Kemenekraf perkuat peran hilirisasi hingga penurunan kemiskinan

Ekonomi Kreatif Masuk Garis Depan Agenda Transformasi Ekonomi Nasional 2027

Pemandanganindah.com – Agenda transformasi ekonomi Indonesia memasuki fase yang menuntut keterlibatan lintas sektor secara lebih terintegrasi. Di tengah dorongan pemerintah untuk menggeser orientasi ekspor dari bahan mentah menuju produk bernilai tambah tinggi, sektor ekonomi kreatif kini diposisikan bukan lagi sebagai pelengkap kebijakan, melainkan sebagai tulang punggung sejumlah prioritas pembangunan nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan seluruh program kerjanya dengan kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), dengan penekanan khusus pada hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan percepatan penurunan kemiskinan.

Fokus 2027: Keterkaitan Langsung dengan Prioritas Nasional

Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Bekraf, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Senin. Ia menegaskan bahwa mulai tahun 2027, seluruh program dan kegiatan kementerian akan diarahkan secara eksplisit pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan PKPN.

“Pada tahun 2027 kami akan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan PKPN, Program Kerja Prioritas Nasional.”

Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma: dari pendekatan sektoral yang berdiri sendiri menuju integrasi penuh ke dalam arsitektur kebijakan ekonomi nasional. Hilirisasi—proses mengolah bahan mentah atau produk awal menjadi barang jadi bernilai tambah—menjadi kata kunci yang mengikat berbagai klaster prioritas, mulai dari industri manufaktur hingga pengembangan produk kreatif-derivatif.

Empat Pilar Kontribusi Kemenekraf

Teuku Riefky merinci empat jalur kontribusi yang akan ditempuh kementerian dalam mendukung transformasi ekonomi. Pertama, penguatan produktivitas melalui peningkatan kualitas talenta ekonomi kreatif, mencakup pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di berbagai subsektor kreatif. Kedua, akselerasi inovasi dan digitalisasi agar proses produksi kreatif dapat memanfaatkan teknologi terkini secara lebih luas dan inklusif.

Ketiga, perluasan akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Dalam praktiknya, mekanisme ini memungkinkan kreator dan pelaku usaha kreatif menggunakan hak cipta, merek, atau paten sebagai agunan untuk memperoleh pendanaan—sebuah langkah yang selama ini masih terbatas di Indonesia. Keempat, penguatan industri melalui hilirisasi produk kreatif-derivatif, yakni pengembangan turunan dari karya kreatif awal menjadi produk komersial yang siap masuk pasar domestik maupun global.

Peran Strategis dalam Enam Klaster Prioritas

Menurut Teuku Riefky, sektor ekonomi kreatif menyentuh setidaknya enam klaster prioritas nasional secara simultan: ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi, industrialisasi, infrastruktur perumahan, serta ketahanan bencana. Cakupan yang luas ini menjadikan ekraf bukan sekadar satu lini program, melainkan instrumen lintas-klaster yang dapat menggerakkan multiplier ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

“Dengan demikian ekraf dapat menjadi bagian integral dari pencapaian prioritas pembangunan nasional bukan sekadar program sektoral.”

Konteks pernyataan ini penting dipahami: selama beberapa dekade, kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia cenderung berjalan paralel dengan agenda pembangunan utama, tanpa integrasi struktural yang memadai. Penempatan ekraf di dalam kerangka PKPN mengubah posisi tersebut secara fundamental—dari program tambahan menjadi komponen wajib dalam perencanaan pembangunan tahunan.

Usulan Integrasi ke dalam PKPN 2027

Dalam rapat kerja tersebut, Kemenekraf secara resmi mengusulkan dua langkah integrasi. Pertama, penempatan ekonomi kreatif di dalam klaster hilirisasi dan industrialisasi PKPN 2027, khususnya melalui mekanisme hilirisasi industri kreatif yang mengubah konten, desain, dan karya menjadi produk manufaktur bernilai tambah. Kedua, penguatan ekonomi kreatif di klaster ekonomi kerakyatan dan desa melalui aktivasi desa, kelurahan, dan ruang kreatif sebagai simpul pengembangan potensi serta aktivitas ekonomi kreatif di tingkat daerah.

Usulan kedua ini memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan mengaktifkan ruang-ruang kreatif di level kelurahan dan desa, pemerintah berharap dapat mendistribusikan manfaat ekonomi kreatif secara lebih merata, mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta membuka jalur penghidupan alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor-sektor berproduktivitas rendah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menempatkan partisipasi luas masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan.

Implikasi dan Arah ke Depan

Langkah Kemenekraf ini menempatkan sektor kreatif pada posisi yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam arsitektur kebijakan ekonomi Indonesia. Jika integrasi ke dalam PKPN 2027 terealisasi, maka setiap program hilirisasi, industrialisasi, dan pengentasan kemiskinan akan memiliki dimensi kreatif yang terukur dan terakuntabilitas. Bagi pelaku industri kreatif, hal ini berarti akses terhadap pembiayaan berbasis KI, dukungan infrastruktur digital, dan pengakuan formal terhadap kontribusi ekonomi mereka dalam statistik nasional.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi lintas kementerian, ketersediaan data produktivitas yang akurat, serta kapasitas kelembagaan di tingkat daerah untuk mengelola ruang kreatif secara berkelanjutan. Tantangan tersebut tidak kecil, namun arah kebijakan yang telah diletakkan di meja Komisi VII DPR RI membuka ruang dialog dan pengawasan yang diperlukan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran retorika.