Menhan minta PT DI dan GMF terlibat dalam pengembangan MRO Kertajati

Indonesia Dorong Kemandirian Perawatan Pesawat Militer Melalui Pengembangan MRO di Kertajati

Pemandanganindah.com – Upaya memperkuat kapasitas industri penerbangan nasional kembali mendapat dorongan signifikan dari tingkat tertinggi pemerintahan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara eksplisit meminta agar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (PT GMF) mengambil peran aktif dalam pembangunan fasilitas Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) yang tengah dikembangkan di kawasan Bandara Kertajati, Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung di dalam kabin pesawat angkut Hercules C-130 pada hari Rabu, dihadiri pula oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono beserta jajaran kedua perusahaan.

Transfer Teknologi dan Penguatan Kapabilitas Domestik

Sjafrie menekankan bahwa keterlibatan industri pertahanan dalam negeri bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menaikkan level teknologi penerbangan nasional. Ia memandang bahwa kolaborasi antara PT DI dan PT GMF — baik dari sisi tata kelola manajemen maupun dari sisi kapabilitas teknis — akan menjadi fondasi bagi kemandirian Indonesia dalam perawatan pesawat militer.

“Mungkin perlu menjadi atensi kita adalah bagaimana Garuda dengan GMF bisa ikut terus bersama PT DI baik secara manajemen maupun secara kapabilitas.”

Mekanisme yang diacu Sjafrie mencakup transfer teknologi dari produsen pesawat asing ke industri lokal. Dengan alih teknologi yang terstruktur, perusahaan nasional diharapkan mampu menjalankan perawatan tingkat tinggi tanpa lagi bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Langkah ini sejalan dengan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing dalam rantai pasok pertahanan udara.

Bukti Nyata: GMF Sukses Jalankan Perawatan Kelas Berat Hercules C-130

Argumen Sjafrie bukan tanpa landasan empiris. PT GMF baru-baru ini berhasil menyelesaikan perawatan kelas berat (heavy maintenance) pada pesawat Hercules C-130 — jenis pesawat angkut strategis yang selama ini menjadi tulang punggung operasi udara TNI AU. Sebelumnya, perawatan tingkat tersebut hanya dapat dilakukan oleh Lockheed Martin, produsen asal Amerika Serikat. Keberhasilan GMF menandai lompatan kapabilitas yang signifikan bagi industri penerbangan dalam negeri.

“Walaupun kita sudah mendapatkan bantuan teknis dari Lockheed Martin dan sekarang sudah mengantarkan kita kepada ujung supaya kita bisa berdiri sendiri.”

Capaian ini membuka jalan bagi pengembangan fasilitas MRO di Kertajati oleh entitas domestik. Sjafrie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung masih berjalan dan pemerintah tengah merevitalisasi sejumlah fasilitas agar operasional MRO dapat segera dimulai. Target akhirnya adalah agar PT DI dan PT GMF mampu merawat seluruh alat utama sistem senjata (alutsista) udara milik TNI, sekaligus membuka peluang layanan bagi negara lain.

Dimensi Strategis: Kendali Nasional atas Fasilitas di Kertajati

Di sisi lain, pengembangan MRO berskala kawasan Asia yang direncanakan di Bandara Kertajati memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan operasional. Hanif Rahadian, analis pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Keris, mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai tuan rumah harus tercermin secara tegas dalam tata kelola fasilitas tersebut.

“Indonesia harus memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap seluruh aktivitas penggunaan Bandara Kertajati, termasuk terkait pemberian izin akses, penggunaan fasilitas, pergerakan personel asing, serta aktivitas yang done di dalam kawasan MRO.”

Hanif menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas di kawasan MRO berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Ia menilai bahwa pengaturan yang jelas sejak awal akan menjamin bahwa keberadaan fasilitas tersebut memberikan manfaat optimal bagi kepentingan negara, bukan sebaliknya menjadi ruang dominasi pihak asing.

Kerangka Kerja Sama dengan Produsen Asing

Karena pesawat Hercules C-130 diproduksi oleh Amerika Serikat, Hanif menilai bahwa Indonesia dan Washington perlu merumuskan kesepakatan yang eksplisit mengenai ruang lingkup kerja sama serta batasan operasional. Tanpa kerangka hukum yang tegas, potensi tumpang tindih kewenangan dapat menimbulkan kerentangan strategis.

“Kita harus tetap menjadi otoritas utama yang menentukan aturan main dan batasan operasional.”

Penegasan ini penting mengingat Kertajati bukan sekadar pangkalan perawatan biasa, melainkan simpul logistik udara yang memiliki implikasi geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Setiap pergerakan personel asing, penggunaan hanggar, hingga akses ke data teknis pesawat harus berada dalam koridor regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Transparansi Publik sebagai Prasyarat Kepercayaan

Hanif juga menyoroti dimensi komunikasi publik. Ia mengakui bahwa sebagian masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa pembangunan MRO berskala besar di Kertajati dapat mendekatkan Indonesia secara berlebihan dengan Amerika Serikat. Untuk meredam persepsi tersebut, pemerintah dinilai wajib menyampaikan informasi secara terbuka dan berkala.

“Transparansi dan komunikasi publik adalah hal yang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait tujuan pengembangan fasilitas tersebut.”

Di tengah dinamika persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, setiap proyek infrastruktur pertahanan yang melibatkan mitra asing akan selalu dibaca melalui lensa geopolitik. Oleh karena itu, kejelasan narasi publik tentang tujuan, batasan, dan manfaat MRO Kertajati menjadi bagian integral dari keberhasilan proyek itu sendiri — bukan sekadar pelengkap administratif.

Secara keseluruhan, arahan Sjafrie untuk mengintegrasikan PT DI dan PT GMF dalam ekosistem MRO Kertajati merupakan langkah konkret menuju kemandirian teknologi pertahanan udara. Namun, keberhasilan teknis harus berjalan beriringan dengan ketegasan regulasi dan keterbukaan informasi agar proyek ini benar-benar menjadi instrumen kedaulatan, bukan sekadar proyek infrastruktur yang dikelola pihak luar.