Indef nilai DSI perkuat daya tawar RI hingga pacu devisa

Entitas Baru di Balik Ekspor Komoditas: Bagaimana DSI Mengubah Peta Daya Tawar Indonesia di Pasar Dunia

Pemandanganindah.com – Indonesia selama puluhan tahun menghadapi persoalan struktural yang sama: kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar, namun nilai yang benar-benar tertangkap di dalam negeri jauh di bawah potensi sebenarnya. Praktik under-invoicing, fragmentasi data perdagangan, dan lemahnya posisi negosiasi di hadapan pembeli asing telah menjadi kebocoran devisa yang kronis. Di tengah latar belakang itulah, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hadir sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menutup celah-celah tersebut secara sistemik.

DSI diposisikan sebagai entitas tunggal berskala nasional yang mengelola dan mengawasi arus ekspor komoditas strategis. Bukan sekadar badan dagang biasa, melainkan mekanisme tata kelola yang bertujuan menyatukan data perdagangan, menstandarkan pelaporan nilai transaksi, dan memastikan bahwa devisa hasil ekspor (DHE) tidak lagi menguap melalui jalur-jalur yang tidak terpetakan.

Penilaian dari Sisi Ekonomi Makro

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), memandang pembentukan DSI sebagai langkah yang secara fundamental mengubah kalkulasi daya tawar Indonesia di arena perdagangan internasional. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, ia menegaskan bahwa tujuan utama entitas baru ini bersifat konstruktif.

“Tujuannya baik, DSI dibentuk untuk mengintegrasikan data ekspor, menekan praktik under-invoicing, dan menjaga devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.”

Argumen inti yang Esther sampaikan berkaitan dengan skala. Ketika satu entitas negara menguasai volume ekspor komoditas dalam jumlah masif, dinamika harga di pasar global bergeser. Pembeli asing tidak lagi berhadapan dengan ratusan eksportir kecil yang saling bersaing dan saling menekan harga, melainkan satu mitra dengan kapasitas negosiasi yang jauh lebih solid.

“Sebagai entitas tunggal yang besar, BUMN memiliki posisi tawar (bargaining power) yang lebih kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global.”

Di samping dimensi harga, Esther menyoroti manfaat sekunder yang tidak kalah penting: akurasi data. Dengan satu titik kendali, pemerintah memperoleh gambaran yang jauh lebih tajam mengenai volume, nilai, dan arah aliran komoditas. Pengawasan terhadap arus devisa pun menjadi lebih presisi, bukan lagi berbasis estimasi atau laporan parsial dari berbagai pelaku yang tersebar.

Tantangan Operasional yang Tidak Bisa Diabaikan

Esther tidak berhenti pada narasi optimis. Ia mengingatkan bahwa menjalankan peran sebagai perantara tunggal atau pengelola ekspor berskala nasional menuntut modal finansial yang sangat besar serta infrastruktur sistem yang kompleks. Kegagalan dalam salah satu komponen tersebut dapat mengubah instrumen yang seharusnya memperkuat menjadi beban birokrasi yang justru memperlambat arus perdagangan.

Ia juga menyoroti bahwa upaya memerangi under-invoicing dan transfer pricing sebenarnya dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan yang sudah ada, tanpa perlu merombak seluruh arsitektur perdagangan. Kehadiran DSI, dalam pandangannya, harus diimbangi dengan mekanisme yang transparan, efisien, dan tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha yang beroperasi secara wajar.

Titik kritis lainnya terletak pada persepsi importir asing. Esther mengingatkan bahwa meskipun visibilitas perdagangan domestik meningkat, pembeli luar negeri tetap memiliki alternatif. Apabila proses ekspor melalui DSI menjadi lebih panjang, lebih birokratis, atau kurang prediktabel, negara pesaing dengan prosedur yang lebih ringkas akan dengan cepat mengisi ruang yang ditinggalkan. Kecepatan dan kepastian regulasi menjadi variabel yang sama pentingnya dengan skala entitas itu sendiri.

Visi dari Puncuk Manajemen Danantara

Dari sisi kepemimpinan, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani membingkai mandat DSI bukan semata sebagai instrumen fiskal, melainkan sebagai fondasi tata kelola yang lebih akuntabel untuk seluruh ekosistem komoditas strategis nasional. Ia menekankan bahwa kekayaan alam tanpa kerangka pengelolaan yang kuat hanya menghasilkan nilai yang bocor dan tidak terukur.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional.”

Penekanan Rosan pada “pemahaman terhadap transaksi ekspor, dinamika pasar, dan potensi optimalisasi nilai” mengisyaratkan bahwa DSI tidak dirancang sebagai alat kontrol harga secara langsung, melainkan sebagai platform intelijen ekonomi yang memungkinkan negara mengambil keputusan berbasis data riil, bukan asumsi.

Implikasi Jangka Panjang bagi Arsitektur Ekonomi Nasional

Jika berhasil diimplementasikan dengan tata kelola yang disiplin, DSI berpotensi mengubah struktur insentif dalam rantai pasok komoditas Indonesia. Eksportir yang selama ini beroperasi dalam kegelaman informasi akan menghadapi standar pelaporan yang lebih ketat. Pembeli asing akan berhadapan dengan satu titik kontak yang memiliki kapasitas negosiasi setara dengan korporasi multinasional. Dan pemerintah akan memperoleh instrumen fiskal yang lebih andal untuk menghitung penerimaan dari sektor sumber daya alam.

Sebaliknya, kegagalan dalam eksekusi—baik karena keterbatasan modal, lemahnya sistem teknologi, maupun resistensi birokratis—akan meninggalkan jejak yang sulit diperbaiki. Kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme ekspor nasional, sekali hilang, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Oleh karena itu, transparansi proses, efisiensi operasional, dan konsistensi regulasi bukan sekadar nilai tambah, melainkan prasyarat kelangsungan entitas ini sebagai instrumen kebijakan yang efektif.