Mantan Dirut PGN jalani sidang putusan korupsi jual beli gas hari ini

Sidang Putusan Korupsi Gas PGN: Dua Terdakwa Menanti Vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pemandanganindah.com – Perkara dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk memasuki tahap paling menentukan. Kamis pagi, pukul 10.00 WIB, ruang sidang Wirjono Projodikoro 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tempat dua terdakwa mendengarkan putusan majelis hakim yang dipimpin Ni Kadek Susantiani. Agenda hari itu bukan lagi pembuktian atau pemeriksaan saksi, melainkan pembacaan vonis atas kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, serta Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE) dan Komisaris Isargas Group, Arso Sadewo Tjokrosoebroto.

Skema Kerugian Negara yang Diduga Terjadi

Inti perkara ini berpusat pada aliran dana dari PGN ke Isargas Group dalam periode 2017 hingga 2021. Jaksa penuntut umum menghitung total kerugian negara mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp255 miliar menggunakan kurs Rp17.000 per dolar AS. Angka tersebut bukan sekadar selisih harga gas, melainkan akumulasi dari pembayaran di muka yang diberikan PGN dalam perjanjian jual beli gas kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Isargas Group.

Yang membuat skema ini problematis adalah posisi PGN sendiri. Perusahaan gas milik negara itu bukanlah lembaga pendanaan, bank, maupun perusahaan pembiayaan yang secara hukum berwenang memberikan pinjaman. Namun, dana miliaran rupiah itu tetap mengalir keluar dalam bentuk pembayaran di muka, seolah-olah menjadi instrumen likuiditas bagi Isargas Group untuk melunasi utang-utangnya. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan larangan jual beli gas secara bertingkat, sebuah ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan rencana akuisisi PGN terhadap Isargas Group.

Siapa yang Diduga Diperkaya

Penyelidikan jaksa mengidentifikasi tiga pihak yang memperoleh manfaat finansial dari aliran dana tersebut. Pertama, Hendi Prio Santoso sendiri diduga menerima 500 ribu dolar Singapura. Kedua, Isargas Group secara korporat diduga diperkaya sebesar 14,41 juta dolar AS. Ketiga, Yugi Prayanto, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan, diduga memperoleh 20 ribu dolar AS.

Yang memperparah posisi hukum kedua terdakwa adalah ketiadaan uji tuntas (due diligence) dalam proses pemberian pembayaran di muka tersebut. Selain itu, transaksi pembayaran di muka dan jual beli gas yang menjadi objek perkara tidak pernah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN untuk tahun 2017 maupun 2018, sehingga tidak memiliki dasar perencanaan korporasi yang sah.

Tuntutan dan Konsekuensi Hukum

Atas perbuatannya, Hendi dan Arso didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan korporasi yang merugikan keuangan negara.

Dalam tahap penuntutan, jaksa meminta agar Hendi dijatuhi pidana penjara lima tahun ditambah denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan. Menariknya, Hendi tidak dibebani kewajiban membayar uang pengganti karena jaksa telah memperhitungkan jumlah 500 ribu dolar Singapura yang sebelumnya disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arso Sadewo Tjokrosoebroto menghadapi tuntutan yang lebih berat: pidana penjara tujuh tahun enam bulan, denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp118,25 miliar dengan subsider empat tahun penjara apabila uang pengganti tidak dibayar.

Implikasi bagi Tata Kelola Perusahaan Gas Negara

Kasus ini menyoroti celah pengawasan internal di perusahaan gas terbesar di Indonesia. Ketika pembayaran di muka bernilai miliaran dolar tidak tercantum dalam RKAP dan tidak melewati proses uji tuntas, mekanisme kontrol korporasi pada dasarnya lumpuh. Bagi industri gas bumi, perkara ini juga mengingatkan bahwa larangan jual beli gas bertingkat yang diterbitkan kementerian bukan sekadar ketentuan administratif, melainkan pagar pengaman yang melindungi kepentingan negara dari penyalahgunaan posisi monopoli distribusi.

Putusan yang akan dibacakan Kamis siang ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana pengadilan menilai bahwa aliran dana dari perusahaan gas BUMN ke grup swasta tanpa dasar perencanaan dan tanpa uji tuntas memenuhi unsur kerugian negara. Bagi Hendi dan Arso, hasil sidang ini menentukan apakah mereka akan menjalani masa tahanan di balik jeruji atau memperoleh keringanan hukuman. Bagi publik, perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya energi nasional menuntut transparansi yang tidak bisa dinegosiasikan.