Mendagri Tito dengarkan keluhan warga terdampak gempa Nagekeo NTT

Mendagri Tito Karnavian Turun Langsung ke Kampung Kajulaki, Dengarkan Keluhan Warga Pasca-Gempa Nagekeo

Pemandanganindah.com – Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan luka yang tidak hanya terlihat pada struktur bangunan, tetapi juga pada akses dasar kehidupan sehari-hari warga. Di Kampung Kajulaki, Kecamatan Mbay, ribuan penduduk harus berhadapan dengan rumah yang retak, pasokan air bersih yang terputus, serta keterbatasan logistik pascabencana. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memilih untuk hadir langsung di tengah masyarakat terdampak, bukan sekadar memantau dari ruang kerja di ibu kota.

Dialog Tatap Muka di Tepi Jalan Kajulaki

Rombongan Mendagri melintasi kawasan Kampung Kajulaki pada Rabu, dan Tito memutuskan untuk berhenti serta turun dari kendaraan. Di sanalah interaksi langsung antara pejabat tertinggi kementerian dalam negeri dan warga terdampak terjadi. Seorang penduduk, dengan nada penuh kekhawatiran, menunjukkan kondisi hunian yang rusak di sekelilingnya.

“Pak seperti ini semua kondisi rumah dizi, Pak,” kata salah seorang warga saat Tito turun dari mobil.

Warga lain turut memperlihatkan sumber air yang mereka gunakan untuk kebutuhan harian. Kekurangan air bersih menjadi persoalan krusial di wilayah pegunungan Nagekeo, terutama ketika infrastruktur pipa dan sumur terdampak getaran seismik. Tito mendengarkan setiap keluhan satu per satu, mencatat secara lisan, dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan ke kementerian serta lembaga terkait agar mendapat penanganan konkret.

“Ya Ibu, mohon maaf, nanti bupati juga saya sampaikan secepat mungkin didata tiap orang rumahnya, desa ini rumahnya siapa, kemudian rusak ringan, sedang, atau berat,” kata Tito.

Mekanisme Bantuan: Peran BNPB dan Stimulus Perbaikan Rumah

Indonesia memiliki kerangka kerja penanggulangan bencana yang terstruktur, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator utama respons darurat. Dalam konteks gempa Nagekeo, Tito memastikan bahwa pemerintah pusat telah mengaktifkan jalur bantuan melalui BNPB. Bentuk bantuan yang disiapkan mencakup stimulus biaya perbaikan rumah tangga, dengan nominal berkisar antara Rp15 juta hingga Rp70 juta per unit hunian, tergantung pada klasifikasi tingkat kerusakan—ringan, sedang, atau berat.

“Karena nanti yang rusak ringan itu dibantu oleh BNPB, pemerintah, ada nanti dikasih tahu,” ujarnya.

Klasifikasi kerusakan menjadi penentu besaran dana yang diterima setiap kepala keluarga. Rumah dengan kerusakan ringan akan memperoleh alokasi di batas bawah, sementara hunian yang mengalami kerusakan struktural berat berhak atas nilai tertinggi. Proses pendataan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga tidak ada warga yang terlewat dari daftar penerima manfaat.

Pemeriksaan Infrastruktur Dasar: Listrik dan Aksesibilitas

Setelah membahas kondisi hunian dan air, Tito beralih menanyakan status jaringan listrik di rumah-rumah warga. Pemadaman listrik pascagempa kerap memperparah krisis, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada penerangan untuk aktivitas malam dan penyimpanan bahan pangan. Namun, warga yang diwawancarai memastikan bahwa aliran listrik telah kembali normal.

“(Listrik) hidup, Pak, sudah,” jawab warga.

Tito menyatakan kesiapannya untuk meneruskan keluhan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) apabila masih terdapat titik-titik yang belum teraliri listrik. Langkah ini menunjukkan bahwa respons pemerintah tidak berhenti pada satu sektor, melainkan mencakup seluruh spektrum kebutuhan dasar pascabencana.

Penitipan Dana Langsung kepada Ketua RT

Menutup rangkaian kunjungannya di Kampung Kajulaki, Tito mencari Ketua Rukun Tetangga setempat dan menitipkan bantuan tunai sebesar Rp50 juta untuk dibagikan langsung kepada warga terdampak di lingkungan tersebut. Penitipan melalui struktur kependudukan tingkat paling bawah ini bertujuan agar distribusi dana lebih cepat dan tepat sasaran, tanpa harus melewati birokrasi berlapis.

“Ibu kuat ya, ini siapa ini? Ketua RT-nya, ya? Titip ini ada Rp50 (juta), bagi-bagi ya,” kata Tito.

Konteks dan Implikasi: Mengapa Kehadiran Menteri di Lapangan Penting

Kunjungan pejabat kementerian ke lokasi bencana bukan sekadar gestur simbolik. Dalam praktik tata kelola bencana di Indonesia, kehadiran langsung pejabat tinggi berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas: memastikan bahwa data di lapangan sesuai dengan laporan tertulis, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan sinyal politik bahwa negara hadir. Bagi warga Nagekeo yang selama berhari-hari hidup dalam ketidakpastian, interaksi tatap muka dengan Mendagri menjadi bentuk validasi bahwa keluhan mereka didengar dan akan ditindaklanjuti.

Kabupaten Nagekeo sendiri terletak di wilayah pegunungan Flores, dengan topografi yang menyulitkan akses logistik. Gempa di kawasan semacam ini kerap memperburuk kondisi jalan, jembatan, dan jaringan utilitas yang sudah terbatas. Oleh karena itu, kecepatan respons—mulai dari pendataan kerusakan hingga pencairan dana perbaikan—menjadi faktor penentu apakah masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal atau justru terjebak dalam siklus kemiskinan pascabencana. Komitmen Tito untuk meneruskan keluhan ke kementerian terkait dan mengaktifkan jalur BNPB merupakan langkah awal dari proses yang, secara ideal, harus berjalan dalam hitungan minggu, bukan bulan.

Bagi ribuan warga Kampung Kajulaki dan desa-desa sekitar di Kabupaten Nagekeo, janji yang disampaikan di tepi jalan itu kini menjadi tolok ukur: apakah negara benar-benar hadir, ataukah kunjungan menteri hanya menjadi sorotan sesaat sebelum perhatian publik beralih ke berita berikutnya.