Aqsa Working Group minta RI perkuat dukungan untuk Palestina

Peringatan Pembakaran Al-Aqsa: AWG Desak Jakarta Putus Benang Ekonomi dengan Entitas Israel

Pemandanganindah.com – Peringatan ke-57 tahun tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa yang jatuh pada Kamis, 21 Agustus, menjadi momentum bagi organisasi kemanusiaan Aqsa Working Group (AWG) untuk menggemakan seruan keras kepada Pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Jumat, lembaga tersebut menegaskan bahwa solidaritas terhadap Palestina tidak boleh berhenti di ranah retorika diplomatik semata. AWG menuntut agar Jakarta secara konkret memutus hubungan ekonomi dengan pihak-pihak yang memiliki keterafiliasian terhadap Israel, sebuah langkah yang menurut mereka merupakan kelanjutan logis dari komitmen konstitusional dan nilai kemanusiaan yang dijunjung bangsa Indonesia.

Pernyataan itu sekaligus menandai 18 tahun keberadaan AWG sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Pemilihan waktu rilis bukan kebetulan: peringatan pembakaran Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 tetap menjadi salah satu luka paling dalam dalam memori kolektif umat Islam dunia. Insiden tersebut, yang menghanguskan bagian dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, memicu gelombang protes global dan hingga kini menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan. Bagi AWG, setiap tahun peringatan bukan sekadar ritual kenangan, melainkan pengingat bahwa tanggung jawab moral belum sepenuhnya ditunaikan oleh komunitas internasional.

Dimensi Ekonomi: Lebih dari Diplomasi

Inti seruan AWG kali ini terletak pada dimensi ekonomi yang selama ini kerap terpinggirkan dalam diskursus solidaritas. Organisasi tersebut menyoroti adanya hubungan perdagangan dan kepentingan bisnis yang, menurut mereka, memiliki benang merah dengan entitas Israel. Dalam kerangka konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, setiap aliran modal, kontrak dagang, atau investasi yang menyentuh pihak terafiliasi Israel dinilai secara tidak langsung memperkuat posisi tawar pihak yang melakukan pendudukan.

AWG secara eksplisit meminta pemerintah menunaikan janji politik yang tertuang dalam Asta Cita, yakni menolak segala kepentingan ekonomi yang terhubung dengan entitas pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional. Tuntutan ini menempatkan Indonesia pada persimpangan: antara menjaga hubungan dagang bilateral dan multilateral yang mapan, serta meneguhkan posisi moral yang selaras dengan amanat konstitusi dan tradisi keislaman yang kuat di negeri ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia selama ini menjadi rujukan moral bagi banyak negara dalam isu Palestina, dan AWG menilai bahwa konsistensi antara kata dan tindakan menjadi ujian kredibilitas posisi tersebut.

“Pemerintah Indonesia diharapkan menunaikan janji politik Asta Cita untuk menolak semua kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan entitas pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional.” — Aqsa Working Group

Tuntutan kepada PBB dan OKI

Langkah AWG tidak berhenti di tingkat nasional. Organisasi tersebut juga mengarahkan sorotan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta agar lembaga multilateral terbesar di dunia mengambil tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam penyelesaian persoalan Palestina. Dalam pernyataan sikapnya, AWG menuntut penghentian total pendudukan Israel atas wilayah Palestina serta mengusulkan langkah-langkah institusional yang cukup radikal: mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB dan mencabut mandat Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Usulan pencabutan mandat Dewan Perdamaian ini menarik karena menyentuh salah satu instrumen diplomatik yang relatif baru dalam arsitektur PBB. Dewan Perdamaian, yang diaktifkan kembali pada 2005, memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan terkait perdamaian dan keamanan internasional. Dengan mencabut mandatnya, AWG secara implisit mempertanyakan efektivitas mekanisme perdamaian PBB selama ini dan menuntut reformasi struktural yang lebih tegas.

Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), AWG meminta penguatan peran dalam dua hal sekaligus: perlindungan fisik dan simbolik Masjid Al-Aqsa, serta perjuangan konkret menuju kemerdekaan Palestina. Organisasi tersebut mengkritik kecenderungan politik pragmatis jangka pendek yang, menurut mereka, kerap mengorbankan prinsip-prinsip fundamental demi stabilitas hubungan antarnegara anggota. Dalam konteks ini, AWG menyerukan agar OKI kembali ke akar misi pendiriannya sebagai forum solidaritas umat Islam yang tidak kompromi terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina.

Pesan kepada Masyarakat Internasional dan Rakyat Palestina

Kepada masyarakat internasional secara luas, AWG menggarisbawari empat jalur dukungan yang dianggap mendesak: peningkatan literasi publik tentang isu Palestina, penguatan bantuan kemanusiaan langsung, penyelenggaraan aksi massa yang terorganisir, serta boikot terhadap produk dan kepentingan ekonomi yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Kombinasi keempat jalur ini, dalam kerangka AWG, membentuk spektrum solidaritas yang mencakup ranah kognitif, material, politik, dan ekonomi secara simultan.

Terakhir, AWG menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat Palestina: bertahan di tanah air, terus memperjuangkan hak atas wilayah Palestina, dan menjaga Masjid Al-Aqsa sebagai simbol kedaulatan spiritual dan nasional. Pesan ini menggarisbawari bahwa seluruh seruan internasional, betapapun kuatnya, pada akhirnya harus berpadu dengan keteguhan dan daya tahan rakyat yang langsung mengalami dampak konflik di lapangan.

Di tengah eskalasi ketegangan yang terus membayangi kawasan, pernyataan AWG ini menambah lapisan baru pada tekanan moral yang diarahkan kepada negara-negara Muslim dan komunitas internasional. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah solidaritas terhadap Palestina diperlukan, melainkan sejauh mana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret — terutama di ranah ekonomi yang selama ini menjadi ruang abu-abu paling sulit dijangkau oleh retorika diplomatik.