Imigrasi Cegah 42 Jamaah Calon Haji Nonprosedural Sebelum Berangkat ke Arab Saudi

Special Plan – Dari Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menghentikan pemberangkatan 42 warga negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan ibadah haji secara tidak sesuai prosedur ke Arab Saudi. Pencegahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan haji yang berlangsung sejak awal masa penyelenggaraan haji hingga Jumat (1/5) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Melalui tindakan ini, pihak imigrasi bertujuan melindungi WNI dari risiko penyalahgunaan visa dan konflik hukum di negara tujuan.

“Pencegahan ini adalah komitmen kami untuk menjaga keamanan dan kenyamanan WNI selama menjalani ibadah haji. Kami bertindak proaktif guna mengantisipasi praktik yang berpotensi menyebabkan penolakan masuk atau masalah hukum di Arab Saudi,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu.

Dalam upaya memastikan keberangkatan yang teratur, Hendarsam menyampaikan bahwa seluruh petugas imigrasi telah diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim haji. “Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kami terus hadir melalui sinergi antarinstansi sebagai bentuk kehadiran negara untuk masyarakat,” tambahnya.

Pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta: Temuan 23 Jamaah Nonprosedural

Dalam pemeriksaan khusus di Bandara Soekarno-Hatta, petugas imigrasi menemukan 23 jamaah calon haji yang masuk ke dalam kategori nonprosedural. Mereka tergabung dalam satu rombongan yang akan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827. “Kita menemukan ketidaksesuaian antara informasi perjalanan dan dokumen yang disajikan oleh para jamaah tersebut,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana.

Dari 23 orang yang diperiksa, terdapat 12 laki-laki dan 11 perempuan. Seluruh jamaah ini diduga menggunakan visa yang tidak tepat sesuai peruntukannya untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa mereka berencana melakukan ibadah haji dengan prosedur yang tidak sesuai aturan. Bahkan, seorang dari rombongan tersebut sempat diberi pertanyaan mengenai status pekerjaan mereka sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya sebagai jamaah haji.

“Salah satu anggota rombongan berperan sebagai koordinator, sementara 22 jamaah lainnya merupakan bagian dari praktik nonprosedural. Kami menemukan indikasi bahwa mereka menggunakan visa yang tidak sesuai untuk keberangkatan ke Arab Saudi,” kata Galih.

Setelah temuan ini, petugas imigrasi langsung berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Polri. Hasilnya, seluruh rombongan dinyatakan tidak boleh berangkat hingga masalah tersebut diselesaikan. Galih menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji 2026, yang mencakup peningkatan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit (PAU) dan penggunaan fasilitas autogate di bandara dengan volume tinggi.

Langkah Preventif untuk Menjaga Kepastian Proses Keberangkatan

Imigrasi telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk memperketat pengawasan terhadap jamaah calon haji. Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ditingkatkan, termasuk penerapan teknologi dan prosedur yang lebih ketat. Selain itu, petugas di seluruh bandara embarkasi dan debarkasi juga diminta untuk memberikan layanan optimal kepada jamaah haji Indonesia.

Galih menekankan bahwa pencegahan ini adalah upaya untuk menjaga keberangkatan yang benar sesuai aturan. “Kami menunda keberangkatan mereka untuk menghindari risiko penolakan di Arab Saudi atau masalah hukum yang mungkin terjadi. Sinergi lintas instansi menjadi penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tidak ada celah untuk kegiatan tidak sah,” ujarnya.

Persiapan keberangkatan jamaah calon haji Indonesia untuk gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026. Proses ini melibatkan 14 bandara utama, mulai dari Bandara Sultan Iskandar Mudar (Banda Aceh) hingga Bandara Yogyakarta (YIA). Fasilitas autogate yang dioperasikan di bandara seperti Kualanamu (KNO), Soekarno-Hatta (CGK), Juanda (SUB), dan lainnya dikerahkan untuk mempercepat proses keberangkatan dan kepulangan sekitar 221 ribu jamaah.

Penguatan Pengawasan dan Sinergi Instansi

Menindaklanjuti temuan di Bandara Soekarno-Hatta, Imigrasi terus memperkuat pengawasan keimigrasian di seluruh rangkaian keberangkatan haji. Upaya ini mencakup analisis risiko yang lebih mendalam, serta integrasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Haji dan Umrah serta Polri. “Kami menegaskan bahwa upaya pencegahan ini bukan hanya untuk menjaga keberangkatan yang sah, tetapi juga untuk memastikan perlindungan WNI selama berada di Tanah Suci,” jelas Galih.

Galih juga menyampaikan bahwa seluruh petugas di bandara embarkasi dan debarkasi telah disiagakan guna memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji. Mereka dilatih untuk menangani berbagai situasi yang mungkin terjadi, termasuk perubahan status visa atau dokumen yang tidak sesuai. “Kesiapan ini menunjukkan komitmen Imigrasi untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini,” tambahnya.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Imigrasi juga melakukan verifikasi lebih ketat terhadap dokumen perjalanan jamaah haji. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa semua peserta memiliki izin yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami ingin meminimalkan risiko keberangkatan yang tidak teratur, baik dari segi administrasi maupun hukum,” pungkas Galih.

Proses Keberangkatan dan Kesiapan Seluruh Bandara

Proses keberangkatan jamaah haji Indonesia yang pertama dari tanah air ke Madinah berlangsung pada 22 April hingga 6 Mei 2026. Setelahnya, gelombang kedua akan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, pada 7 hingga 21 Mei 2026. Dengan penguatan pengawasan, Imigrasi mengharapkan tidak ada jamaah haji yang kehilangan kesempatan beribadah akibat kesalahan prosedur.

Galih juga mengingatkan masyarakat agar melakukan ibadah haji melalui jalur resmi. “Dengan prosedur yang