Main Agenda: Pramono tetapkan pertumbuhan ekonomi pada program TPAKD DKI 2026
Pramono Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Program TPAKD DKI Jakarta 2026
Main Agenda – Jakarta, Rabu – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno di Balai Kota Jakarta, yang menandai komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan rasio gini. Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk memacu dinamika ekonomi, terlepas dari kondisi pasar yang sedang berfluktuasi.
Program TPAKD DKI Jakarta 2026 dirancang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan makro pembangunan. Dalam arahannya, Pramono menyatakan, “Dalam kondisi ekonomi saat ini, seluruh potensi yang dapat menggerakkan ekonomi harus kita optimalkan.” Ia menjelaskan bahwa setiap agenda dalam program ini diharapkan berdampak langsung pada pencapaian indikator utama pembangunan daerah, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, seluruh potensi yang dapat menggerakkan ekonomi harus kita optimalkan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu.
Agenda Utama Program TPAKD
Program Kerja TPAKD DKI Jakarta Tahun 2026 mencakup sembilan agenda utama yang dirancang untuk menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi. Agenda tersebut meliputi upaya memperkuat akses keuangan masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor informal, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pramono menegaskan bahwa seluruh aktivitas dalam program ini harus bersifat terpadu, sehingga dapat memberikan hasil maksimal dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam konteks nasional, Pramono menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bergerak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. Ia menyoroti empat prioritas utama yang menjadi fokus pemerintah daerah, yaitu peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta penguatan kelembagaan sosial. “Program ini dirancang agar selaras dengan strategi nasional, khususnya dalam menekan kesenjangan ekonomi,” tambahnya.
Inisiatif Strategis untuk Peningkatan Ekonomi
Dua agenda penting akan menjadi pusat perhatian dalam program TPAKD 2026. Pertama, pengelolaan sampah melalui skema insentif berbasis keuangan yang diberikan kepada hotel, restoran, kafe, serta rumah tangga yang mampu mengelola limbah secara efisien. Kedua, pemanfaatan momentum penurunan jumlah RW kumuh untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Pramono menyampaikan, “Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, serta kelompok perempuan lainnya.”
Kelompok-kelompok tersebut akan menjadi pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih sehat. Pramono juga menyatakan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. “TPAKD akan memastikan bahwa setiap inisiatif diukur secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga bisa memberikan hasil yang terukur,” ujarnya.
“Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, dan kelompok perempuan lainnya,” ujar Pramono.
Penguatan BPJS Kesehatan dan Dukungan UMKM
Dalam sesi diskusi, Pramono juga menggarisbawahi kebutuhan pengembangan program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah. Ia menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah fondasi penting untuk memastikan partisipasi ekonomi yang lebih luas. “Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan akses ke layanan kesehatan, terutama untuk kelompok rentan seperti pekerja informal,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui peningkatan akses kredit, pembiayaan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Pramono menyatakan, “UMKM harus menjadi perhatian utama, khususnya pelaku usaha di pasar rakyat dan sektor informal.” Ia menambahkan bahwa program ini akan berfokus pada transformasi UMKM menjadi perusahaan yang lebih mandiri dan kompetitif.
“UMKM juga harus menjadi perhatian utama, khususnya pelaku UMKM di pasar rakyat dan sektor informal,” tegasnya.
Membangun Jakarta Sebagai Kota Sinema dan Pusat Industri Kreatif
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan Jakarta sebagai Kota Sinema dan pusat industri kreatif nasional. Dalam hal ini, TPAKD diminta terus berinovasi, memperkuat pengawasan lapangan, serta menjaga konsistensi dalam implementasi kebijakan. “Program TPAKD harus menjadi penggerak utama, agar seluruh inisiatif mencapai hasil yang nyata,” papar Pramono.
Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengembangan program Jakarta Entrepreneur menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat daya saing UMKM. Dengan adanya BUMD yang lebih berorientasi pada inovasi dan pelayanan publik, Pramono yakin ekonomi Jakarta akan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa integrasi program ini dengan aspek digital akan mempercepat proses transaksi dan distribusi barang, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Sebagai bentuk pengembangan daerah, TPAKD juga akan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Ini termasuk pelatihan digital untuk pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur teknologi, serta penguatan ekosistem pasar yang lebih modern. Dengan berbagai inisiatif ini, Pramono berharap bahwa Jakarta akan menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
Program TPAKD DKI Jakarta 2026 menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi nominal, tetapi juga pada kualitas dan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan strategi yang terpadu dan komprehensif, Pramono yakin Jakarta akan terus berkembang menjadi kota yang layak dih