Prabowo perintahkan pelaku pembakaran hutan dan lahan ditindak

Presiden Prabowo Tegas: Pembakar Hutan dan Lahan Akan Diadili Tanpa Pengecualian

Pemandanganindah.com – Setiap tahun, ketika musim kemarau menyapa sebagian besar wilayah Indonesia, langit di atas Kalimantan, Sumatera, dan Papua kerap berubah menjadi jingga kemerahan. Asap tebal menyelimuti kota-kota, menutupi jalan raya, dan membuat ribuan warga menghirup udara yang tercemar partikel halus. Fenomena ini bukan sekadar gangguan musiman; ia merupakan luka kronis yang telah menorehkan kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan selama puluhan tahun. Di tengah siklus tahunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan perintah tegas: setiap pihak yang terbukti secara sengaja membakar hutan maupun lahan harus menghadapi proses hukum yang nyata dan tanpa kompromi.

Perintah Hukum yang Menjangkau Individu dan Korporasi

Yang membedakan instruksi kali ini dari pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah penekanan eksplisit bahwa sanksi tidak berhenti pada satu kategori pelaku. Presiden menegaskan bahwa ketentuan berlaku bagi individu maupun korporasi. Artinya, seorang petani kecil yang membakar sepetak lahan di pinggir sawah dan sebuah perusahaan perkebunan skala besar yang mengolah lahan gambut seluas ribuan hektar sama-sama berada dalam lingkup penindakan. Tidak ada kekebalan hukum berdasarkan ukuran entitas atau posisi ekonomi.

Penindakan hukum harus ditegakkan terhadap pelaku atau oknum yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi.

Kata “sengaja” dalam perintah tersebut menjadi kunci hukum. Pembakaran yang terjadi akibat kelalaian ringan atau kondisi alam ekstrem mungkin akan ditangani melalui mekanisme administratif atau perdata. Namun, ketika ada niat untuk membakar—baik demi membuka lahan baru, membersihkan sisa panen, maupun memangkas biaya operasional—maka jalur pidana menjadi konsekuensi langsung. Penekanan pada unsur kesengajaan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Latar Belakang: Mengapa Isu Ini Tidak Pernah Selesai

Indonesia memiliki salah satu tutupan hutan tropis terluas di dunia, sekaligus salah satu ekosistem gambut paling ekstensif di planet ini. Kombinasi keduanya menjadikan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan persoalan yang dampaknya melampaui batas negara. Asap dari kebakaran di Kalimantan atau Sumatera kerap menyeberang ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, memicu krisis kualitas udara lintas batas yang berulang setiap beberapa tahun.

Secara domestik, dampak kebakaran jauh lebih luas dari sekadar asap. Lahan gambut yang terbakar melepaskan karbon tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer dalam hitungan minggu, memperparah kontribusi emisi gas rumah kaca. Sungai-sungai tercemar abu dan logam berat. Hewan liar kehilangan habitat. Masyarakat adat yang bergantung pada hasil hutan non-kayu kehilangan sumber penghidupan. Biaya kesehatan meningkat karena lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia.

Pemerintah sebelumnya telah berulang kali mengeluarkan instruksi serupa, namun implementasinya kerap terhambat oleh tumpang-tindih kewenangan, keterbatasan personel di lapangan, dan tekanan ekonomi dari sektor-sektor yang bergantung pada pembukaan lahan cepat. Perintah Presiden Prabowo kali ini, dengan penekanan pada aspek hukum dan cakupan korporasi, mengisyaratkan pendekatan yang lebih keras terhadap akar masalah: impunitas.

Implikasi bagi Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Bagi korporasi perkebunan—terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit, karet, dan pulp—perintah ini membawa konsekuensi operasional yang signifikan. Perusahaan kini harus memastikan bahwa seluruh rantai pasok lahan, termasuk kontraktor pembersihan dan subkontraktor, memiliki protokol pencegahan kebakaran yang terdokumentasi dan dapat diaudit. Sertifikasi lahan, pemantauan titik panas secara real-time, serta kesiapan tim pemadam menjadi bukan lagi pilihan, melainkan syarat kelangsungan izin usaha.

Bagi pelaku usaha kecil dan petani, pesan yang tersirat adalah bahwa pembakaran lahan untuk keperluan pertanian tetap berada dalam radar penegakan hukum. Edukasi dan pendampingan teknis mengenai alternatif pengelolaan sisa panen—seperti kompos, biogas, atau pengomposan terkontrol—menjadi semakin mendesak agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang kini berisiko berujung pada proses pidana.

Menjaga Kredibilitas Instruksi Presiden

Sebuah perintah dari tingkat tertinggi negara hanya akan mengubah perilaku jika diikuti oleh mekanisme eksekusi yang konsisten. Itu berarti aparat penegak hukum di daerah harus memiliki kapasitas investigasi yang memadai, jaksa harus berani mendakwa kasus-kasus yang selama ini diabaikan, dan pengadilan harus menjatuhkan putusan yang proporsional dengan skala kerusakan. Tanpa ketiga pilar tersebut, perintah presiden berisiko menjadi sekadar retorika musiman yang dilupakan begitu saja ketika kabut asap tahun berikutnya kembali menyelimuti langit.

Yang diharapkan publik dari instruksi kali ini bukan hanya ketegasan verbal, melainkan perubahan struktural dalam cara negara memperlakukan kebakaran hutan dan lahan: dari masalah teknis yang ditangani reaktif menjadi pelanggaran hukum yang ditindak preventif dan represif secara simultan. Jika komitmen tersebut benar-benar dijalankan, maka siklus tahunan asap yang telah menjadi bagian dari identitas iklim Indonesia selama beberapa dekade akhirnya dapat diputus.