DPR minta polisi usut aliran uang pemalsuan meterai rugikan Rp1 T

Sindikat Pemalsuan Meterai Lintas Provinsi Dibongkar, DPR Desak Polisi Telusuri Jejak Dana hingga Rp1,03 Triliun

Pemandanganindah.com – Operasi gabungan yang menyasar jaringan pembuat dan pengedar meterai palsu di lima wilayah hukum Indonesia telah mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp1,03 triliun. Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil membongkar sindikat lintas provinsi tersebut melalui serangkaian penindakan serentak pada 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Wilayah yang menjadi sasaran operasi mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dari operasi itu, penyidik mengamankan total 16 tersangka yang menjalankan fungsi berbeda-beda dalam rantai distribusi meterai palsu.

Struktur Peran dalam Jaringan Pemalsuan

Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menjelaskan bahwa ke-16 tersangka tidak bertindak secara acak, melainkan memiliki pembagian tugas yang terstruktur rapi. Di puncak rantai terdapat produsen yang diidentifikasi dengan inisial B, dilanjutkan oleh distributor berinisial RC, lalu kurir berinisial M. Terdapat pula dua tersangka yang berperan sebagai pendaur ulang, yakni TA dan RTP. Sementara itu, 11 tersangka lainnya menjalankan fungsi sebagai penjual di tingkat akhir, dengan inisial masing-masing IA, F, H, RH, MIF, SNM, U, FF, NSA, P, dan MO.

“Operasi penindakan dilakukan secara serentak pada kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026 di lima wilayah hukum, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” kata Dekananto di Jakarta, Rabu (20/8).

Dekananto menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen kepolisian bersama Ditjen Pajak dalam menjaga penerimaan negara serta memutus rantai kejahatan pemalsuan dari hulu hingga hilir. Meterai resmi sendiri berfungsi sebagai instrumen legalitas dokumen administratif dan perpajakan, sehingga pemalsuannya secara langsung menggerus kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi sekaligus menggerogoti kas negara.

DPR: Penangkapan 16 Tersangka Belum Cukup

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai bahwa keberhasilan menangkap 16 tersangka baru merupakan titik awal, bukan garis akhir. Ia mendesak agar aparat penegak hukum tidak berhenti di situ, melainkan melanjutkan penelusuran hingga ke aktor intelektual dan pemodal yang menggerakkan seluruh operasi dari balik layar.

“Aktor intelektual atau pemodalnya harus diungkap. Mengingat pemalsuan meterai merupakan kejahatan yang terorganisasi dan terus berulang, tindakan tegas harus dilakukan sampai ke tingkat elit atau kepalanya,” kata Abdullah di Jakarta, Kamis.

Abdullah menekankan bahwa pola kejahatan pemalsuan meterai bersifat berulang dan terorganisasi, yang mengindikasikan adanya struktur komando di atas para pelaku lapangan. Tanpa mengungkap siapa yang mendanai dan mengarahkan operasi, jaringan serupa berpotensi bangkit kembali di wilayah lain dengan modus serupa.

Ancaman Pencucian Uang dan Aset Tersembunyi

Di samping mengejar dalang utama, Abdullah juga meminta kepolisian untuk menelusuri secara menyeluruh bagaimana aliran dana dari hasil pemalsuan meterai tersebut digunakan. Ia secara spesifik menyinggung kemungkinan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyamarkan sumber kekayaan dari kejahatan meterai.

“Siapa yang menerima dan menikmati, serta apakah ada yang dialihkan menjadi aset. Jika ditemukan indikasi, dalami juga TPPU,” kata dia.

Ia turut menyerukan agar polisi tidak membatasi penyelidikan pada sindikat yang sudah ditangkap, melainkan juga mengidentifikasi jaringan pemalsuan meterai lain yang mungkin masih beroperasi di luar radar penegak hukum. Pendekatan ini penting mengingat skala kerugian yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah menunjukkan bahwa volume transaksi di balik operasi tersebut sangat besar dan berpotensi tersebar ke berbagai sektor ekonomi.

Edukasi Publik: Cara Mengenali Meterai Asli

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Abdullah mengusulkan agar pihak terkait meningkatkan literasi masyarakat mengenai cara memeriksa keaslian meterai secara mandiri. Ia memberikan contoh konkret: pembanding antara meterai palsu dan asli dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis kertas yang digunakan, keberadaan serta kualitas hologram, hingga detail mikroteks yang tercetak pada lembar meterai.

Pendekatan edukasi semacam ini menempatkan masyarakat sebagai garis pertahanan pertama. Ketika wajib pajak atau pemohon dokumen mampu mengenali tanda-tanda pemalsuan sejak awal, peluang meterai palsu lolos ke proses administrasi resmi akan berkurang secara signifikan. Dalam konteks di mana kerugian negara akibat pemalsuan meterai telah menyentuh angka triliunan rupiah, kewaspadaan publik menjadi pelengkap yang tak kalah penting dari penegakan hukum di sisi aparat.

Kasus ini juga menyoroti kerentanan sistem distribusi meterai di tingkat daerah. Dengan operasi yang membentang dari Sumatera hingga Jawa Timur, terlihat bahwa jaringan pemalsuan mampu memanfaatkan celah koordinasi antarwilayah. Penguatan pengawasan lintas daerah, digitalisasi distribusi meterai, serta mekanisme pelaporan cepat antarinstansi menjadi langkah struktural yang perlu dipertimbangkan agar insiden serupa tidak terulang dengan skala yang sama atau bahkan lebih besar.