DPR: Penguatan PKBM strategis atasi masalah anak tidak sekolah

Special Plan – Jakarta, Rabu — Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan bahwa penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah langkah penting untuk mengurangi jumlah anak yang masih tidak masuk sekolah. Menurutnya, PKBM memiliki kemampuan unik dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang menghadapi hambatan dalam sistem pendidikan formal. “PKBM berperan sebagai alat fleksibel yang dapat menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang, termasuk anak-anak yang terlantar atau tidak memiliki kesempatan memasuki jalur pendidikan konvensional,” jelas Kurniasih dalam sebuah wawancara terkini.

Kemampuan PKBM Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Menurut Kurniasih, PKBM tidak hanya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan formal sering kali memiliki batasan waktu dan tempat, sehingga anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kondisi khusus seperti keterbatasan ekonomi, kesehatan, atau akses transportasi sulit untuk mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah konvensional. PKBM, di sisi lain, dapat diselenggarakan di lingkungan masyarakat lokal, sehingga lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan.

“PKBM memiliki kemampuan untuk menjangkau kelompok usia yang beragam, mulai dari anak-anak yang belum bisa masuk sekolah hingga remaja yang putus sekolah. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan setiap individu memiliki peluang belajar yang adil,” kata Kurniasih.

Ia menekankan bahwa PKBM perlu diintegrasikan dengan berbagai aspek pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Dalam konteks yang semakin dinamis, Kurniasih berpendapat bahwa keterampilan praktis dan literasi digital menjadi komponen penting yang tidak boleh diabaikan. “PKBM bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga harus menjadi platform untuk mengasah kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Menurut Kurniasih, keberhasilan PKBM dalam menjawab tantangan pendidikan tergantung pada kualitas program yang diberikan. Ia mengingatkan bahwa perlu ada peningkatan keterampilan teknis seperti desain, komputer, atau keuangan, yang dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga penting untuk memberi mereka wawasan tentang bagaimana membangun usaha atau berinovasi di bidang yang diminati.

Program yang Konsisten dengan Visi Nasional

Kurniasih menjelaskan bahwa penguatan PKBM selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang tercantum dalam dokumen Astacita. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan pemerataan akses sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan kompetitif di tingkat global. “Melalui PKBM, kita bisa memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari kondisi sosial atau ekonominya, memiliki peluang untuk berkembang secara merata,” ujarnya.

Menurut Kurniasih, pemerintah perlu memastikan bahwa PKBM tidak hanya menjadi wadah belajar tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang terpadu. Ia menambahkan bahwa PKBM dapat menjadi jembatan antara sistem formal dan non-formal, sehingga memperkuat konsep pendidikan berkelanjutan. “PKBM perlu diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional agar dapat mendapat dukungan dana, tenaga pengajar, dan fasilitas yang memadai,” tutur Kurniasih.

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan PKBM harus dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah. Beberapa daerah mungkin memerlukan pengembangan PKBM yang fokus pada bidang teknologi, sementara daerah lain mungkin lebih memprioritaskan bidang seni atau pertanian. “Penyesuaian program PKBM dengan konteks lokal adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya,” jelas Kurniasih.

Target Jangka Panjang Pendidikan Inklusif

Dalam wawancaranya, Kurniasih menyebutkan bahwa visi pembangunan sumber daya manusia dalam Astacita memiliki target jangka panjang, yakni menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing. Ia menilai bahwa penggabungan keterampilan praktis, kewirausahaan, dan literasi digital dalam PKBM akan membantu mencapai tujuan tersebut. “Keterampilan tersebut tidak hanya meningkatkan peluang kerja, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan inisiatif anak-anak untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan mereka,” tegasnya.

Kurniasih juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya dalam memperkuat PKBM. Ia menyarankan bahwa program ini perlu dikelola secara kolaboratif agar dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat. “Dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa memastikan bahwa PKBM tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam konteks saat ini, Kurniasih memandang bahwa peningkatan kualitas PKBM adalah langkah yang sangat strategis. Ia menambahkan bahwa program ini dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang kesulitan memasuki sistem sekolah formal, sehingga tidak ada yang terlewat dari kesempatan pendidikan. “PKBM adalah bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan kemampuan akademik, tetapi juga pengembangan soft skills dan kemandirian ekonomi,” jelas Kurniasih.

Kurniasih berharap penguatan PKBM dapat dilakukan segera, dengan penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel dan keterlibatan lebih banyak pihak. Ia menegaskan bahwa PKBM bukan hanya sebagai tempat belajar tambahan, tetapi sebagai sistem pendidikan yang bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. “Dengan program yang terukur dan berkelanjutan, PKBM bisa menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing,” tutupnya.