Hendropriyono kaitkan kejayaan maritim Majapahit dengan TNI AL

Jejak Maritim Majapahit dan Arah Strategi Lautan Indonesia Modern

Pemandanganindah.com – Di tengah perdebatan panjang mengenai bagaimana Indonesia mengelola kedaulatan di atas lebih dari 17.000 pulau dan jutaan mil laut, seorang tokoh intelijen nasional kembali menyoroti akar historis kekuatan maritim Nusantara. A.M. Hendropriyono, yang pernah memimpin Badan Intelijen Negara selama empat tahun, menyatakan bahwa kejayaan maritim Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-16 menyimpan pelajaran langsung bagi TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya hari ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta sejumlah perwira tinggi di Kraton Majapahit, Jakarta, pada Senin (24/8).

Majapahit: Kekaisaran yang Menaklukkan Samudra

Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur dan mencapai puncak pengaruhnya sekitar abad ke-14, bukan sekadar kerajaan agraris di daratan. Para sejarawan maritim mencatat bahwa jaringan perdagangan Majapahit membentang dari Selat Malaka hingga pesisir Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan menyentuh perairan yang kini menjadi wilayah negara-negara tetangga. Kapal-kapal dagang dan armada pengawal kerajaan ini menjaga jalur rempah, emas, dan sutra yang menghubungkan Asia Timur dengan dunia Barat melalui Selat Sunda dan Selat Makassar.

Kekuatan maritim Majapahit bukan hanya soal perdagangan. Ia juga merupakan instrumen politik: kerajaan ini mampu memaksakan pengaruhnya atas kerajaan-kerajaan pesisir di Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara melalui kombinasi diplomasi, aliansi pernikahan, dan kekuatan armada. Dalam konteks itu, Hendropriyono melihat paralel langsung antara pola pikir strategis Majapahit dan doktrin pertahanan maritim Indonesia modern, yang menempatkan laut sebagai ruang hidup utama negara kepulauan terbesar di dunia.

Kunjungan di Kraton Majapahit: Simbol dan Substansi

Pilihan lokasi pertemuan di Kraton Majapahit, sebuah kompleks budaya dan sejarah di ibu kota, bukan kebetulan. Kraton Majapahit berfungsi sebagai ruang memori kolektif yang mengingatkan bahwa identitas maritim Nusantara bukan warisan asing, melainkan bagian dari DNA peradaban lokal. Dengan memilih tempat tersebut sebagai titik temu antara dunia intelijen dan dunia militer laut, Hendropriyono secara implisit menegaskan bahwa strategi maritim Indonesia harus berpijak pada pemahaman mendalam tentang sejarah sendiri, bukan sekadar mengadopsi doktrin asing tanpa konteks lokal.

Kehadiran Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran perwira tinggi menunjukkan bahwa topik ini bukan sekadar diskusi akademis. TNI AL saat ini menghadapi tantangan operasional yang sangat konkret: menjaga keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Sunda, menanggulangi pencurian ikan di perairan kepulauan, serta memastikan kesiapan armada menghadapi potensi gesekan di Laut Natuna dan perairan perbatasan lainnya. Konteks strategis inilah yang membuat rujukan historis menjadi relevan secara operasional, bukan sekadar retorika.

Implikasi Strategis bagi Doktrin Pertahanan Maritim

Indonesia menganut konsep negara kepulauan (archipelagic state) yang diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Konsekuensinya, TNI AL tidak hanya menjaga garis pantai, tetapi juga menjamin kebebasan navigasi, keamanan jalur perdagangan, dan kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dalam kerangka itulah, pelajaran Majapahit tentang integrasi kekuatan darat dan laut, serta penggunaan intelijen untuk mendukung operasi maritim, menjadi bahan refleksi yang sangat tepat.

Hendropriyono sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam dunia intelijen dan kebijakan luar negeri. Setelah masa tugasnya di BIN, ia menjabat Menteri Luar Negeri dan kemudian menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Perspektifnya tentang hubungan antara sejarah, intelijen, dan kekuatan militer laut karenanya membawa bobot analitis yang melampaui komentar biasa. Pengaitannya antara kejayaan Majapahit dan tugas TNI AL bukan sekadar nostalgia, melainkan ajakan untuk membangun doktrin maritim yang berakar pada pengalaman peradaban sendiri.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan pertahanan Indonesia, pertemuan di Kraton Majapahit tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa elite nasional mulai semakin vokal dalam mengaitkan identitas historis dengan kebijakan keamanan kontemporer. Di saat ancaman non-tradisional seperti pencurian ikan, penculikan nelayan, dan potensi konflik perbatasan terus meningkat, pengingatan kembali pada masa ketika Nusantara pernah menjadi pusat gravitasi maritim Asia Tenggara bukan lagi urusan museum. Ia menjadi bagian dari percakapan strategis tentang bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya di laut untuk generasi mendatang.