Bulog Sorong salurkan 5.000 kg beras SPHP setiap hari ke 190 mitra

Stabilitas Pangan di Papua Barat Daya: Bulog Sorong Jaga Aliran Beras SPHP ke 190 Titik Distribusi

Pemandanganindah.com – Ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia kerap menjadi perhatian utama pemerintah, terutama di daerah yang bergantung pada pasokan dari luar pulau. Di Papua Barat Daya, Perum Bulog Cabang Sorong menjalankan peran strategis dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara rutin sepanjang tahun 2026. Volume distribusi harian mencapai sekitar 5.000 kilogram, dialirkan ke 190 mitra dagang yang tersebar di empat kabupaten dalam cakupan operasional cabang tersebut.

Program SPHP sendiri merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga harga beras tetap terjangkau sekaligus memastikan pasokan tidak terputus di pasar ritel. Bagi masyarakat di kawasan kepulauan dan pedalaman Papua, akses terhadap beras bersubsidi menjadi faktor penentu ketahanan pangan rumah tangga, mengingat biaya logistik yang tinggi dapat mendorong harga jual melonjak di tingkat akhir.

Mekanisme Distribusi dan Batas Pengambilan

Sigit Baskoro, Kepala Bulog Cabang Sorong, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama: pasar SP2KP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kemitraan) serta outlet binaan Bulog yang dikenal sebagai Rumah Pangan Kita (RPK). Setiap mitra dagang diberikan jatah maksimal empat ton beras dalam satu kali pengambilan, dengan jumlah aktual disesuaikan terhadap kebutuhan riil dan kapasitas penyimpanan masing-masing kios.

“Per hari kita melakukan rebag sebanyak kurang lebih 50 ton untuk disalurkan kepada pasar SP2KP dan outlet-outlet binaan Bulog yaitu RPK.”

Kedua belas puluh sembilan puluh mitra tersebut beroperasi di empat wilayah administratif, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw. Sementara itu, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan berada di bawah yurisdiksi Bulog Cabang Teminabuan, sehingga tidak termasuk dalam cakupan distribusi cabang Sorong.

Operasi Pengemasan Ulang di Gudang

Beras yang masuk ke gudang Bulog Sorong berasal dari berbagai sentra produksi dan distribusi, antara lain dari wilayah Jember di Jawa Timur serta Jakarta. Setelah tiba dalam bentuk karung besar 50 kilogram, beras tersebut melalui proses pengemasan ulang (rebagging) menjadi kemasan ritel lima kilogram yang sesuai standar SPHP.

Jufriadi, Kepala Gudang Bulog Cabang Sorong, mengungkapkan bahwa aktivitas rebagging berlangsung setiap hari dengan kapasitas antara 35 hingga 50 ton per hari. Proses ini memastikan bahwa stok yang tersedia selalu dalam bentuk kemasan siap jual, sehingga mitra tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh pasokan.

“Minimal satu hari kami rebagging 35 sampai 50 ton. Jadi dari karung 50 kilogram kami kemas kembali ke karung SPHP.”

Dari sisi volume mingguan, rata-rata penyaluran beras SPHP dari gudang Sorong berada pada kisaran 120 hingga 150 ton per pekan. Ritme operasional yang konsisten ini dirancang agar tidak terjadi kekosongan stok di tingkat ritel, terutama menjelang hari-hari besar atau periode permintaan tinggi.

“Kami setiap hari penyaluran dan setiap hari stoknya kami rebag. Jadi kami tidak pernah kosong stok untuk SPHP.”

Penetapan Harga dan Implikasi bagi Konsumen

Bulog Cabang Sorong menetapkan harga jual beras SPHP sebesar Rp11.600 per kilogram, atau Rp58.000 untuk satu kemasan lima kilogram. Harga tersebut berada di bawah rata-rata harga pasar bebas di wilayah Papua Barat Daya, yang kerap lebih tinggi akibat biaya transportasi laut dan udara yang memberatkan rantai pasok.

Keberadaan 190 titik distribusi di empat kabupaten sekaligus memberikan jangkauan yang lebih merata dibandingkan model distribusi terpusat. Bagi warga di Raja Ampat maupun Tambrauw, yang secara geografis terpencil dan bergantung pada kapal untuk logistik harian, akses langsung ke beras bersubsidi melalui mitra lokal mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan menekan potensi lonjakan harga di tingkat konsumen akhir.

Operasi Bulog Sorong sepanjang 2026 ini menjadi bagian dari upaya nasional menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang secara struktural rentan terhadap gejolak pasokan akibat faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur darat.