Menteri PKP tinjau usulan program BSPS di Kabupaten Bangkalan

Latest Program – Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait, pada hari Minggu. Ia melakukan peninjauan terhadap usulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diusulkan pemerintah daerah setempat, sekaligus mengumumkan peluncuran program tersebut untuk tahun anggaran 2026. Kunjungan ini berlangsung di Jalan Sukolilo Raya, Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Bangkalan, dan menjadi momentum untuk menegaskan prioritas pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

“Program BSPS tahun 2026 memberikan alokasi bantuan yang signifikan bagi masyarakat di Pulau Madura,” ujar Maruarar Sirait saat memberikan sambutan di acara tersebut. Ia menekankan bahwa bantuan ini dirancang untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal, khususnya bagi keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan penghasilan rendah.

Menurut data yang diungkapkan, Kabupaten Bangkalan masuk dalam daftar kabupaten penerima bantuan program BSPS, dengan jumlah rumah yang direncanakan untuk diperbaiki sebanyak 573 unit. Angka ini merupakan bagian dari total 3.873 unit yang dianggarkan untuk seluruh Pulau Madura. Selain itu, bantuan perumahan juga akan diberikan ke tiga kabupaten lain, yaitu Sampang, Sumenep, dan Pamekasan, dengan masing-masing alokasi 1.300, 800, dan 1.200 unit. Total keseluruhan bantuan untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 33 ribu unit, meningkat dari 4.165 unit pada tahun anggaran 2025.

Program BSPS 2026 dan Penyaluran Bantuan

Kebijakan BSPS 2026 dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah tangga mereka sendiri. Menteri PKP menyatakan bahwa program ini tidak hanya membantu memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mewujudkan keterlibatan aktif warga dalam proses konstruksi. Pada kesempatan tersebut, Maruarar Sirait menggarisbawahi bahwa BSPS menjadi salah satu alat strategis dalam mewujudkan pemerataan perumahan di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Selain BSPS, pemerintah juga menghadirkan skema pembiayaan perumahan mikro bernilai hingga Rp100 juta tanpa agunan. Skema ini dilengkapi dengan bunga yang terjangkau, sekitar 0,5 persen per bulan, untuk menjangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menteri Sirait menilai bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni. “Dengan bantuan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga pembelajaran tentang manajemen keuangan rumah tangga,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan

Menteri PKP menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas, karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia material, pekerja konstruksi, hingga pedagang kecil dan perbankan. “Perumahan bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah maupun nasional,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, atas dukungan politik yang memungkinkan peluncuran program ini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Ansari, yang hadir sebagai perwakilan MH Said Abdullah, menegaskan bahwa program BSPS menjadi bentuk kehadiran negara dalam memastikan ketersediaan rumah layak huni bagi warga. “Konsep swadaya dalam BSPS menjadi kekuatan utama, karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan,” jelas Ansari. Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Madura.

Acara yang berlangsung di Bangkalan berakhir dengan kunjungan langsung ke lapangan. Menteri Sirait memeriksa kondisi rumah warga di Desa Sukolilo Barat, Labang, yang telah terdaftar sebagai calon penerima bantuan. Ia menilai bahwa kelayakan calon penerima bantuan sudah sesuai dengan standar, yaitu tinggal di rumah tidak layak huni dan memiliki penghasilan rendah. “Masyarakat yang menerima bantuan ini memang berhak, karena mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan,” imbuhnya.

Kehadiran Menteri PKP RI di Bangkalan diakhiri dengan pengunjungan ke lokasi penyaluran bantuan. Ia menyampaikan kepuasan terhadap keberhasilan pihak terkait dalam menyiapkan rencana pemberian bantuan yang transparan. Selain itu, Maruarar Sirait juga melibatkan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, serta Wakil Bupati, Moh Fauzan Ja’far, dalam melakukan evaluasi langsung terhadap progres program. Forkopimda Pemkab Bangkalan dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, turut mendampingi dalam acara tersebut.

Program BSPS 2026 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan dalam memperbaiki rumah. Dengan alokasi bantuan yang cukup besar, pemerintah pusat memastikan bahwa warga Madura, khususnya di Bangkalan, tidak terabaikan dalam upaya pembangunan perumahan. “Kita perlu memastikan bahwa bantuan ini mencapai kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” tegas Maruarar Sirait.

Adapun proses penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap, dengan pengawasan ketat dari pihak terkait. Maruarar Sirait menekankan bahwa BSPS bukan hanya sekadar program bantuan, tetapi juga alat untuk mendorong kemandirian ekonomi warga. “Dengan swadaya, masyarakat bisa membangun rumah mereka sendiri sambil mendapatkan bantuan finansial dari