MK putus 17 perkara hari ini, empat terkait KUHP

Agenda Sidang MK Jumat: 17 Putusan Sekaligus, Empat Menyasar KUHP Baru

Pemandanganindah.com – Mahkamah Konstitusi akan membacakan sekaligus 17 putusan dan ketetapan dalam satu sesi pengucapan pada hari Jumat. Sidang tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB di ruang sidang Gedung MKRI 1, Lantai 2, Jakarta. Skala agenda ini menjadikan Jumat sebagai salah satu hari paling padat dalam kalender yudisial konstitusional pekan ini, mengingat seluruh perkara yang diagendakan merupakan permohonan pengujian undang-undang yang telah melewati tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan pokok.

Yang paling menarik perhatian publik dan kalangan hukum adalah kehadiran empat perkara yang menantang konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru tersebut telah disahkan dan akan mulai berlaku dalam beberapa tahun ke depan, sehingga setiap tafsir MK terhadap norma-normanya berpotensi mengubah secara langsung cara aparat penegak hukum menafsirkan delik, sanksi, maupun mekanisme pemidanaan di Indonesia. Keempat perkara itu tercatat dengan nomor 29/PUU-XXIV/2026, 282/PUU-XXIII/2025, 272/PUU-XXIV/2026, dan 302/PUU-XXIV/2026.

Dimensi KUHP dalam Agenda Sidang

Pengujian terhadap KUHP baru bukan sekadar persoalan akademis. Masyarakat sipil, organisasi advokat, dan kelompok hak asasi manusia telah lama mengawasi proses legislasi kitab hukum pidana tersebut. Jika MK menyatakan suatu pasal bertentangan dengan UUD 1945, konsekuensinya bersifat langsung: pasal itu tidak dapat diberlakukan hingga dilakukan perbaikan legislatif. Dengan empat perkara dalam satu hari, MK pada praktiknya akan memberikan peta interpretasi yang cukup luas mengenai batasan-batasan konstitusional dalam hukum pidana Indonesia generasi baru.

Tiga Perkara Sektor Keuangan

Selain KUHP, tiga perkara lain berfokus pada kerangka regulasi sektor keuangan, khususnya perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perkara-perkara tersebut bernomor 273/PUU-XXIV/2026, 276/PUU-XXIV/2026, dan 287/PUU-XXIV/2026. UU sektor keuangan sendiri merupakan instrumen strategis yang mengatur otoritas pengawasan, mekanisme resolusi krisis, serta perlindungan konsumen keuangan. Putusan MK terhadap norma-normanya dapat memengaruhi arsitektur regulasi perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan secara keseluruhan.

Uji Formil terhadap UU Polri

Satu perkara dalam agenda Jumat memiliki karakter berbeda dari sisanya. Nomor 282/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Keysyar Anugraha Saputra dan menyangkut pengujian formil—bukan materiil—atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Uji formil memeriksa apakah proses pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur yang diamanatkan konstitusi, seperti konsultasi publik, keterlibatan DPR, dan mekanisme pengesahan. Jika MK menemukan cacat prosedural, konsekuensinya dapat berupa penundaan berlakunya UU tersebut hingga proses legislasi diperbaiki.

Daftar Lengkap 17 Perkara

Berikut rincian seluruh perkara yang diagendakan untuk pengucapan putusan atau ketetapan pada Jumat:

1. Nomor 288/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

2. Nomor 284/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Nomor 94/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

4. Nomor 261/PUU-XXIII/2025 — uji materiil UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

5. Nomor 255/PUU-XXIII/2025 — uji materiil UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6. Nomor 29/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

7. Nomor 282/PUU-XXIII/2025 — uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

8. Nomor 278/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

9. Nomor 286/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

10. Nomor 282/PUU-XXIV/2026 — uji formil UU No. 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Nomor 275/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

12. Nomor 272/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

13. Nomor 273/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

14. Nomor 277/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

15. Nomor 302/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

16. Nomor 287/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

17. Nomor 276/PUU-XXIV/2026 — uji materiil UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Implikasi bagi Publik dan Pelaku Hukum

Konsentrasi 17 putusan dalam satu hari menuntut perhatian serius dari para pemohon, kuasa hukum, serta pemangku kepentingan di sektor yang tersentuh. Bagi masyarakat umum, putusan-putusan terkait KUHP dan sektor keuangan dapat mengubah hak-hak prosedural, batasan kewenangan aparat, maupun kerangka perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha di bidang keuangan, kejelasan norma pasca-putusan MK menjadi prasyarat perencanaan bisnis dan kepatuhan regulasi. Bagi akademisi hukum, rangkaian putusan ini akan menjadi bahan analisis komparatif yang penting dalam literatur yurisprudensi konstitusional Indonesia.

Sidang pengucapan putusan dijadwalkan terbuka untuk umum sesuai ketentuan tata tertib MK. Publik dapat mengikuti jalannya persidangan melalui kanal resmi yang disediakan lembaga tersebut. Hasil putusan—baik berupa pengabulan, pengabaian, maupun penolakan permohonan—akan memiliki kekuatan mengikat dan langsung berlaku sejak diucapkan di persidangan.