Menkomdigi Sebut Pengendalian Akses Ruang Digital untuk Lindungi Anak

Special Plan – Jakarta, Kamis – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid menggarisbawahi keharusan mengatur penggunaan ruang digital oleh anak-anak untuk mengurangi risiko seperti penipuan atau paparan konten berbahaya. Dalam kegiatan KUPAS (Kumpul TUNAS) di SMPN 1 Jakarta, ia menyoroti bagaimana akses ke media digital perlu dikelola secara lebih ketat agar generasi muda bisa berkembang secara optimal.

Kebijakan untuk Memastikan Keamanan Digital Anak

Meutya menyampaikan bahwa kebijakan ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menegakkan aturan yang membatasi akses anak ke platform digital berisiko. Tujuannya, menurutnya, adalah membantu anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang fokus, aman, dan siap menghadapi dunia digital.

“Kalau lima jam habis di layar, kapan waktunya belajar dan berprestasi?”

Dalam kesempatan itu, Meutya menegaskan bahwa penggunaan ponsel dan media sosial yang berlebihan bisa mengganggu perkembangan karakter dan kesempatan belajar anak. Ia menekankan perlunya penurunan “screentime” atau waktu layar, agar anak bisa fokus pada kegiatan produktif seperti belajar, berolahraga, atau berinteraksi sosial secara langsung dengan teman dan guru.

Risiko Nyata di Ruang Digital

Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa masalah ini bukan sekadar teori, tetapi sudah terjadi di tengah masyarakat. Dalam dialog interaktif dengan para siswa, beberapa peserta membagikan pengalaman pribadi mengenai ancaman digital. Salah satunya adalah kasus penipuan saat melakukan transaksi akun game yang menguras uang mereka. Ada pula cerita tentang paparan konten tidak pantas melalui pesan instan dari nomor tak dikenal.

“Adik-adik harus menurunkan screentime-nya, ini untuk masa depan semua. Saatnya adik-adik sibuk mencari prestasi, ikut organisasi, ikut olahraga, sibuk bersosialisasi dengan teman-teman dan guru,”

Kisah-kisah tersebut, menurut Meutya, menggambarkan bagaimana anak-anak Indonesia terpapar risiko digital yang serius. Ia menambahkan bahwa tingginya angka kekerasan seksual berbasis daring menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi generasi muda. “Kasus-kasus ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah meminta platform untuk menunda akses anak membuat akun media sosial sampai usia 16 tahun,” kata Menkomdigi.

Kolaborasi untuk Membentuk Generasi Tangguh

Meutya menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu didukung oleh sekolah dan keluarga. Ia mengapresiasi langkah SMPN 1 Jakarta yang membatasi penggunaan ponsel selama jam sekolah. Menurutnya, kebijakan itu sesuai dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat, di mana anak bisa fokus pada tugas akademik dan interaksi sosial.

Dalam menjelaskan, Meutya menekankan bahwa pendidikan di dunia digital harus berjalan seimbang. “Langkah SMPN 1 Jakarta ini kami apresiasi, karena memang kami harapkan anak-anak ketika sekolah bisa fokus, bisa asik dengan teman-temannya, bukan asik dengan handphone,” tambahnya.

Pelaksanaan Aturan untuk Kebaikan Masa Depan

Menkomdigi juga meminta anak-anak untuk memahami bahwa aturan ini dirancang agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih cerdas dan tangguh. Ia menyebutkan bahwa pemerintah, melalui Presiden, Menteri Komdigi, dan DPR, akan memantau pelaksanaan PP TUNAS secara ketat. “Kita harapkan kalian bisa mengerti bahwa upaya ini dilakukan demi kebaikan generasi dan tunas bangsa ke depan,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Meutya mengingatkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Namun, jika tidak diatur, media sosial bisa menjadi penghalang bagi pertumbuhan anak. “Ruang digital harus menjadi alat yang membantu, bukan menghambat, kehidupan anak-anak,” tegasnya.

Pelatihan dan Kesadaran Bersama

Kegiatan KUPAS, yang merupakan bagian dari inisiatif pemerintah, bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pelindungan anak di dunia digital. Meutya menjelaskan bahwa kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, agar anak-anak bisa memahami dampak negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. “Kita perlu menyadarkan mereka bahwa digital tidak bisa menggantikan interaksi langsung dengan orang lain,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah berupaya memperkuat regulasi tersebut dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga sangat penting, karena masing-masing memiliki peran vital dalam membentuk kebiasaan digital anak-anak,” imbuh Menkomdigi.

Kesiapan Menghadapi Tantangan Masa Depan

Meutya juga menyampaikan bahwa generasi muda harus dilatih agar siap menghadapi tantangan di masa depan. “Ruang digital adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi kita perlu pastikan anak-anak bisa memanfaatkannya secara bijak,” ujar Menkomdigi. Ia menekankan bahwa PP TUNAS tidak hanya mengatur akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman digital anak, sehingga mereka tidak hanya terpapar konten, tetapi juga belajar bagaimana memilih konten yang tepat.

Dalam penutupan, Menkomdigi meminta kepada semua pihak untuk terus mendukung kebijakan ini. “Kita perlu kerja sama yang kuat, agar anak-anak tidak hanya merasa aman di ruang digital, tetapi juga termotivasi untuk berkembang secara holistik,” pungkasnya. Kegiatan KUPAS ini diharapkan bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam cara masyarakat memandang dan mengelola ruang digital untuk anak-anak.

Dengan penegakan regulasi ini, Menkomdigi yakin bahwa anak-anak Indonesia akan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tantangan digital. Ia juga meminta masyarakat untuk terus mengawasi kebiasaan penggunaan media sosial, terutama di lingkungan keluarga. “Kita perlu memberikan batasan yang jelas, agar anak tidak terlalu tergantung pada layar,” katanya.

Meutya menyatakan bahwa dunia digital memang menawarkan banyak peluang, tetapi juga memiliki risiko yang harus dikelola. “Pemerintah, sekolah, dan keluarga harus menjadi garda depan dalam melindungi anak-anak dari bahaya yang mungkin muncul dari penggunaan platform digital secara bebas,” tegas Menkomdigi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang lebih siap, lebih bijak, dan lebih mandiri.