Yusril tegaskan tak pernah perintahkan pembekuan rekening aktivis Pati

Rekening Donasi Aktivis Pati Kembali Aktif, Yusril Klarifikasi Peran Pemerintah

Pemandanganindah.com – Rekening bank milik Supriyono, yang dikenal dengan nama panggung Botok dan menjabat Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), telah diaktifkan kembali oleh Bank Mandiri setelah sebelumnya mengalami penundaan sementara transaksi. Langkah ini diumumkan secara terbuka dalam konferensi pers yang diselenggarakan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Rabu. Kehadiran dua institusi sekaligus—kepolisian dan perbankan—menandai berakhirnya fase penelusuran yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil.

Pernyataan resmi disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bersama Riduan, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Keduanya menegaskan bahwa proses penelusuran terhadap rekening yang menyimpan dana hasil penggalangan untuk aksi unjuk rasa di Pati telah rampung. Dengan demikian, pengelolaan rekening sepenuhnya kembali menjadi kewenangan Bank Mandiri sebagai lembaga perbankan yang bersangkutan.

Klarifikasi dari Puncak Koordinas Hukum

Di tengah sorotan publik terhadap nasib rekening tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turun memberikan penjelasan langsung. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan pembekuan maupun penundaan sementara transaksi pada rekening Supriyono. Ia juga menyatakan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mengambil tindakan apa pun dalam perkara ini.

“Saat ini, saya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menyampaikan harapannya agar persoalan ini segera menemukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penjelasan ini penting karena posisi Yusril sebagai Menko sekaligus Ketua Satgas TPPU menempatkan namanya di persimpangan antara otoritas eksekutif dan mekanisme pengawasan keuangan negara. Klarifikasi semacam ini menjadi relevan mengingat publik kerap mengaitkan setiap intervensi pada rekening pribadi dengan keputusan politik tingkat tinggi.

Kerangka Hukum Penundaan Transaksi

Yusril turut menguraikan dasar hukum yang melandasi tindakan kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, aparat kepolisian memang memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan sementara transaksi pada suatu rekening apabila terdapat dugaan tindak pidana yang terkait. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Yusril menekankan bahwa durasi penundaan paling lama lima hari, setelah itu harus diputuskan apakah proses dihentikan atau dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan ini memberikan konteks penting bagi pembaca: penundaan transaksi bukan berarti pembekuan permanen. Dalam kerangka TPPU, mekanisme ini dirancang sebagai langkah preventif singkat untuk mencegah perpindahan dana yang diduga hasil kejahatan sebelum proses hukum berjalan lebih lanjut. Batas waktu lima hari menjadi pengaman agar hak atas kepemilikan aset tidak diganggu secara tidak proporsional.

“Pemerintah tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri,” ungkap Yusril.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap proses yang dijalankan pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati kewenangan masing-masing institusi negara. Dalam konteks ini, pemisahan fungsi antara lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan keuangan, dan lembaga perbankan menjadi prinsip yang tidak boleh dilanggar.

Motif di Balik Penelusuran Rekening

Iman Imanuddin menjelaskan bahwa penundaan rekening dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa dana donasi yang terkumpul berasal dari sumber-sumber yang tidak melanggar hukum. Langkah ini ditempuh untuk melindungi para donatur sekaligus penerima donasi dari potensi keterlibatan dalam jaringan pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

“Kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap penundaan rekening tersebut dapat dijalankan kembali dan kembali menjadi kewenangan dari Bank Mandiri,” ucap Iman.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa proses penelusuran telah menghasilkan temuan yang memadai sehingga tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan pembatasan. Rekening yang semula menyimpan dana penggalangan untuk kebutuhan aksi masyarakat Pati kini kembali berfungsi normal di bawah pengelolaan Bank Mandiri.

Konteks dan Implikasi bagi Ruang Sipil

Kasus ini terjadi di tengah gelombang aksi masyarakat Pati yang menuntut keadilan terkait kasus hukum lokal. Penggalangan dana secara terbuka menjadi mekanisme penting bagi gerakan sipil untuk membiayai kebutuhan logistik dan advokasi. Ketika rekening yang menyimpan dana tersebut mengalami penundaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh koordinator aksi, tetapi juga oleh ribuan donatur yang menitipkan kepercayaan mereka.

Reaktivasi rekening ini menjadi sinyal bahwa mekanisme hukum telah berjalan sebagaimana mestinya: ada dugaan, ada penelusuran, ada batas waktu, dan ada keputusan akhir. Bagi masyarakat luas, kasus ini mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas keamanan aset keuangan, sementara negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap intervensi pada hak tersebut dilakukan secara proporsional, terbatas dalam waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Transparansi dalam proses—mulai dari klarifikasi pejabat koordinator hingga pengumuman publik oleh kepolisian dan perbankan—menjadi elemen kunci yang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.