Empat terdakwa korupsi pekerjaan VGM PT BKI jalani sidang perdana

Sidang Korupsi VGM PT BKI Dimulai: Empat Terdakwa Hadapi Dakwaan di Pengadilan Tipikor

Pemandanganindah.com – Proses peradilan atas dugaan korupsi dalam pekerjaan pendukung penerbitan Sertifikat Berat Kotor Terverifikasi (VGM) di lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) resmi dibuka pada Kamis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Empat orang yang duduk di kursi terdakwa harus menghadapi pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, menandai awal dari rangkaian persidangan yang akan menguji apakah pembayaran miliaran rupiah kepada pihak ketiga benar-benar dilakukan untuk pekerjaan yang tidak pernah dilaksanakan.

Siapa yang Berada di Balik Dakwaan

Keempat terdakwa berasal dari dua entitas berbeda. Dari sisi internal PT BKI, tiga nama disebut: Budi Prakoso yang menjabat Kepala SBU Marine and Offshore Migas, Ardhian Budi Sulistiyo selaku Senior Manager Operasi Marine, serta Arif Bijaksana Satria Negara dalam posisi Senior Manager Dukungan Bisnis. Satu nama lagi datang dari pihak kontraktor, yakni Risa Hendra, Direktur Utama PT Pilar Mandiri. Kombinasi terdakwa dari dua organisasi ini menunjukkan bahwa jaksa menjerat rantai tanggung jawab yang melintasi batas korporasi, bukan sekadar satu pihak tunggal.

Apa Itu VGM dan Mengapa Menjadi Objek Korupsi

Sertifikat VGM atau Verified Gross Mass adalah dokumen teknis yang menerangkan berat kotor sebuah kapal, termasuk muatan, bahan bakar, air tawar, dan perlengkapan lainnya. Sertifikat ini menjadi prasyarat keselamatan pelayaran internasional dan biasanya diterbitkan oleh organisasi klasifikasi. PT BKI, sebagai badan klasifikasi nasional Indonesia, memiliki unit khusus bernama SBU Marine and Offshore Migas yang menangani pekerjaan pendukung penerbitan sertifikat tersebut bagi kapal-kapal sektor migas dan maritim.

Ketika pekerjaan pendukung penerbitan sertifikat semacam itu dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme kualifikasi yang diwajibkan, risiko muncul: pekerjaan bisa tidak pernah dikerjakan, namun tagihan tetap dibayar. Dalam perkara ini, penyidik menduga skenario itulah yang terjadi. PT BKI diduga mencairkan pembayaran kepada PT Pilar Mandiri untuk jasa yang tidak pernah terealisasi. Sebagian dari dana tersebut kemudian dialirkan kembali ke oknum di dalam PT BKI sendiri, membentuk lingkaran aliran uang yang menguras kas negara.

Mekanisme Penunjukan yang Dipertanyakan

Di luar persoalan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, jaksa juga menyoroti cara penunjukan PT Pilar Mandiri sebagai pelaksana. Proses kualifikasi yang seharusnya menjadi filter kompetensi dan integritas kontraktor diduga dilewati. Artinya, tidak ada verifikasi memadai bahwa pihak ketiga tersebut memiliki kapasitas, izin, atau rekam jejak yang layak untuk mengerjakan tugas teknis sekelas pendukung sertifikat VGM. Kelalaian prosedural semacam ini kerap menjadi pintu masuk bagi praktik mark-up atau pengembalian dana secara diam-diam.

Skala Kerugian dan Langkah Restitusi

Total kerugian keuangan negara yang dihitung dalam perkara ini mencapai Rp15,58 miliar. Angka tersebut bukan sekadar catatan administratif; ia mencerminkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk layanan klasifikasi kapal demi keselamatan pelayaran nasional, namun justru mengalir ke kantong-kantong pribadi melalui mekanisme kontrak fiktif.

Sebagai langkah pemulihan, PT BKI telah menitipkan uang pengembalian sebesar Rp15,58 miliar ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Penitipan ini menunjukkan bahwa korporasi mengakui adanya kewajiban finansial, meskipun proses hukum terhadap para individu masih berjalan. Bagi negara, pengembalian dana menjadi prasyarat agar kerugian fiskal tidak menjadi beban permanen bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Detail Persidangan

Sidang perdana dijadwalkan pukul 10.00 WIB dan berlangsung di Ruang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis hakim yang memimpin persidangan terdiri atas Teddy Windiartono sebagai ketua, didampingi dua hakim anggota, yakni I Wayan Yasa dan Jaini Basir. Agenda hari pertama terbatas pada pembacaan surat dakwaan, tahap awal yang menentukan kerangka hukum dan narasi yang akan diuji selama persidangan berlanjut.

Andi Saputra, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengonfirmasi jalannya agenda tersebut kepada awak media.

“Sidang terdakwa Budi Prakoso dan kawan-kawan hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Andi.

Dasar Hukum Dakwaan

Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kombinasi pasal-pasal ini menjerat perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, baik melalui perbuatan aktif maupun kelalaian yang disengaja dalam pengelolaan dana publik.

Implikasi bagi Tata Kelola Klasifikasi Nasional

Kasus ini membuka kembali pertanyaan tentang pengawasan internal di badan klasifikasi. Ketika unit bisnis yang menangani sertifikat teknis sekelas VGM dapat menyalurkan pembayaran kepada kontraktor tanpa kualifikasi memadai, maka integritas seluruh rantai sertifikasi kapal terancam. Bagi industri pelayaran dan migas Indonesia, sertifikat yang diterbitkan tanpa pekerjaan pendukung yang nyata berpotensi menjadi cacat hukum dan keselamatan. Proses persidangan yang kini berjalan diharapkan tidak hanya mengadili empat individu, tetapi juga mendorong penguatan mekanisme verifikasi kontraktor di lingkungan PT BKI dan badan klasifikasi lainnya, agar dana publik untuk keselamatan maritim tidak lagi menjadi objek manipulasi.