Ombudsman: Jaminan keselamatan transportasi butuh solusi sistemik

What Happened During –

Jakarta, Rabu – Sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menekankan bahwa memastikan keselamatan dalam sektor transportasi massal memerlukan pendekatan holistik dan penyelesaian yang mendasar. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, setiap kegagalan dalam sistem transportasi yang mampu menimbulkan ancaman terhadap kehidupan manusia harus dilihat sebagai isu yang serius bagi seluruh pemangku kepentingan. “Keselamatan warga adalah prinsip inti dalam setiap aspek pelayanan publik, dan operator layanan harus menjadikan hal ini sebagai fokus utama,” ujarnya.

Kecelakaan di Bekasi sebagai contoh

Keprihatinan Ombudsman RI terutama terpicu oleh kejadian lalu lintas perkeretaapian di Bekasi, Jawa Barat, yang berujung pada korban jiwa dan luka-luka. Robert menyebut insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang berdampak luas, karena mengandung beberapa risiko yang bisa berulang jika tidak dianalisis secara menyeluruh. “Tragedi ini tidak hanya tentang kecelakaan teknis, tetapi juga mengungkap kelemahan dalam tata kelola sistem transportasi,” tambahnya.

“Operator tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran operasional, tetapi wajib memastikan bahwa keselamatan pengguna menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan,” kata Robert, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam wawancara tersebut, Robert mengingatkan bahwa masalah keselamatan transportasi tidak bisa diatasi dengan penyelesaian kasus secara terpisah. Setiap kegagalan yang memicu kecelakaan harus menjadi bahan evaluasi kritis yang mencakup seluruh elemen penyelenggaraan layanan. Ia menyoroti bahwa keselamatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga berkaitan dengan keandalan sistem, perlindungan pengguna, serta keterbukaan dalam pengelolaan pelayanan publik.

Menurut Robert, kecelakaan di Bekasi menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses investigasi dan tindak lanjutnya. Ia menegaskan bahwa korban dan keluarga mereka berhak mendapatkan penanganan yang cepat, kompensasi adil, serta informasi yang jelas. “Selain itu, masyarakat harus diberikan akses layanan tanpa diskriminasi, dan hasil evaluasi serta langkah perbaikan harus dibagikan secara terbuka,” tambahnya.

Reformasi sistem sebagai kunci

Robert menyatakan, Ombudsman RI tidak hanya mengawasi kejadian yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya mendorong reformasi sistem agar kejadian serupa tidak terulang. “Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penyelesaian insiden, tetapi harus diarahkan pada perbaikan struktural,” ujarnya.

Menurutnya, sistem transportasi massal perlu diperbaiki dengan menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian. Ini berarti modernisasi teknologi, peningkatan standar keselamatan, dan pelatihan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. “Keselamatan pengguna harus menjadi aspek yang terukur dalam setiap langkah penyelenggaraan layanan,” imbuh Robert.

Dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan, Ombudsman RI akan memastikan semua pihak, termasuk pemerintah, operator kereta, dan badan terkait, melakukan audit menyeluruh terhadap aspek pengelolaan transportasi. Audit ini akan mencakup pengecekan kepatuhan terhadap protokol keselamatan, efektivitas pengendalian operasional, serta kemampuan manajemen risiko dan respons darurat.

Tragedi sebagai titik balik

Robert menegaskan bahwa kejadian di Bekasi bukan sekadar insiden yang terjadi sesaat, tetapi harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki sistem pelayanan publik. “Tragedi ini mengingatkan bahwa keselamatan warga tidak bisa dilihat hanya sebagai kebetulan, tetapi harus menjadi komitmen yang terukur dalam setiap kebijakan transportasi,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Ombudsman RI meminta semua pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja layanan. Evaluasi ini mencakup analisis masalah seperti kelalaian prosedural, kurangnya mitigasi risiko, serta ketidakseimbangan antarpenyelenggara. “Risiko yang berulang harus segera dikoreksi, dan tidak boleh dianggap remeh,” jelas Robert.

Robert juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap transportasi massal hanya bisa dipulihkan jika pemerintah berperan aktif dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. “Layanan transportasi adalah hak dasar masyarakat, dan standar keselamatan harus menjadi elemen yang tidak bisa dipersoalkan,” tambahnya.

Komitmen terhadap keberlanjutan

Menurut Robert, insiden kecelakaan di Bekasi adalah kesempatan untuk mengevaluasi sistem secara menyeluruh. Ia menyoroti bahwa semua pihak, termasuk penyelenggara layanan, harus memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar keluhan bisa terdeteksi sejak awal. “Kami menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di sektor transportasi demi memastikan keselamatan warga benar-benar menjadi prioritas utama,” kata Robert.

Robert menekankan bahwa reformasi pelayanan publik di bidang transportasi harus berangkat dari pemenuhan hak warga. Ini melibatkan tidak hanya pengadaan infrastruktur yang memadai, tetapi juga penerapan kebijakan yang mengedepankan keamanan. “Modernisasi teknologi dan penguatan standar harus berjalan bersamaan dengan transparansi informasi dan pengaduan dari masyarakat,” ujarnya.

Ombudsman RI berharap insiden di Bekasi menjadi momentum untuk mengubah cara pengelolaan transportasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. “Kami yakin bahwa dengan pendekatan sistemik, kualitas pelayanan publik di Indonesia bisa meningkat secara signifikan,” tambah Robert.

“Pengawasan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penyelesaian insiden, tetapi harus diarahkan pada reformasi sistem guna mencegah kejadian serupa terulang,” kata Robert menambahkan.

Dengan adanya kecelakaan yang terjadi, Ombudsman menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap aspek penting seperti keandalan sistem, keterlibatan pemangku kepentingan, serta tanggung jawab administratif. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kesalahan dalam pengelolaan layanan transportasi tidak hanya diatasi secara lokal, tetapi juga diidentifikasi sebagai isu sistemik yang memerlukan perhatian nasional,” jelasnya.

Robert berharap reformasi ini tidak hanya menjadi respons terhadap kecelakaan yang terjadi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk mencegah risiko serupa di masa depan. “Kami menekankan bahwa keselamatan warga adalah target utama, dan ini bisa dicapai dengan keterlibatan semua pihak