Legislator-BGN pastikan dapur MBG Padang Pariaman sesuai standar

Main Agenda – Pariaman – Selama dua bulan terakhir, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan inspeksi ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tujuan kunjungan ini adalah memastikan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. “SPPG ini baru berjalan sejak dua bulan lalu sebagai bagian dari kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah,” ujar Ade Rezki Pratama saat mengunjungi lokasi, Kamis. Ia menegaskan bahwa program ini memiliki dampak jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil yang rentan kurang gizi.

Dalam wawancara, Ade menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar inisiatif sementara, melainkan investasi strategis untuk mengubah pola konsumsi keluarga. “Kebutuhan gizi masyarakat tidak bisa terpenuhi dalam waktu singkat, tapi dengan konsistensi dan pengawasan terus-menerus, kita bisa menciptakan perubahan yang bertahan,” tuturnya. Menurut Ade, pemerintah terus mengoptimalkan proses pengelolaan program ini, termasuk memantau bahan-bahan yang digunakan, cara penyajian, dan distribusi makanan kepada keluarga penerima. “Ini penting agar kualitas layanan tetap terjaga, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

“SPPG di sini telah menunjukkan respons yang baik dari masyarakat. Saat ini, kami melihat adanya peningkatan pengetahuan tentang gizi di kalangan ibu-ibu rumah tangga, terutama dalam pemilihan bahan makanan yang sehat,” kata Ade.

Kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan masukan dari para pelaku SPPG dan masyarakat sekitar. “Kami mengadakan diskusi mendalam dengan pihak terkait, termasuk pihak yang terlibat dalam operasional dapur, agar bisa menyempurnakan program ini,” terang Ade. Ia menekankan bahwa masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperbaiki proses distribusi dan memastikan setiap tahap pelayanan tidak ada kekurangan. “Kami ingin SPPG menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar program sementara,” tambahnya.

Pengawasan SOP dan SLHS untuk kualitas makanan

Menurut Rahma Dewi Auliyasari, Tenaga Layanan Operasional Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, pengawasan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di dapur SPPG sangat kritis. “Dapur SPPG harus memenuhi tiga aspek utama: kebersihan, sanitasi, dan ketelitian dalam proses pengolahan makanan,” katanya. Rahma menjelaskan bahwa kebersihan dapur, termasuk penggunaan alat dan bahan, menjadi dasar utama agar makanan yang disajikan aman dan sehat. “Pemisahan bahan mentah dan matang, serta teknik memotong sayur yang tepat, harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah kontaminasi,” terangnya.

“Kami berharap SPPG di Batang Anai tetap konsisten menerapkan SOP. Hal-hal detail seperti pengelolaan limbah dan penggunaan air bersih harus diperhatikan secara ketat,” ujar Rahma.

Rahma juga menyoroti pentingnya sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG. “SPPG yang belum memiliki SLHS harus segera mengurusnya, karena sertifikasi ini menjadi penjamin bahwa fasilitas makanan memenuhi standar keamanan,” katanya. Ia mengungkapkan bahwa SLHS tidak hanya berlaku untuk dapur, tetapi juga mencakup proses penyimpanan dan distribusi makanan. “Jika sertifikasi ini tidak diperoleh, risiko inspeksi mendadak dan suspensi operasional bisa terjadi,” lanjut Rahma.

Manfaat ekonomi dan sosial dari MBG

Kunjungan ke Batang Anai tidak hanya fokus pada kualitas makanan, tetapi juga menyoroti manfaat program MBG bagi masyarakat setempat. Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa MBG telah memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan para peternak dan produsen bahan pangan lokal. “Program ini membuka peluang bagi warga untuk terlibat langsung dalam produksi makanan, sehingga meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ini menjadi langkah yang seimbang antara kebutuhan gizi dan perekonomian.

Dalam menjalankan MBG, BGN menekankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. “Kita perlu membangun sistem yang terintegrasi, agar program ini bisa berjalan optimal,” kata Ade. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk kepedulian orang tua dalam memastikan anak-anak mereka menerima makanan bergizi. “Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga keluarga dalam memperkuat keberlanjutan program ini,” pungkasnya.

Target jangka panjang menuju Generasi Emas 2045

Ade Rezki Pratama menyoroti bahwa MBG adalah bagian dari visi nasional menuju Generasi Emas 2045. “Program ini bertujuan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berprestasi. Jika kebutuhan gizi terpenuhi, anak-anak akan lebih fokus dalam belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya. Ia menegaskan bahwa kinerja SPPG di Batang Anai menjadi contoh nyata untuk daerah lain. “Kami yakin, dengan pengawasan yang ketat, program ini bisa menjadi model yang dapat ditiru,” ujar Ade.

Rahma Dewi Auliyasari menambahkan bahwa pengelolaan SPPG tidak hanya tentang proses teknis, tetapi juga pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi. “Kami juga memberikan pelatihan kepada para pengurus dapur, agar mereka mampu mengimplementasikan SOP secara baik,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang nutrisi, pengolahan makanan, dan keamanan pangan. “Para pelaku SPPG diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar mereka,” tambah Rahma.

“Selain itu, kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan dan sekolah-sekolah untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara rutin,” ujar Rahma.

Sejumlah warga setempat menyambut baik kehadiran SPPG. “Kami senang karena makanan yang diberikan tidak