasannya. “Harapannya nanti dapat diselesaikan hal ini secara baik, dari segi etika maupun dari segi hukum yang berlaku di negara kita,” katanya.

Yusril menuturkan polisi nantinya dapat melakukan penyelidikan serta memanggil ahli untuk menjernihkan persoalan itu agar berbagai norma hukum yang ada dalam Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP Nasional dapat diterapkan secara adil, tepat, dan bermartabat di tengah masyarakat. Is menegaskan pengusutan masalah dimaksud bukan bertujuan menghukum seseorang, melainkan untuk memulihkan keadaan supaya kembali seperti semula.

Untuk itu, tambah Yusril, apabila masalah tersebut nantinya diselesaikan dengan keadilan restoratif, maka sah saja, tetapi yang terpenting polisi jangan sampai mendiamkan persoalan itu. “Kalau didiamkan nanti akan timbul kemarahan, lalu kemudian demo-demo, lalu menimbulkan gangguan kamtibmas yang kita harapkan tidak terjadi pada bulan Agustus saat kita merayakan Hari Kemerdekaan,” ujar Yusril.

Latar Belakang Kasus dan Tanggapan Penyelenggara

Sebelumnya, beredar sebuah video viral yang diunggah di media sosial X melalui akun @Jakartatalk yang memperlihatkan sebuah merek minuman beralkohol melakukan acara tantangan atau challenge terhadap salah satu pengunjung. Dalam video yang diunggah, pengunjung membacakan salah satu surah dari Al Quran untuk mendapatkan hadiah minuman beralkohol.

Menanggapi hal tersebut, pihak penyelenggara melalui akun resminya telah meminta maaf dan menyebutkan tantangan tersebut di luar arahan atau persetujuan pihak penyelenggara. “Kami tidak pernah dan tidak akan pernah menoleransi bentuk penistaan agama atau tindakan yang menyinggung SARA oleh pihak mana pun yang beraktivitas di area acara kami, termasuk sponsor dan mitra kerja sama,” tulis akun tersebut.

Konteks Perubahan KUHP dan Dampak Sosial

Kasus ini muncul di tengah transisi hukum Indonesia menuju penerapan KUHP baru yang telah disahkan pada tahun 2022 dan akan berlaku penuh pada tahun 2026. Perubahan ini membawa banyak ketentuan baru, termasuk dalam hal penodaan agama yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP lama. Pasal-pasal baru dalam KUHP nasional memberikan ruang lebih luas bagi penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Pentingnya penyelesaian kasus ini juga berkaitan dengan stabilitas sosial menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus. Yusril menekankan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi solusi yang tepat karena tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang mungkin terganggu. Pendekatan ini memungkinkan pihak yang bersalah untuk meminta maaf secara tulus, sementara masyarakat yang merasa tersinggung dapat menerima permintaan maaf tersebut.

Kasus ini juga menyoroti peran media sosial dalam memperluas dampak suatu peristiwa. Video yang awalnya hanya dilihat oleh segelintir orang dapat menjadi viral dan memicu reaksi luas dari berbagai kalangan. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab bagi penyelenggara acara dan sponsor dalam memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menyinggung nilai-nilai masyarakat.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak penyelenggara dan tanggapan dari MUI, kasus ini diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas. Yusril berharap kepolisian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, tanpa menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Penyelesaian yang baik akan menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di masa depan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan religius.