APHI sebut pemegang PBPH laksanakan kesiapsiagaan karhutla

Menjelang Puncak Musim Karhutla September 2026, Sektor Perhutanan Perkuat Protokol Antisipasi di Lapangan

Pemandanganindah.com – Periode September 2026 diproyeksikan sebagai puncak cuaca ekstrem yang membawa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling tinggi dalam setahun. Menyikapi ancaman tersebut, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan bahwa seluruh prosedur antisipasi dan penanggulangan api di areal kerja masing-masing sudah berjalan, bukan sekadar disiapkan di atas kertas.

Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan bahwa anggota asosiasi telah mengaktifkan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan secara nyata di lapangan. Langkah-langkah yang dijalankan mencakup patroli rutin, pemantauan titik panas melalui teknologi deteksi, identifikasi dini potensi kebakaran, kesiapan personel dan peralatan pemadaman, inspeksi lapangan berkala, serta mekanisme respons cepat ketika indikasi api terdeteksi.

“PBPH bukan baru siap mendukung, tetapi telah melaksanakan SOP kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla,” ujar Soewarso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Edukasi Masyarakat dan Peran Masyarakat Peduli Api

Di luar aspek teknis pemadaman, upaya pencegahan juga diarahkan pada perubahan perilaku di tingkat komunitas. Anggota APHI menjalankan program edukasi kepada warga sekitar areal kerja mengenai bahaya serta dampak lingkungan dan kesehatan akibat kebakaran lahan. Pembinaan Masyarakat Peduli Api turut diperkuat agar warga memiliki kapasitas mendeteksi dan melaporkan titik api sejak dini.

Salah satu pesan kunci yang disampaikan adalah agar pembukaan dan pengelolaan lahan tidak lagi mengandalkan pembakaran terbuka. Praktik tersebut selama puluhan tahun menjadi pemicu utama karhutla di berbagai kawasan, dan mengubahnya menjadi metode pengelolaan tanpa api merupakan bagian dari strategi jangka panjang sektor perhutanan.

Arahan Kementerian Kehutanan dan Evaluasi Agustus

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menginstruksikan seluruh pemegang PBPH untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, khususnya menjelang puncak cuaca ekstrem pada September 2026. Peningkatan kewaspadaan tersebut ditujukan untuk melindungi areal kerja PBPH, kawasan hutan lindung, permukiman masyarakat, serta kualitas udara dari dampak asap dan kebakaran.

Kementerian Kehutanan juga memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah,” kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9).

Walaupun tren tersebut positif, Menteri Kehutanan mengingatkan agar tidak ada pihak yang berpuas diri. September dinilai sebagai periode krusial di mana kewaspadaan, kesiapan personel dan peralatan, kemampuan deteksi dini, serta koordinasi pemadaman harus terus diperkuat tanpa jeda.

Surat Edaran APHI dan Penguatan Koordinasi Tapak

Menanggapi arahan pemerintah, Soewarso menyatakan bahwa anggota APHI terus memperkuat dukungan melalui penerapan SOP di areal kerja masing-masing. Pelaksanaan prosedur tersebut diperkuat melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan pemangku kepentingan lain di tingkat tapak.

APHI juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh anggota agar meningkatkan kewaspadaan, memastikan ketersediaan sumber daya, serta mengoptimalkan seluruh langkah antisipasi dan penanggulangan karhutla.

“Surat edaran tersebut memperkuat langkah yang telah dilaksanakan anggota. Kami meminta seluruh PBPH terus meningkatkan patroli, deteksi dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan seluruh pihak,” ujar Soewarso.

Gotong Royong Lintas Areal dan Kolaborasi dengan GAPKI

Anggota APHI didorong untuk saling mendukung dan bergotong royong, termasuk membantu penanganan kebakaran di luar areal konsesi masing-masing sesuai kebutuhan dan arahan pemerintah. Pendekatan berbasis bentang alam dinilai esensial karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja perusahaan.

“Pendekatan berbasis bentang alam diperlukan karena api dan asap tidak mengenal batas administratif maupun batas areal kerja perusahaan,” kata Soewarso.

Sebagai langkah konkret, APHI memperkuat kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) guna mendukung koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pertukaran informasi real-time, peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan, dukungan pemadaman baik di dalam maupun di luar areal konsesi, serta edukasi masyarakat yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Menurut Soewarso, kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, APHI, pemegang PBPH, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan SOP di tingkat tapak, mempercepat penanganan setiap titik api, serta melindungi hutan dan masyarakat selama periode puncak rawan karhutla. Dengan tren penanganan yang membaik sepanjang Agustus sebagai fondasi, tantangan terbesar kini terletak pada mempertahankan momentum tersebut ketika tekanan cuaca ekstrem mencapai puncaknya pada bulan September.